Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:17 WIB. 2G - Rudiantara: Tinggal tunggu waktunya jaringan 2G dimatikan.
  • 06:15 WIB. AMD - AMD luncurkan Ryzen Threadripper 2 yang diklaim sebagai prosesor desktop terkuat di dunia.
  • 06:06 WIB. Apple - Apple hapus aplikasi judi di App Store di China.
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.

UU MD3, Zulkifli: Habis Kami Dihujat

Foto Berita UU MD3, Zulkifli: Habis Kami Dihujat
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan Undang-Undang No 17/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan salah satu contoh terjadinya kesenjangan politik antara wakilnya di parlemen dengan rakyat.

Zulkifli menyampaikan hal itu saat mengisi pidato kunci di seminar "Indonesia Kami" di Universitas Islam Bandung, Selasa (13/2/2018).

"Habis kami dihujat oleh masyarakat," katanya.

Menurut dia kesenjangan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang kini juga menjadi tantangan.

Ia mengatakan meski UU MD3 telah disahkan dan didalamnya juga memuat pasal menjaga kehormatan DPR dan anggota DPR, rakyat jangan takut untuk tetap menyampaikan kritik.

Sebelumnya hal itu juga disampaikan kepada wartawan usai memberikan pidato kunci dalam seminar "Kami Indonesia" di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

"Walaupun sudah disahkan saya kira masyarakat tidak usah ragu untuk mengkritik, mengkritisi parlemen, karena DPR wakil yang dipilih, bosnya tetap rakyat, rakyat merupakan pemilik kedaulatan yang paling tinggi, tapi dengan fakta yang benar," katanya.

Dalam kesempatan di Unisba tersebut, ia menyebut, kesenjangan politik merupakan salah satu catatan selain kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Selain itu, tantangan yang terjadi akhir-akhir ini adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat.

Sebelumnya DPR mengesahkan UU No 17 tentang MD3. Di dalam UU tersebut terdapat pasal yang menjadi kontroversi, yaitu pasal 122 huruf k.

Pasal tersebut berbunyi Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.

Aturan tersebut dinilai sejumlah pihak akan menjadi senjata untuk membungkam kritik.

Tag: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10