Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:32 WIB. Korea Utara - Trump: tidak ada batas waktu denuklirisasi Korut.
  • 14:31 WIB. Mesir - Otoritas Mesir lakukan kontrol terhadap media sosial.
  • 14:30 WIB. Rohingya - Pengungsi Rohingya ingin Myanmar akui mereka sebagai warga.
  • 14:28 WIB. Rusia - Pers Rusia sambut positif pertemuan Putin-Trump.
  • 14:28 WIB. Bangladesh - 4 warga Bangladesh dihukum gantung atas kejahatan perang.
  • 14:27 WIB. Jepang - Uni Eropa dan Jepang teken kesepakatan perdagangan.
  • 14:26 WIB. Irak - PM Irak janji perbaiki pelayanan publik.
  • 14:25 WIB. N-219 - Presiden Joko Widodo tawarkan N-219 ke Pemerintah Federasi Mikronesia.
  • 14:25 WIB. Movi - Movi luncurkan dua speaker nirkabel Rp300 ribuan lewat seri SP-01BT dan SP-EB02.
  • 14:25 WIB. Jepang - 14 orang tewas akibat gelombang panas di Jepang.
  • 14:24 WIB. Putin - Trump sebut pertemuannya dengan Putin lebih baik jika dibanding dengan pertemuan NATO.
  • 14:24 WIB. Instagram - Instagram siapkan fitur hapus followers.
  • 14:16 WIB. LPS - LPS menaikkan suku bunga penjaminan di bank umum dan BPR sebesar 25 bps.
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 14:56 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII Maluku-Papua ungkap konsumsi BBM bensin tergolong stabil pada smester I 2018.

UU MD3 Jadikan DPR Lembaga Antikritik?

Foto Berita UU MD3 Jadikan DPR Lembaga Antikritik?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga swadaya masyarakat Transparency International Indonesia menyatakan pemberlakuan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) dinilai merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 122 huruf k menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Inilah yang menjadi indikasi salah satu bentuk kemunduran demokrasi," kata Sekretaris Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko dalam rilis, Selasa.

Dadang mengingatkan bahwa hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi masih sangat tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, aparat bikokrasi, dirjen pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga terkorup. Ia berpendapat bahwa hal itu disebabkan antara lain karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta kinerja lembaga legislatif tidak berjalan secara maksimal.

"Kritik masyarakat terhadap DPR itu adalah bagian dari hak politik warga. Apalagi dengan melihat kinerjanya selama ini," imbuh Dadang.

Dadang juga mengatakan, kecenderungan menguatnya sikap anti kritik dan perlindungan yang berlebihan bukan hanya di DPR, tetapi juga di dalam ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan KUHP yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Di tempat terpisah, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pasal 122 huruf (k) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait kewenangan MKD melaporkan pihak yang merendahkan DPR, bukan berarti DPR anti kritik yang membangun.

"Kalau kritik yang membangun untuk DPR tidak masalah dan kritik yang disampaikan memiliki basis akademik sehingga kami anggap itu sebagai proses demokrasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu terkait kategori yang merendahkan DPR, menurut dia, harus dilihat secara rinci misalnya hasil survei dengan basis data ilmiah yang hasilnya menyebutkan DPR menjadi lembaga paling tidak dipercaya, itu menjadi pemacu kinerja memperbaiki diri secara institusi dan personal.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Yusran Uccang

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44