Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 04:12 WIB. BBM - Pemerintah Indonesia memastikan belum akan menaikkan tarif dasar listrik dan BBM pada tahun ini.
  • 04:09 WIB. IPO - MNC Studio International mengincar dana Rp1 triliun dari rencana IPO.
  • 04:07 WIB. OJK - OJK masih mengkaji usulan pelaku industri pembiayaan soal perluasan kegiatan usaha berupa pembiayaan tunai.
  • 04:04 WIB. Rusun - Totalindo Eka Persada mengklaim tak melanggar aturan dalam pembangunan rusun Klapa Village.
  • 04:02 WIB. Tol - Astra Infra menargetkan pendapatan tol ruas Tangerang Merak naik 11,5% menjadi Rp554 miliar pada 2018.

DPR Setujui Holding Migas, Tapi Tunggu Revisi UU

Foto Berita DPR Setujui Holding Migas, Tapi Tunggu Revisi UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, menilai, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22/2001 selesai.

"Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001, kata Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini hal itu karena saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi UU Migas itu.

"Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan," katanya.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

"Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," jelas dia.

Kurtubi juga berpendapat, langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Cegah dualisme Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

"Prinsipnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah agar jadi negara mandiri bidang energi, otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini.

Pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik dan nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

"Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun efisien," demikian Rini.

Tag: Kurtubi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Holding Migas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00