Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 02:47 WIB. Pelindo I - Pelindo I launching E-Berthing di Tanjung Pinang.
  • 02:45 WIB. PLN - PLN akan pasok listrik ke 16 kecamatan di Sumut melalui PLTP Sorik Merapi.
  • 02:44 WIB. PLN - PT PLN putus jaringan listrik ke WTP akibat BLUD SPAM Nagekeo menunggak rekening listrik selama dua bulan.
  • 23:43 WIB. Citilink - Citilink jadi LCC Asia pertama raih 4-Star Airline dari Skytrax.
  • 23:42 WIB. Citilink - Citilink Indonesia perluas jaringan teknologi digital.
  • 23:41 WIB. KA - Kemenhub akan menutup 292 lintasan sebidang kereta liar hingga akhir Februari 2018.
  • 23:40 WIB. KA - Lonjakan penumpang tak terlihat di Stasiun Kereta Api Cilacap pada libur Imlek.
  • 23:37 WIB. KA - Jadwal perjalanan 9 kereta api terganggu akibat jalur rel di Jateng longsor.
  • 23:36 WIB. Pegadaian - Pegadaian gandeng MUI dan OJK untuk tingkatkan literasi keuangan syariah.
  • 23:34 WIB. Pegadaian - Produk Pegadaian Syariah mulai dikenalkan di beberapa ponpes Jatim.
  • 23:28 WIB. Pelindo - PT Pelindo IV jalin kerja sama dengan PT Pelindo III di bidang teknologi informasi.
  • 23:27 WIB. Jasa Marga - PT Jasa Marga lakukan uji coba mobile reader di gerbang tol Cililitan 2.
  • 23:26 WIB. Pelindo I - Pelindo I terapkan layanan E-Berthing untuk tekan pungli di pelabuhan.
  • 23:20 WIB. PLN - PLN menghentikan sementara pembelian tenaga listrik dari PT Bekasi Power. 
  • 23:19 WIB. AP I - AP I buka lelang terbatas proyek pembangunan Bandara Kulon Progo.

DPR Setujui Holding Migas, Tapi Tunggu Revisi UU

Foto Berita DPR Setujui Holding Migas, Tapi Tunggu Revisi UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, menilai, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22/2001 selesai.

"Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001, kata Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini hal itu karena saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi UU Migas itu.

"Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan," katanya.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

"Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," jelas dia.

Kurtubi juga berpendapat, langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Cegah dualisme Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

"Prinsipnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah agar jadi negara mandiri bidang energi, otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini.

Pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik dan nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

"Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun efisien," demikian Rini.

Tag: Kurtubi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Holding Migas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,636.51 3,600.15
British Pound GBP 1.00 19,101.38 18,905.50
China Yuan CNY 1.00 2,150.15 2,128.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,638.00 13,502.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,816.30 10,707.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.52 1,726.07
Dolar Singapura SGD 1.00 10,380.58 10,273.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,988.86 16,818.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,505.91 3,466.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,792.42 12,661.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
5 href="testing_ab/" />testing_ab/ - Sep
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading