Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:03 WIB. PBID - Panca Budi Idaman mencatat penjualan bersih tumbuh 23,75% mencapai Rp1,98 triliun per semester I-2018.
  • 16:00 WIB. PBID - Panca Budi Idaman menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 12% pada tahun 2018.
  • 15:58 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales menargetkan bisa membuka 143 diler hingga Maret 2019.
  • 15:56 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales menghabiskan dana investasi Rp19 miliar untuk membuka diler di Tuban.
  • 15:54 WIB. Kemenpar - Kementerian Pariwisata menyiapkan 75 paket wisata untuk menyukseskan Asian Games 2018.
  • 15:52 WIB. Energi -  Saka Energi Indonesiamenemukan cadangan minyak bumi di Sumur Eksplorasi TKBY-2 di Wilayah Kerja Pangkah.
  • 15:51 WIB. China - Pentagon menduga militer China menggelar latihan dan memperluas wilayah operasi pengeboman ke AS.
  • 15:46 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat laba bersih senilai Rp7,07 miliar per Maret 2018.
  • 15:46 WIB. ANDI - Andira Agro membukukan pendapatan sebesar Rp72,44 miliar per Maret 2018.
  • 15:45 WIB. ANDI - Andira Agro menargetkan laba senilai Rp75 miliar-Rp100 miliar pada 2018.
  • 15:44 WIB. ANDI - Andira Agro mengincar pendapatan sebesar Rp500 miliar sampai akhir tahun 2018.
  • 15:42 WIB. GEMS - Golden Energy Mines menargetkan proses akuisisi Barasentosa Lestari rampung sebelum akhir Agustus 2018.

Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Foto Berita Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2/2018), mengatakan naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB. 

Suparno mengemukakan saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit. Jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit. Jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik. 

Sebagai ilustrasi, satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.  

"Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi," kata Suparno.

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor.  

Berdasarkan observasi lapangan, banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi, yakni sebagai berikut.

1. Ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. 

2. Antrean yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

3. Tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

4. Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

5. Kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan.

6. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi.

7. Ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Karena itu, untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini," tegas Suparno.  

Sebagai informasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen atau rumpun jabatan pengawas standardisasi, yaitu rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tata kelola pengawasan koperasi.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suparno, Koperasi

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading