Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:33 WIB. KAEF - Kimia Farma tahun 2018 mengalokasikan capex hingga Rp3,5 triliun.
  • 07:30 WIB. KRAS - Krakatau Steel meminta revisi aturan Permendag 22/2018.
  • 07:26 WIB. AP II - AP II berhasil meraih tiga penghargaan pada ajang Stevie Awards 2018.
  • 07:25 WIB. Himbara - Hingga kuartal III/2018 bank-bank persero mencatatkan pertumbuhan positif.
  • 07:22 WIB. Pelindo III - Pelindo III & IV akan bersinergi mengelola pelabuhan guna mengoptimalkan pelayanan kepada penguna jasa kedua BUMN tersebut.
  • 07:18 WIB. WIKA - WIKA membidik kontrak baru sebesar Rp4,50 triliun pada 2019 dari pekerjaan konstruksi di luar negeri.
  • 05:43 WIB. WEGE - Wika Gedung mengincar tiga proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp1,4 triliun pada kuartal IV/2018.
  • 05:42 WIB. BUMN Karya - BUMN Karya optimistis bisa mencapai target kontrak baru pada tahun ini.
  • 05:41 WIB. Askrindo Syariah -  Askrindo Syariah mengincar potensi kafalah dari Bank NTB Syariah senilai Rp5 triliun.
  • 05:26 WIB. Selandia Baru - Imbas kematian Khashoggi, Selandia Baru tidak akan menghadiri KTT investasi Saudi.
  • 05:24 WIB. FCA - Fiat Chrysler setuju untuk menjual Magneti Marelli ke Calsonic Kansei.
  • 05:23 WIB. Saudi - Menteri Luar Negeri Arab Saudi meminta maaf atas kematian Khashoggi.
  • 05:22 WIB. Emas - Emas membukukan kenaikan mingguan ketiga karena saham merosot.
  • 05:19 WIB. Amerika Latin - Brasil dan Chili akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada akhir tahun.
  • 05:18 WIB. Iran - Menkeu AS, Steve Mnuchin, mengatakan akan lebih sulit bagi importir minyak Iran untuk mendapatkan keringanan

Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Foto Berita Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2/2018), mengatakan naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB. 

Suparno mengemukakan saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit. Jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit. Jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik. 

Sebagai ilustrasi, satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.  

"Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi," kata Suparno.

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor.  

Berdasarkan observasi lapangan, banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi, yakni sebagai berikut.

1. Ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. 

2. Antrean yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

3. Tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

4. Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

5. Kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan.

6. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi.

7. Ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Karena itu, untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini," tegas Suparno.  

Sebagai informasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen atau rumpun jabatan pengawas standardisasi, yaitu rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tata kelola pengawasan koperasi.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suparno, Koperasi

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46