Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:12 WIB. E-Money - Bank Mandiri gandeng Shopee untuk jualan e-money di platform digital.
  • 16:12 WIB. Aplikasi - AksiBerbagi.com kembangkan aplikasi berbasis android dan IOS.
  • 16:12 WIB. Banding - PT Sasana Yudha Bhakti (SYB) dan PT Persada Bangun Jaya (PJB) ajukan banding atas keputusan PTUN Samarinda.
  • 16:12 WIB. Tambang - PTUN Samarinda kabulkan gugatan Tiwa Abadi soal izin usaha pertambangan di Kalimantan.
  • 16:01 WIB. IHSG  - Rabu sore, IHSG ditutup menguat 0,07% ke level 6.412,36. 
  • 14:40 WIB. Dolar AS - Pukul 14.40 WIB, dolar AS masih menguat 0,19% ke level Rp14.120. 
  • 14:26 WIB. Tagihan - RIGS dan Petrus sepakat sudahi perkara hukum usai pelunasan tagihan sebesar SG$71.935.50.
  • 14:25 WIB. Perbankan - Bank Mandiri lantik Eman Suherman sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang baru.
  • 14:25 WIB. Pembekuan Usaha - OJK bekukan kegiatan usaha PT Sumber Artha Mas Finance sebagai perusahaan pembiayaan.
  • 14:11 WIB. Laba - Kuartal III 2018, PLN bukukan laba Rp9,6 triliun.
  • 14:09 WIB. Yodya Karya - Menteri Rini dorong Yodya Karya terus optimalkan aset demi genjot kinerja.
  • 14:07 WIB. Avtur - Menteri ESDM mendesak harga avtur lebih kompetitif melihat tiket pesawat yang mahal.
  • 14:06 WIB. Helmet - RSV Helmet lakukan ekspansi pasar untuk membuka Flagship Store RSV resmi di berbagai kota di Indonesia.
  • 14:04 WIB. CPNS - Kemenperin beri pengarahan kepada 375 CPNS milenial rekrutmen 2018.
  • 14:02 WIB. Impor - Mendag: Impor nonmigas meningkat karena barang modal-bahan baku.

Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Foto Berita Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2/2018), mengatakan naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB. 

Suparno mengemukakan saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit. Jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit. Jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik. 

Sebagai ilustrasi, satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.  

"Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi," kata Suparno.

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor.  

Berdasarkan observasi lapangan, banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi, yakni sebagai berikut.

1. Ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. 

2. Antrean yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

3. Tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

4. Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

5. Kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan.

6. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi.

7. Ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Karena itu, untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini," tegas Suparno.  

Sebagai informasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen atau rumpun jabatan pengawas standardisasi, yaitu rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tata kelola pengawasan koperasi.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suparno, Koperasi

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26