Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:31 WIB. Airbnb - Airbnb bikin fitur stories┬ámirip Instagram.
  • 07:04 WIB. Gareth Bale - Gareth Bale bakal mempertimbangkan masa depannya dengan Real Madrid.
  • 04:02 WIB. Liga Champions 2018 - Angkat trofi Champions, Real Madrid taklukan Liverpool 3-1.

Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

Foto Berita Pentingnya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat naskah akademis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Keberadaan jabatan ini sangat penting mengingat SDM pengawas koperasi di tingkat pusat dan daerah sangat terbatas.

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno, Selasa (13/2/2018), mengatakan naskah akademis sudah diserahkan dan dipresentasikan di kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal menunggu persetujuan dan penyempurnaan dari Kemenpan RB. 

Suparno mengemukakan saat ini pembinaan dan pengawasan koperasi merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi berdasarkan wilayah. Koperasi yang anggotanya lintas provinsi, pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) ada sebanyak 1.449 unit. Jumlah koperasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 4.727 unit dan kabupaten/kota 146.366 unit. Jumlah koperasi berbanding pengawas koperasi di tiap tingkatan pemerintahan berbanding terbalik. 

Sebagai ilustrasi, satu orang pegawai di tingkat pusat menangani 17 unit koperasi, satu orang pegawai di tingkat Provinsi menangani 21 unit koperasi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota seorang pegawai harus mengawasi 61 unit koperasi.  

"Kondisi permasalahan pengawasan koperasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan jabatan fungsional pengawas koperasi sebagai opsi pemenuhan kebutuhan ASN pengawas koperasi," kata Suparno.

Suparno juga menguraikan, ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah koperasi hanya merupakan salah satu faktor.  

Berdasarkan observasi lapangan, banyak permasalahan yang dihadapi SDM pengawas koperasi, yakni sebagai berikut.

1. Ketimpangan jumlah jabatan struktural kedinasan dengan tuntutan pengawasan koperasi, terlebih laju pertambahan koperasi pada masing-masing wilayah cukup tinggi, yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan koperasi dan tidak dimbangi dengan kompetensi dan dukungan TIK yang tidak memadai. 

2. Antrean yang panjang untuk menduduki jabatan struktural.

3. Tingginya perputaran/mutasi pegawai pengawas koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang cenderung mengabaikan dan/atau menghapus kompetensi yang telah dikembangkan.

4. Penempatan personel belum sesuai dengan kompetensi dan kondisi otonomi daerah.

5. Kurang terarahnya program pengembangan pegawai pengawas koperasi serta insentif yang diberikan.

6. Belum tersedianya standar kompetensi pengawas koperasi.

7. Ancaman terjadinya demotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Karena itu, untuk mewujudkan peran dan fungsi koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi merupakan kebutuhan yang penting dan urgent. Saya berharap dapat direalisasikan tahun ini," tegas Suparno.  

Sebagai informasi, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan fungsional dengan kualifikasi profesional dalam rumpun jabatan manajemen atau rumpun jabatan pengawas standardisasi, yaitu rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tata kelola pengawasan koperasi.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suparno, Koperasi

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92