Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:24 WIB. Pilgub Jabar - PDIP Jabar dorong Inggit Garnasih jadi pahlawan nasional.
  • 09:22 WIB. Pilgub Jatim - Gus Ipul dorong petani muda lebih kreatif.
  • 09:22 WIB. Nasional - Menkumham tak lapor presiden soal UU MD3 yang fatal.
  • 09:21 WIB. Nasional - Menkumham akui 5 juta masyarakat Indonesia terlibat narkoba.
  • 09:21 WIB. Nasional - Novel Baswedan pulang ke Indonesia hari ini.
  • 06:28 WIB. Taksi Online - Sony Corp berencana membentuk perusahaan patungan dengan enam operator taksi di Jepang.
  • 06:26 WIB. New York - The dollar last traded up 0.12 percent at 89.83 on Wednesday (21/2), after hitting a one-week high of 89.998 earlier in the session.
  • 06:25 WIB. New York - West Texas Intermediate crude (WTI) futures fell 11 cents, or 0.2 percent, to end at $61.68 a barrel on Wednesday (21/2).
  • 06:24 WIB. London - Brent crude futures settled 17 cents, or 0.3 percent, higher at $65.42 a barrel on Wednesday (21/2), after trading between $64.40 and $65.53.
  • 06:23 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index dipped 16.08 points (0.22 per cent) to 7,218.23 on Wednesday (21/2).
  • 06:22 WIB. New York - The broad-based S&P 500 shed 14.93 points (0.55 per cent) to end the session at 2,701.33 on Wednesday (21/2).
  • 06:21 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average lost 166.97 points (0.67 per cent) to close at 24,797.78 on Wednesday (21/2).
  • 06:19 WIB. Jasindo - Jasindo mencatat pembayaran klaim Asuransi Usaha Tani Padi sebesar Rp145 miliar pada 2017.
  • 06:17 WIB. Kemenperin - Kemenperin mendorong transaksi daring dari para IKM dapat meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun ini.
  • 06:17 WIB. Impor - Kementerian Perdagangan memastikan impor beras akan terus berlanjut.

Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK

Foto Berita Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar pembentukan lembaga pengawas independen KPK diatur dalam sebuah Undang-Undang sehingga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan melalui revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Saya menyarankan sebaiknya lembaga pengawas tersebut dibentuk melalui format UU kalau kita mau mempertahankan KPK yang 'powerfull' seperti sekarang," kata Fahri usai Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, kalau lembaga tersebut mau dibentuk dengan UU maka langkah yang tepat adalah melalui revisi UU KPK.

Dia menilai apabila saat ini KPK membentuk lembaga pengawas independen, maka kekuatannya tidak sekuat ketika dibentuk dengan aturan UU.

Fahri mencontohkan lembaga pengawasan di Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk dengan UU yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan.

"Selayaknya ada pengawasan di KPK, pengawasan itu belum ada karena UU KPK belum mengatur. Sadarlah di KPK kalau tidak diatasi maka bisa bermasalah," ujarnya.

Fahri mengakui bahwa KPK memiliki komite etik yang berbentuk ad hoc namun institusi itu diharapkan memiliki lembaga yang melakukan pengawasan secara intensif, bukan dibentuk apabila ada sebuah kasus di internal.

Dia menilai KPK sebagai lembaga ad hoc memerlukan pengawasan yang permanen untuk mengawasi tugas pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK.

"Komite Etik KPK kan bentuknya ad hoc, kami harapkan ada lembaga yang lebih intensif lakukan pengawasan. Komite Etik dibentuk kalau ada kasus saja sehingga meskipun KPK lembaga ad hoc namun pengawasannya harus permanen," katanya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK merekomendasikan KPK membentuk lembaga pengawas independen, dalam kerangka terciptanya "check and balances".

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen," kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Rabu.

Rekomendasi terkait lembaga pengawas tersebut dimasukkan dalam aspek kelembagaan, yang menjadi salah satu bagian rekomendasi Pansus.

Agun menjelaskan Pansus merekomendasikan lembaga pengawas independen tersebut beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya "check and balances". 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6643.400 -19.476 572
2 Agriculture 1668.809 20.811 19
3 Mining 2008.314 22.080 44
4 Basic Industry and Chemicals 761.066 2.970 69
5 Miscellanous Industry 1368.989 -17.055 43
6 Consumer Goods 2837.898 -13.003 47
7 Cons., Property & Real Estate 538.221 -6.696 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1173.358 2.504 62
9 Finance 1218.657 -5.065 90
10 Trade & Service 944.811 -5.448 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 50 67 17 34.00
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 BMSR 188 228 40 21.28
4 BOSS 935 1,120 185 19.79
5 AKPI 720 820 100 13.89
6 TRUS 300 338 38 12.67
7 AGRS 620 695 75 12.10
8 TIRA 252 280 28 11.11
9 MBAP 3,650 3,960 310 8.49
10 INRU 900 975 75 8.33
No Code Prev Close Change %
1 TALF 430 344 -86 -20.00
2 JSPT 2,110 1,710 -400 -18.96
3 ATIC 775 665 -110 -14.19
4 MFMI 710 615 -95 -13.38
5 VICO 312 272 -40 -12.82
6 BPFI 715 625 -90 -12.59
7 IKAI 404 354 -50 -12.38
8 BRNA 1,330 1,190 -140 -10.53
9 TRST 430 396 -34 -7.91
10 WOMF 266 246 -20 -7.52
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 262 268 6 2.29
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 MEDC 1,275 1,365 90 7.06
4 BUMI 328 340 12 3.66
5 IKAI 404 354 -50 -12.38
6 BRMS 85 90 5 5.88
7 GDST 93 92 -1 -1.08
8 PGAS 2,630 2,720 90 3.42
9 BMTR 650 655 5 0.77
10 ELTY 50 50 0 0.00