Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:36 WIB. BTN - BTN akan berikan layanan secara terbatas saat libur panjang cuti bersama pada Lebaran tahun ini.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP kantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mengemisi obligasi hingga Rp3 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP sedang memroses penerbitan PUB II Obligasi 2018 senilai Rp1,5 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP telah mengemisi SBP tahap I 2018 dengan jumlah pokok Rp150 miliar.
  • 16:34 WIB. Pefindo - Pefindo terus pantau SNP Finance terkait kasus gagal bayar bunga medium tem notes (MTN).
  • 16:29 WIB. PLN - PLN akan bangun pembangkit dengan total daya 896 MW di Kalsel.
  • 16:28 WIB. BTN -  Per April 2018,  DPK BTN capai sekitar Rp192 triliun, naik sekitar 22%.
  • 16:27 WIB. Asabri - Asabri prediksi nilai klaim akan meningkat di tahun politik seiring dengan tensi politik yang meningkat.
  • 16:27 WIB. Pertamina - Pertamina tambah 37 ribu tabung gas melon untuk Banyumas.
  • 16:26 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bukukan premi bruto senilai Rp5,6 triliun sepanjang 2017, tumbuh 15,1%.
  • 16:25 WIB. BTN - BTN siapkan dana Rp43,6 triliun untuk penuhi kebutuhan uang tunai masyarakat jelang Idul Fitri 1439 H. 
  • 16:01 WIB. Grab - Grab bermitra dengan Maybank luncurkan 'mobile wallet' di Malaysia.
  • 15:59 WIB. Kuba - Kuba identifikasi 110 korban insiden jatuhnya pesawat.
  • 15:57 WIB. China - Jelajahi sisi gelap bulan, China kirim satelit relay Chang'e-4.
  • 15:54 WIB. Trump - Departemen Kehakiman AS selidiki upaya infiltrasi FBI ke kampanye Trump di Pilpres AS 2016.

Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK

Foto Berita Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar pembentukan lembaga pengawas independen KPK diatur dalam sebuah Undang-Undang sehingga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan melalui revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Saya menyarankan sebaiknya lembaga pengawas tersebut dibentuk melalui format UU kalau kita mau mempertahankan KPK yang 'powerfull' seperti sekarang," kata Fahri usai Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, kalau lembaga tersebut mau dibentuk dengan UU maka langkah yang tepat adalah melalui revisi UU KPK.

Dia menilai apabila saat ini KPK membentuk lembaga pengawas independen, maka kekuatannya tidak sekuat ketika dibentuk dengan aturan UU.

Fahri mencontohkan lembaga pengawasan di Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk dengan UU yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan.

"Selayaknya ada pengawasan di KPK, pengawasan itu belum ada karena UU KPK belum mengatur. Sadarlah di KPK kalau tidak diatasi maka bisa bermasalah," ujarnya.

Fahri mengakui bahwa KPK memiliki komite etik yang berbentuk ad hoc namun institusi itu diharapkan memiliki lembaga yang melakukan pengawasan secara intensif, bukan dibentuk apabila ada sebuah kasus di internal.

Dia menilai KPK sebagai lembaga ad hoc memerlukan pengawasan yang permanen untuk mengawasi tugas pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK.

"Komite Etik KPK kan bentuknya ad hoc, kami harapkan ada lembaga yang lebih intensif lakukan pengawasan. Komite Etik dibentuk kalau ada kasus saja sehingga meskipun KPK lembaga ad hoc namun pengawasannya harus permanen," katanya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK merekomendasikan KPK membentuk lembaga pengawas independen, dalam kerangka terciptanya "check and balances".

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen," kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Rabu.

Rekomendasi terkait lembaga pengawas tersebut dimasukkan dalam aspek kelembagaan, yang menjadi salah satu bagian rekomendasi Pansus.

Agun menjelaskan Pansus merekomendasikan lembaga pengawas independen tersebut beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya "check and balances". 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01