Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 02:47 WIB. Pelindo I - Pelindo I launching E-Berthing di Tanjung Pinang.
  • 02:45 WIB. PLN - PLN akan pasok listrik ke 16 kecamatan di Sumut melalui PLTP Sorik Merapi.
  • 02:44 WIB. PLN - PT PLN putus jaringan listrik ke WTP akibat BLUD SPAM Nagekeo menunggak rekening listrik selama dua bulan.
  • 23:43 WIB. Citilink - Citilink jadi LCC Asia pertama raih 4-Star Airline dari Skytrax.
  • 23:42 WIB. Citilink - Citilink Indonesia perluas jaringan teknologi digital.
  • 23:41 WIB. KA - Kemenhub akan menutup 292 lintasan sebidang kereta liar hingga akhir Februari 2018.
  • 23:40 WIB. KA - Lonjakan penumpang tak terlihat di Stasiun Kereta Api Cilacap pada libur Imlek.
  • 23:37 WIB. KA - Jadwal perjalanan 9 kereta api terganggu akibat jalur rel di Jateng longsor.
  • 23:36 WIB. Pegadaian - Pegadaian gandeng MUI dan OJK untuk tingkatkan literasi keuangan syariah.
  • 23:34 WIB. Pegadaian - Produk Pegadaian Syariah mulai dikenalkan di beberapa ponpes Jatim.
  • 23:28 WIB. Pelindo - PT Pelindo IV jalin kerja sama dengan PT Pelindo III di bidang teknologi informasi.
  • 23:27 WIB. Jasa Marga - PT Jasa Marga lakukan uji coba mobile reader di gerbang tol Cililitan 2.
  • 23:26 WIB. Pelindo I - Pelindo I terapkan layanan E-Berthing untuk tekan pungli di pelabuhan.
  • 23:20 WIB. PLN - PLN menghentikan sementara pembelian tenaga listrik dari PT Bekasi Power. 
  • 23:19 WIB. AP I - AP I buka lelang terbatas proyek pembangunan Bandara Kulon Progo.

Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK

Foto Berita Minta Fahri Soal Lembaga Pengawas KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar pembentukan lembaga pengawas independen KPK diatur dalam sebuah Undang-Undang sehingga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan melalui revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Saya menyarankan sebaiknya lembaga pengawas tersebut dibentuk melalui format UU kalau kita mau mempertahankan KPK yang 'powerfull' seperti sekarang," kata Fahri usai Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, kalau lembaga tersebut mau dibentuk dengan UU maka langkah yang tepat adalah melalui revisi UU KPK.

Dia menilai apabila saat ini KPK membentuk lembaga pengawas independen, maka kekuatannya tidak sekuat ketika dibentuk dengan aturan UU.

Fahri mencontohkan lembaga pengawasan di Kepolisian dan Kejaksaan yang dibentuk dengan UU yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan.

"Selayaknya ada pengawasan di KPK, pengawasan itu belum ada karena UU KPK belum mengatur. Sadarlah di KPK kalau tidak diatasi maka bisa bermasalah," ujarnya.

Fahri mengakui bahwa KPK memiliki komite etik yang berbentuk ad hoc namun institusi itu diharapkan memiliki lembaga yang melakukan pengawasan secara intensif, bukan dibentuk apabila ada sebuah kasus di internal.

Dia menilai KPK sebagai lembaga ad hoc memerlukan pengawasan yang permanen untuk mengawasi tugas pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK.

"Komite Etik KPK kan bentuknya ad hoc, kami harapkan ada lembaga yang lebih intensif lakukan pengawasan. Komite Etik dibentuk kalau ada kasus saja sehingga meskipun KPK lembaga ad hoc namun pengawasannya harus permanen," katanya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK merekomendasikan KPK membentuk lembaga pengawas independen, dalam kerangka terciptanya "check and balances".

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen," kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Rabu.

Rekomendasi terkait lembaga pengawas tersebut dimasukkan dalam aspek kelembagaan, yang menjadi salah satu bagian rekomendasi Pansus.

Agun menjelaskan Pansus merekomendasikan lembaga pengawas independen tersebut beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya "check and balances". 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,636.51 3,600.15
British Pound GBP 1.00 19,101.38 18,905.50
China Yuan CNY 1.00 2,150.15 2,128.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,638.00 13,502.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,816.30 10,707.09
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.52 1,726.07
Dolar Singapura SGD 1.00 10,380.58 10,273.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,988.86 16,818.09
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,505.91 3,466.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,792.42 12,661.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
5 href="testing_ab/" />testing_ab/ - Sep
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading