Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:37 WIB. Ebola - Korban tewas akibat ebola di Kongo meningkat.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.
  • 19:35 WIB. PLO - PLO desak komunitas internasional lindungi Gaza.
  • 19:34 WIB. Rohingya - Indonesia dorong peran lebih ASEAN dalam isu Rohingya.
  • 19:25 WIB. PGN - PGN mengembangkan pipa gas bumi Muara Karang-Bekasi sepanjang 42 km.
  • 19:24 WIB. KAI - Pemprov DKI meminta KAI membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna.
  • 19:20 WIB. BTN - BTN cabang Gorontalo menawarkan kerja sama pemberian KPR bersubsidi untuk PNS ke Pemprov Gorontalo.
  • 19:17 WIB. POS - PDAM Kota Makassar melanjutkan kerja sama dengan Pos Indonesia terkait layanan pembayaran tagihan rekening pemakaian air bersih.

Wiranto Harap Penegakan Hukum Lebih Profesional

Foto Berita Wiranto Harap Penegakan Hukum Lebih Profesional
Warta Ekonomi.co.id, Nusa Dua -

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berharap penegakan hukum di Indonesia agar lebih profesional dan mandiri agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kualitas unggul.

"Diskusi ini sangat penting untuk kehidupan hukum di Indonesia karena seperti diketahui Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama," katanya setelah menjadi pembicara saat diskusi penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/2/2018).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Jaksa Agung, Ombudsman RI, MPR, perwakilan universitas negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia, topik utama pembahasan terkait penyamaan persepsi dalam penegakan hukum di antra aparat penegak hukum.

Menurut Wiranto, diskusi yang ada diharapkan bisa memberi masukan terhadap penegakan hukum, sehingga nantinya bisa diolah atau dibahas di tingkat DPR dan pemerintah.

"Bila berbicara persaingan global yang diperlukan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuham ekonomi bisa dikatakan berhasil apabila memiliki kondisi yang stabil. Kondisi stabil bisa tercipta apabila penegakan hukum itu kuat," katanya.

Oleh karena itu, diskusi ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali bagaimana penegakan hukum yang berkualitas. "Dari situ nanti diharapkan ada masukan-masukan, yang nantinya akan dibahas pada tingkat DPR dan pemerintah," ujarnya.

Wiranto mengaku belum membicarakan soal amandemen. Namun hanya sebatas pemikiran yang konstruktif mengenai penegakan hukum. "Kita tidak mengubah satu sistem, tetapi kita meningkatkan profesinalitas. Sistem itu ketentuannya undang-undang dan melalui kaidah-kaidah serta prosesnya panjang," ujarnya.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi pilkada serentak, setelah itu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. "Artinya, saat ini sedang menghadapi tahun politik. Jika penegakan hukum pada tahun politik lemah, tentu akan mengganggu stabilitas keamanan," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhhammad Prasetyo mengatakan poin penting yang di sampaikan Menkopolhukam adalah untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang baik harus dijaga agar proses hukum akan berkualitas.

"Dalam diskusi ini, dibahas tentang upaya penguatan kedudukan dan posisi kejaksaan dalam konstitusi yang selama ini belum dinyatakan secara eksplisit," ujarnya.

Dia berharap penegakan hukum oleh kejaksaan akan lebih bisa memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh keadilan dan untuk mewujudkan keadilan tersebut hukum harus dijaga dan dirawat.

"Apa yang dilakukan saat ini merupakan upaya untuk merawat hukum. Ketika praktisi dan akademisi bertemu maka diharapkan menghasilkan yang baik," katanya.

Tag: Wiranto, Menkopolhukam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33