Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:43 WIB. Jiwasraya - OJK menegaskan hingga saat ini Jiwasraya belum memiliki investor baru.
  • 21:24 WIB. BUMN - Kementrian BUMN bersama dengan beberapa BUMN melakukan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa 2018.
  • 19:39 WIB. Khashoggi - Rekaman pembunuhan Khashoggi indikasikan keterlibatan putra mahkota Saudi.
  • 19:39 WIB. Taliban - 25 Tewas akibat serangan Taliban di Afghanistan.
  • 19:38 WIB. Saudi - Saudi: Hukuman mati tak pengaruhi hubungan dengan Indonesia.
  • 19:36 WIB. Afghanistan - Rusia sebut konferensi Moskow tentang Afghanistan 'unik'.
  • 19:37 WIB. Palestina - Jalur Gaza memanas, Presiden Palestina persingkat kunjungan kerja.
  • 19:37 WIB. ASEAN - Malaysia: Kerja sama perdagangan bebas ASEAN harus adil.
  • 19:37 WIB. Ebola - Korban tewas akibat ebola di Kongo meningkat.
  • 19:36 WIB. Israel - Otoritas Gaza peringatkan militer Israel untuk tak serang warga sipil.
  • 19:35 WIB. PLO - PLO desak komunitas internasional lindungi Gaza.
  • 19:34 WIB. Rohingya - Indonesia dorong peran lebih ASEAN dalam isu Rohingya.
  • 19:25 WIB. PGN - PGN mengembangkan pipa gas bumi Muara Karang-Bekasi sepanjang 42 km.
  • 19:24 WIB. KAI - Pemprov DKI meminta KAI membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna.
  • 19:20 WIB. BTN - BTN cabang Gorontalo menawarkan kerja sama pemberian KPR bersubsidi untuk PNS ke Pemprov Gorontalo.

Wakil Rakyat ini Tuding Menhub Ingkar Janji Umumkan Penundaan Regulasi Taksi Online

Foto Berita Wakil Rakyat ini Tuding Menhub Ingkar Janji Umumkan Penundaan Regulasi Taksi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyayangkan sikap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang mengingkari janjinya untuk mengumumkan penundaan Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Menurut Adian, kesepakatan penundaan ada setelah dirinya diminta oleh asosiasi taksi online untuk memediasi bersama Menteri Budi.

"Sesuai pembicaraan, penundaan tersebut akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan hari Selasa kemarin setelah ada surat dari organisasi yang terkait dengan driver online ke Kementrian Perhubungan," ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Rasa kecewa kembali diutarakannya karena hingga kini tidak ada pembicaraan apa pun dari Menteri Perhubungan meski sudah ada organisasi pengemudi taksi online yang sudah bersurat seperti yang diminta Menhub. "Baiknya, Menteri Perhubungan jangan menjilat kembali ludahnya. Berlakulah sebagai seorang menteri yang kata-katanya memang bisa dipercaya oleh rakyat," imbuhnya.

Adian menjelaskan dalam pembicaraan sebelumnya bersama Menhub disampaikan penolakan terhadap Permen 108 tahun 2017. Penolakan tersebut antara lain terhadap kewajiban untuk mengurus izin angkutan sewa khusus. Dikatakannya kebijakan ini melahirkan setumpuk kewajiban baru bagi para pengemudi taksi online

"Dengan Permen 108 mereka tidak bisa lagi mendaftar langsung secara perorangan ke Aplikator (Go-Car, Grab, dan Uber). Karena menurut Permen 108 yang bisa bermitra bukanlah perorangan, tapi badan hukum yang berbentuk koperasi ataupun badan usaha bentuk lainnya," terangnya.

Berdasarkan Permen 108 tersebut, pilihan para pengemudi adalah membuat badan hukum secara bersama-sama agar syarat minimal lima mobil terpenuhi atau bergabung dengan badan hukum yang sudah memiliki izin angkutan sewa khusus atau berhenti menjadi supir online. Artinya, hak para individu pengemudi online untuk bermitra langsung dengan aplikator menjadi hilang. Hak tersebut kemudian diambil alih oleh badan hukum.

"Kalau diilustrasikan maka Permen 108 ini bisa menjadi embrio lahirnya badan hukum yang berikut hari berpotensi menjadi serupa perusahaan outsourcing yang mengambil selisih keuntungan dengan melakukan rekrutmen dan menyalurkan tenaga kerja. Kalau menggunakan ilustrasi petani maka badan hukum ini bisa berkecenderungan menyerupai badan yang mengatur tata niaga cengkeh dan jeruk ala orde baru," tukasnya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adian Napitupulu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi, Taksi Online

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.56 3,951.00
British Pound GBP 1.00 19,257.62 19,065.73
China Yuan CNY 1.00 2,149.82 2,128.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,969.00 14,821.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.73 10,642.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.02 1,892.05
Dolar Singapura SGD 1.00 10,824.35 10,713.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,814.68 16,646.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,569.15 3,530.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,166.51 13,032.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5835.198 58.145 615
2 Agriculture 1443.790 -27.403 20
3 Mining 1861.322 11.301 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.011 4.484 71
5 Miscellanous Industry 1341.419 17.562 45
6 Consumer Goods 2278.563 23.314 49
7 Cons., Property & Real Estate 414.177 3.741 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1059.066 3.668 71
9 Finance 1103.474 16.174 90
10 Trade & Service 799.263 8.563 150
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,000 1,250 250 25.00
2 TCPI 7,550 8,925 1,375 18.21
3 IBFN 254 300 46 18.11
4 MYOH 970 1,100 130 13.40
5 DEAL 250 282 32 12.80
6 TIRA 140 157 17 12.14
7 TNCA 175 196 21 12.00
8 ABMM 2,020 2,260 240 11.88
9 DYAN 81 90 9 11.11
10 LPPS 86 95 9 10.47
No Code Prev Close Change %
1 BBLD 500 402 -98 -19.60
2 BAYU 2,210 1,950 -260 -11.76
3 GSMF 113 101 -12 -10.62
4 ALMI 350 318 -32 -9.14
5 HDFA 134 122 -12 -8.96
6 PGLI 214 195 -19 -8.88
7 SATU 137 125 -12 -8.76
8 KPAL 414 380 -34 -8.21
9 ERTX 139 128 -11 -7.91
10 SIMA 104 96 -8 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 86 95 9 10.47
2 HMSP 3,300 3,300 0 0.00
3 TLKM 3,860 3,830 -30 -0.78
4 PTBA 4,420 4,650 230 5.20
5 SMCB 1,905 1,985 80 4.20
6 KPAS 472 498 26 5.51
7 UNVR 39,375 39,950 575 1.46
8 BBCA 23,700 24,075 375 1.58
9 PGAS 2,070 2,070 0 0.00
10 ADRO 1,510 1,515 5 0.33