Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:08 WIB. Gempa Lombok - Jangkauan mobile BTS di lokasi gempa Lombok tak sebaik menara.
  • 09:07 WIB. Bahan baku - Indonesia miliki pabrik bahan baku ban pertama di Banten.
  • 09:06 WIB. Harga pokok - DISPERINDAG Kota Palembang awasi harga pokok di pasar tradisional jelang Idul Adha.
  • 09:06 WIB. Facebook - Facebook Indonesia menjalani sidang pagi ini di PN Jakarta Selatan.
  • 09:04 WIB. Ekspor - Ekspor jagung ke Filipina dinilai kurang tepat oleh pengamat.
  • 09:02 WIB. Bisnis - Situs bisnis sambut baik inovasi keuangan digital.
  • 09:01 WIB. Sapi - Kementan tetap fokus berdayakan ternak sapi perah.
  • 08:30 WIB. Gempa Lombok - 4.000 sapi korban gempa Lombok dipasangi mikrocip.
  • 08:30 WIB. Gempa Lombok - 4.000 sapi korban gempa Lombok dipasangi mikrocip.
  • 06:17 WIB. 2G - Rudiantara: Tinggal tunggu waktunya jaringan 2G dimatikan.
  • 06:15 WIB. AMD - AMD luncurkan Ryzen Threadripper 2 yang diklaim sebagai prosesor desktop terkuat di dunia.

Regulasi Taksi Online Dinilai Berpotensi Outsourcing

Foto Berita Regulasi Taksi Online Dinilai Berpotensi Outsourcing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 dianggap bisa menjadi embrio lahirnya badan hukum yang berikut hari berpotensi menjadi serupa perusahaan outsourcing yang mengambil selisih keuntungan dengan melakukan rekrutmen dan menyalurkan tenaga kerja.

Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/2/2018). Selain itu, jika Permenhub 108 ini diimplementasikan, bisa mengurangi pendapatan para pengemudi taksi online secara drastis karena dipotong biaya administrasi, operasional, dan teknis dari badan hukum pemegang izin angkutan.

"Mereka (pengemudi) tidak bisa lagi mendaftar langsung secara perorangan ke aplikator (Go-Car, Grab, dan Uber). Karena menurut Permenhub 108, yang bisa bermitra bukanlah perorangan, tapi badan hukum yang berbentuk koperasi ataupun badan usaha bentuk lainnya," terang Adian.

Dikatakan Adian, setelah para pengemudi bergabung dengan badan hukum maka berikutnya beruntun lahir sekian banyak kewajiban baru seperti pembatasan kuota kendaraan per wilayah, batasan wilayah kerja, KIR, penggantian SIM menjadi SIM A umum, dan sebagainya yang memberatkan serta merugikan mereka.

Anggota Komisi VII ini sebelumnya diutus oleh organisasi pengemudi taksi online untuk bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Perwakilan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya objek dari izin angkutan sewa tersebut seharusnya bukan para driver online, melainkan perusahaan jasa aplikasi yang pada faktanya telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya juga dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan," terangnya.

Kegiatan yang dimaksud dari perusahaan jasa aplikasi ini, kata Adian, menyeleksi kelayakan supir, memberlakukan standar pelayanan dan keselamatan, menentukan tarif rupiah per kilometer. "Selain itu, memutuskan hubungan kerja (untuk angkutan online bentuknya suspend), menentukan besaran bonus dan sanksi, menetapkan batas standar kendaraan (cc dan tahun) dan hal-hal lainnya yang umumnya juga di lakukan oleh perusahaan angkutan konvensional," imbuhnya.

Menurut Adian, Indonesia hingga hari ini menjadi satu-satunya negara yang menerapkan aturan mewajibkan para pengemudi taksi online untuk membuat atau bergabung dengan badan hukum agar bisa menjadi mitra dari penyedia jasa aplikasi tanpa mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi.

"Melalui Permen 108, Indonesia juga menjadi negara yang prosedurnya paling rumit bagi driver online, salah satunya dengan prosedur KIR yang disamakan dengan angkutan kota yang nyata-nyata telah mengubah bentuk kendaraan secara signifikan dari pabrikan asal," ungkapnya.

Pembatasan wilayah operasi dan kuota pengemudi online, sambung Adian, juga menunjukan bahwa kementerian terkait terlihat malas untuk berpikir.

"Sehingga aturan-aturan lama untuk angkutan umum di-copy paste sedemikian rupa dengan modifikasi tambal sulam sekenanya tanpa perduli bahwa ada banyak perbedaan mendasar antara jenis angkutan dengan model aplikasi dan angkutan penumpang konvesional," imbuhnya.

Adian mengungkapkan dalam mediasi tersebut akhirnya disepakati beberapa hal. 

"Kesepakatan Menteri Perhubungan untuk menunda diberlakukannya Permen 108 tersebut dalam beberapa bulan untuk melakukan evaluasi dan merevisi pasal-pasal yang merugikan para driver online setelah melakukan pertemuan dengan beberapa kementrian terkait seperti Kemenkominfo, Kementrian Tenaga Kerja, termasuk Kapolri," pungkasnya.

Tag: Taksi Online, Adian Napitupulu, Komisi VII DPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10