Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:05 WIB. BRI - BRI salurkan kredit senilai Rp1,2 triliun kepada PLN.
  • 23:03 WIB. PPRO - PP Properti yakin bukukan marketing sales Rp3,8 triliun tahun ini.
  • 23:01 WIB. WSBP - Waskita Beton memangkas target kontrak baru menjadi Rp6,6 triliun.
  • 22:59 WIB. JSMR - Jasa Marga mendapat fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp1,2 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
  • 22:58 WIB. KAI - KAI disebutkan siap membuka akses skybridge menuju Stasiun Tanah Abang.
  • 22:58 WIB. Pertamina - BBM Satu Harga saat ini hadir di Papua Barat.
  • 22:57 WIB. PTBA - PTBA tertarik untuk mengambil alih wilayah tambang yang saat ini dikelola oleh pemegang PKP2B.
  • 22:54 WIB. PLN - PLN optimistis pendapatan penjualan listrik regional Jawa bagian Barat tahun ini dapat tumbuh 15%.
  • 22:53 WIB. PTBA - PTBA memiliki kelebihan kuota pemenuhan market domestic obligation dan berpotensi melakukan transfer kuota.
  • 22:51 WIB. PGN - PGN mengkalim dapat menyelesaikan pembangunan 4.695 jargas rumah tangga di Tarakan hingga akhir 2018.
  • 22:49 WIB. Jamkrindo - Jamkrindo melakukan pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM di Yogyakarta.
  • 22:48 WIB. AP I - AP I membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha di Bandara Internasional Yogyakarta.
  • 22:46 WIB. Pelindo I - Pelindo I melakukan modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan.

Regulasi Taksi Online Dinilai Berpotensi Outsourcing

Foto Berita Regulasi Taksi Online Dinilai Berpotensi Outsourcing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 dianggap bisa menjadi embrio lahirnya badan hukum yang berikut hari berpotensi menjadi serupa perusahaan outsourcing yang mengambil selisih keuntungan dengan melakukan rekrutmen dan menyalurkan tenaga kerja.

Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/2/2018). Selain itu, jika Permenhub 108 ini diimplementasikan, bisa mengurangi pendapatan para pengemudi taksi online secara drastis karena dipotong biaya administrasi, operasional, dan teknis dari badan hukum pemegang izin angkutan.

"Mereka (pengemudi) tidak bisa lagi mendaftar langsung secara perorangan ke aplikator (Go-Car, Grab, dan Uber). Karena menurut Permenhub 108, yang bisa bermitra bukanlah perorangan, tapi badan hukum yang berbentuk koperasi ataupun badan usaha bentuk lainnya," terang Adian.

Dikatakan Adian, setelah para pengemudi bergabung dengan badan hukum maka berikutnya beruntun lahir sekian banyak kewajiban baru seperti pembatasan kuota kendaraan per wilayah, batasan wilayah kerja, KIR, penggantian SIM menjadi SIM A umum, dan sebagainya yang memberatkan serta merugikan mereka.

Anggota Komisi VII ini sebelumnya diutus oleh organisasi pengemudi taksi online untuk bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Perwakilan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya objek dari izin angkutan sewa tersebut seharusnya bukan para driver online, melainkan perusahaan jasa aplikasi yang pada faktanya telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya juga dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan," terangnya.

Kegiatan yang dimaksud dari perusahaan jasa aplikasi ini, kata Adian, menyeleksi kelayakan supir, memberlakukan standar pelayanan dan keselamatan, menentukan tarif rupiah per kilometer. "Selain itu, memutuskan hubungan kerja (untuk angkutan online bentuknya suspend), menentukan besaran bonus dan sanksi, menetapkan batas standar kendaraan (cc dan tahun) dan hal-hal lainnya yang umumnya juga di lakukan oleh perusahaan angkutan konvensional," imbuhnya.

Menurut Adian, Indonesia hingga hari ini menjadi satu-satunya negara yang menerapkan aturan mewajibkan para pengemudi taksi online untuk membuat atau bergabung dengan badan hukum agar bisa menjadi mitra dari penyedia jasa aplikasi tanpa mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi.

"Melalui Permen 108, Indonesia juga menjadi negara yang prosedurnya paling rumit bagi driver online, salah satunya dengan prosedur KIR yang disamakan dengan angkutan kota yang nyata-nyata telah mengubah bentuk kendaraan secara signifikan dari pabrikan asal," ungkapnya.

Pembatasan wilayah operasi dan kuota pengemudi online, sambung Adian, juga menunjukan bahwa kementerian terkait terlihat malas untuk berpikir.

"Sehingga aturan-aturan lama untuk angkutan umum di-copy paste sedemikian rupa dengan modifikasi tambal sulam sekenanya tanpa perduli bahwa ada banyak perbedaan mendasar antara jenis angkutan dengan model aplikasi dan angkutan penumpang konvesional," imbuhnya.

Adian mengungkapkan dalam mediasi tersebut akhirnya disepakati beberapa hal. 

"Kesepakatan Menteri Perhubungan untuk menunda diberlakukannya Permen 108 tersebut dalam beberapa bulan untuk melakukan evaluasi dan merevisi pasal-pasal yang merugikan para driver online setelah melakukan pertemuan dengan beberapa kementrian terkait seperti Kemenkominfo, Kementrian Tenaga Kerja, termasuk Kapolri," pungkasnya.

Tag: Taksi Online, Adian Napitupulu, Komisi VII DPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Karya Sumadi

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00