Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.
  • 14:10 WIB. Bisnis - Pelaku bisnis Indonesia-Thailand gelar business matching saling memperluas jejaring.
  • 14:09 WIB. HET - Harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari harga beras eceran termahal di dunia.
  • 14:07 WIB. Wisman - Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN hingga November 2018 sebanyak 4,861 juta atau tumbuh 21,02%.
  • 14:05 WIB. PAP - BPD Riau membukukan realisasi pendapatan PAP periode selama 2018 sebesar Rp28,7 miliar, meningkat Rp1,3 miliar.
  • 14:04 WIB. Padi - Bulog Riau targetkan serap padi 4.000 ton hasil produksi petani setempat di 2019.
  • 14:03 WIB. Harga - Musim hujan di Makassar memicu harga bawang merah naik menjadi Rp35.000/kg.
  • 14:02 WIB. Impor - Pertumbuhan nilai impor Sulut Desember 2018 bergerak melambat, penurunan lebih dari 25 persen.
  • 14:01 WIB. Carita - Kegiatan ekonomi masyarakat Pantai Carita pascatsunami kembali normal.
  • 14:00 WIB. Debat - Pengusaha kedai kopi di Kota Pekanbaru manfaatkan debat pilpres 2019 sebagai peluang bisnis.
  • 13:59 WIB. Sabang - Kemenpar RI harap Kota Sabang memiliki bandara.
  • 13:59 WIB. Ternak - Gubernur NTT dorong para pengusaha lokal di provinsi berbasis kepulauan bangun industri pakan ternak.
  • 13:57 WIB. Harga - Harga bawang putih di Ambon menurun dari Rp28.000 menjadi Rp26.000.
  • 13:56 WIB. Bawang - Harga bawang merah di Ambon Rp40.000/kg.
  • 13:55 WIB. Telur - Harga telur ayam ras di Ambon dipatok Rp1.700/butir.

Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat

Foto Berita Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat
Warta Ekonomi.co.id, Medan -
Gubsu Erry Nuradi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/kota se Sumut menerbitkan regulasi dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
Hal itu dikatakan Gubsu Gubsu saat menerima Asisten Deputi Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  beserta pengurus lainnya, belum lama ini.
 
Dia menjelaskan, dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 8 tahun 2017 tentang jaminan kesehatan  nasional (JKN), pihaknya menginstrusikan kepada Bupati dan Walikota yang ada di Sumatera Utara untuk membuat regulasi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
“Pemprovsu akan membuat Pergub dan mendorong kabupaten/kota se Sumatera Utara untuk membuat regulasi di daerah masing-masing agar seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan, khususnya di provinsi Sumatera Utara,” kata Gubsu Erry.
 
Gubsu Erry Nuradi  pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa pemprovsu sepenuhnya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Bahkan kata Gubsu Erry Pemprovsu sendiri telah mengeluarkan kartu Sumut Sehat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
 
“Dalam rangka jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumatera Utara Pemprovsu telah mengganggarkan dana kurang lebih 90 miliar untuk tahun 2018,” ujar Gubsu Erry yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Zulkarnain, Staf Ahli Gubsu Amran Uteh, Kadis Kesehatan Provsu Drs Agustama.
 
Gubsu Erry pada kesempatan itu juga mengharapkan untuk akuntabilitas dukungan terhadap program jaminan kesehatan Nasional dan menindaklanjuti Inpres No.8 tahun 2017 agar kartu kesehatan yang dikeluarkan dibedakan dalam arti ada perbedaan yang dikeluarkan, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 
“Dengan perbedaan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengetahuinya,” ujar Gubsu Erry.
 
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong  mengatakan  di dalam rencana pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan bahwa target untuk Januari 2019 sebanyak 254 juta penduduk Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan. Sementara menurut informasi yang diperoleh hingga saat ini masih lebih kurang 66 juta penduduk yang belum masuk dalam jaminan kesehatan nasional.
 
“Padahal ini merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk Indonesia. Dan wajib seluruh penduduk Indonesia mendapatkannya,” ujarnya.
 
Begitu juga untuk Provinsi Sumatera yang masih kurang lebih 70 persen penduduk Sumatera Utara yang mendapatkan Jaminan Kesehatan  atau masuk dalam program BPJS. Untuk pencapaian target nasional dan menindaklanjuti instruksi presiden no.8 tahun 2017 tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 
“Diharapkan dukungan dari pemerintah provinsi (Gubernur) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota se Sumatera Utara untuk melaksanakan program ini,” ujarnya.
 
Hal senada juga disampaikan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  bahwa kedatangan pihaknya guna menyampaikan tentang  instruksi presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan dimana Presiden RI memberikan instruksi kepada stakeholder terkait termasuk Gubernur dalam rangka mendukung optimalisasi program JKN KIS.
 
“Agar target kepesertaan masyarakat dalam BPJS semakin meningkat,” pungkasnya.

Tag: Tengku Erry Nuradi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Sumatera Utara (Sumut)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6413.360 4.576 625
2 Agriculture 1580.665 -4.371 21
3 Mining 1864.283 19.943 47
4 Basic Industry and Chemicals 886.611 -9.234 71
5 Miscellanous Industry 1412.349 17.718 46
6 Consumer Goods 2622.970 -29.125 51
7 Cons., Property & Real Estate 479.075 -1.667 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.667 14.212 71
9 Finance 1218.281 4.587 91
10 Trade & Service 789.491 2.967 153
No Code Prev Close Change %
1 CANI 163 210 47 28.83
2 TIRA 250 312 62 24.80
3 AGRS 300 374 74 24.67
4 INCF 300 350 50 16.67
5 BGTG 95 110 15 15.79
6 INPP 650 750 100 15.38
7 VICO 104 119 15 14.42
8 CTTH 122 135 13 10.66
9 TFCO 665 735 70 10.53
10 BEST 234 258 24 10.26
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 360 300 -60 -16.67
2 OCAP 330 282 -48 -14.55
3 YPAS 745 660 -85 -11.41
4 RELI 250 224 -26 -10.40
5 PRIM 570 515 -55 -9.65
6 APEX 1,400 1,295 -105 -7.50
7 OASA 378 350 -28 -7.41
8 ATIC 880 815 -65 -7.39
9 UNIT 268 252 -16 -5.97
10 MIDI 1,060 1,000 -60 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 348 6 1.75
2 ANTM 820 870 50 6.10
3 PGAS 2,320 2,410 90 3.88
4 UNTR 25,600 26,050 450 1.76
5 TLKM 3,930 3,990 60 1.53
6 KPAS 222 224 2 0.90
7 BBRI 3,780 3,780 0 0.00
8 DOID 565 615 50 8.85
9 BMRI 7,800 7,800 0 0.00
10 BHIT 66 71 5 7.58