Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:06 WIB. Olahraga - Pendaki gunung RMOL daki puncak Elbrus.
  • 09:18 WIB. PUBG - Game mobile PUBG capai 100 Juta download.
  • 09:16 WIB. Kurs Dolar - Kurs Dolar AS Melemah.
  • 09:00 WIB. HUT RI - Tamu undangan ramaikan halaman istana dengan baju adat.
  • 08:59 WIB. Defisit - Pemerintah diminta atasi defisit transaksi berjalan.
  • 08:58 WIB. Infrastruktur - PUPR: Perempuan harus terlibat pembangunan infrastruktur.
  • 06:39 WIB. NISP - Bank OCBC NISP mengatakan akan menaikkan bunga deposito dan kredit sejalan dengan kenaikan BI Rate.
  • 06:36 WIB. ASRI - Alam Sutera Realty menargetkan marketing sales sebesar Rp4 triliun pada 2018.
  • 06:34 WIB. ASRI - Alam Sutera Realty mencatat marketing sales sebesar Rp2,99 triliun sepanjang semester I-2018.
  • 06:31 WIB. WIKA - Wijaya Karya menargetkan kontrak luar negeri sebesar Rp4 triliun pada tahun 2018.
  • 06:30 WIB. WIKA - Wijaya Karya telah mengakumulasi kontrak luar negeri sebesar Rp1,4 triliun per Agustus 2018.
  • 06:28 WIB. WIKA - Wijaya Karya tengah membidik kontrak proyek bandara di Filipina.
  • 06:23 WIB. RSPO - RSPO mengadakan kompetisi Sustainable Financing Business Model bagi mahasiswa.
  • 06:21 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perolehan 600 ribu peserta baru pada tahun 2018.
  • 06:19 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan mencatat perolehan iuran sebesar Rp13,7 miliar dari agen Perisai.

Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat

Foto Berita Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat
Warta Ekonomi.co.id, Medan -
Gubsu Erry Nuradi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/kota se Sumut menerbitkan regulasi dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
Hal itu dikatakan Gubsu Gubsu saat menerima Asisten Deputi Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  beserta pengurus lainnya, belum lama ini.
 
Dia menjelaskan, dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 8 tahun 2017 tentang jaminan kesehatan  nasional (JKN), pihaknya menginstrusikan kepada Bupati dan Walikota yang ada di Sumatera Utara untuk membuat regulasi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
“Pemprovsu akan membuat Pergub dan mendorong kabupaten/kota se Sumatera Utara untuk membuat regulasi di daerah masing-masing agar seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan, khususnya di provinsi Sumatera Utara,” kata Gubsu Erry.
 
Gubsu Erry Nuradi  pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa pemprovsu sepenuhnya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Bahkan kata Gubsu Erry Pemprovsu sendiri telah mengeluarkan kartu Sumut Sehat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
 
“Dalam rangka jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumatera Utara Pemprovsu telah mengganggarkan dana kurang lebih 90 miliar untuk tahun 2018,” ujar Gubsu Erry yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Zulkarnain, Staf Ahli Gubsu Amran Uteh, Kadis Kesehatan Provsu Drs Agustama.
 
Gubsu Erry pada kesempatan itu juga mengharapkan untuk akuntabilitas dukungan terhadap program jaminan kesehatan Nasional dan menindaklanjuti Inpres No.8 tahun 2017 agar kartu kesehatan yang dikeluarkan dibedakan dalam arti ada perbedaan yang dikeluarkan, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 
“Dengan perbedaan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengetahuinya,” ujar Gubsu Erry.
 
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong  mengatakan  di dalam rencana pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan bahwa target untuk Januari 2019 sebanyak 254 juta penduduk Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan. Sementara menurut informasi yang diperoleh hingga saat ini masih lebih kurang 66 juta penduduk yang belum masuk dalam jaminan kesehatan nasional.
 
“Padahal ini merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk Indonesia. Dan wajib seluruh penduduk Indonesia mendapatkannya,” ujarnya.
 
Begitu juga untuk Provinsi Sumatera yang masih kurang lebih 70 persen penduduk Sumatera Utara yang mendapatkan Jaminan Kesehatan  atau masuk dalam program BPJS. Untuk pencapaian target nasional dan menindaklanjuti instruksi presiden no.8 tahun 2017 tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 
“Diharapkan dukungan dari pemerintah provinsi (Gubernur) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota se Sumatera Utara untuk melaksanakan program ini,” ujarnya.
 
Hal senada juga disampaikan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  bahwa kedatangan pihaknya guna menyampaikan tentang  instruksi presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan dimana Presiden RI memberikan instruksi kepada stakeholder terkait termasuk Gubernur dalam rangka mendukung optimalisasi program JKN KIS.
 
“Agar target kepesertaan masyarakat dalam BPJS semakin meningkat,” pungkasnya.

Tag: Tengku Erry Nuradi, jaminan kesehatan nasional-jkn, Sumatera Utara (Sumut)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32

Recommended Reading

Kamis, 16/08/2018 17:17 WIB

Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2019 1,8%

Kamis, 16/08/2018 11:00 WIB

"Startup Ramping" Versi Eric Ries

Rabu, 15/08/2018 18:33 WIB

Triwulan II-2018, Rupiah Melemah 3,94%

Rabu, 15/08/2018 18:16 WIB

IHSG Diramal Bakal Menguat Lagi, Kenapa?