Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:21 WIB. Pilpres - Anies bantah akan maju di Pilpres 2019.
  • 18:20 WIB. Pilpres - Prabowo sebut Anies layak maju di Pilpres 2019.
  • 18:19 WIB. Pilpres - PDIP: Zulkifli Hasan minta ketemu Megawati.
  • 18:18 WIB. Pilpres - Puan Maharani akui sudah kantongi nama Cawapres untuk Jokowi.
  • 18:18 WIB. DKI Jakarta - Jelang pertandingan, Menteri Susi tinjau lokasi Danau Sunter.
  • 18:18 WIB. Hotel - Hotel Raden Wijaya Mojokerto memproyeksikan tingkat okupansi mencapai 80% pada 2018.
  • 18:17 WIB. DKI Jakarta - Minggu 25 Februari, Menteri Susi dan Wagub DKI Sandiaga akan bertandi berenang di Danau Sunter.
  • 18:17 WIB. Pilpres - Zulkifli Hasan beri sinyal maju di Pilpres 2019.
  • 18:16 WIB. Waskita - Waskita Karya Realty membidik penjualan apartemen segmen menengah atas sebesar 2.500 unit pada 2018.
  • 18:15 WIB. Astra Infra - Astra Infra menargetkan pendapatan tol ruas Tangerang-Merak tumbuh sebesar 11,5% pada 2018.
  • 18:11 WIB. Co-working Space - Unionspace akan meresmikan lima co-working space baru di Indonesia pada 2018.
  • 18:10 WIB. Jasindo - Asuransi Jasa Indonesia telah membayarkan klaim asuransi usaha tani padi sebesar Rp145 miliar pada 2017.
  • 16:04 WIB. Intel - Intel akan meluncurkan laptop jenis 2-in-1 yang didukung fitur teknologi jaringan 5G pada 2019.
  • 16:01 WIB. Co-working Space - Unionspace menggandeng Stone&Chalk untuk membuat co-working space khusus bagi fintech.
  • 15:07 WIB. Pilpres - PDIP mengaku fokus bangun kader-kader di tahun politik.

Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat

Foto Berita Gubsu Instruksikan Bawahannya Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat
Warta Ekonomi.co.id, Medan -
Gubsu Erry Nuradi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/kota se Sumut menerbitkan regulasi dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
Hal itu dikatakan Gubsu Gubsu saat menerima Asisten Deputi Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  beserta pengurus lainnya, belum lama ini.
 
Dia menjelaskan, dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 8 tahun 2017 tentang jaminan kesehatan  nasional (JKN), pihaknya menginstrusikan kepada Bupati dan Walikota yang ada di Sumatera Utara untuk membuat regulasi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).
 
“Pemprovsu akan membuat Pergub dan mendorong kabupaten/kota se Sumatera Utara untuk membuat regulasi di daerah masing-masing agar seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan, khususnya di provinsi Sumatera Utara,” kata Gubsu Erry.
 
Gubsu Erry Nuradi  pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa pemprovsu sepenuhnya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Bahkan kata Gubsu Erry Pemprovsu sendiri telah mengeluarkan kartu Sumut Sehat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
 
“Dalam rangka jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumatera Utara Pemprovsu telah mengganggarkan dana kurang lebih 90 miliar untuk tahun 2018,” ujar Gubsu Erry yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Zulkarnain, Staf Ahli Gubsu Amran Uteh, Kadis Kesehatan Provsu Drs Agustama.
 
Gubsu Erry pada kesempatan itu juga mengharapkan untuk akuntabilitas dukungan terhadap program jaminan kesehatan Nasional dan menindaklanjuti Inpres No.8 tahun 2017 agar kartu kesehatan yang dikeluarkan dibedakan dalam arti ada perbedaan yang dikeluarkan, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 
“Dengan perbedaan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengetahuinya,” ujar Gubsu Erry.
 
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong  mengatakan  di dalam rencana pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan bahwa target untuk Januari 2019 sebanyak 254 juta penduduk Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan. Sementara menurut informasi yang diperoleh hingga saat ini masih lebih kurang 66 juta penduduk yang belum masuk dalam jaminan kesehatan nasional.
 
“Padahal ini merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk Indonesia. Dan wajib seluruh penduduk Indonesia mendapatkannya,” ujarnya.
 
Begitu juga untuk Provinsi Sumatera yang masih kurang lebih 70 persen penduduk Sumatera Utara yang mendapatkan Jaminan Kesehatan  atau masuk dalam program BPJS. Untuk pencapaian target nasional dan menindaklanjuti instruksi presiden no.8 tahun 2017 tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 
“Diharapkan dukungan dari pemerintah provinsi (Gubernur) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota se Sumatera Utara untuk melaksanakan program ini,” ujarnya.
 
Hal senada juga disampaikan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  bahwa kedatangan pihaknya guna menyampaikan tentang  instruksi presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan dimana Presiden RI memberikan instruksi kepada stakeholder terkait termasuk Gubernur dalam rangka mendukung optimalisasi program JKN KIS.
 
“Agar target kepesertaan masyarakat dalam BPJS semakin meningkat,” pungkasnya.

Tag: Tengku Erry Nuradi, jaminan kesehatan nasional-jkn, Sumatera Utara (Sumut)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00