Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Jasnita - Kemenkominfo belum tetapkan waktu pelelangan frekuensi PT Jasnita.
  • 20:30 WIB. Bolt - Bolt hentikan sementara isi ulang dan paket berlangganan.
  • 20:29 WIB. Samsung - Usung 4 kamera, Samsung Galaxy A9 dibanderol Rp7,9 juta.
  • 20:26 WIB. Zuckerberg - Mark Zuckerberg takkan mundur dari Facebook.
  • 20:23 WIB. Android - Tingkat kecerahan layar Android Pie diatur pakai AI.
  • 20:21 WIB. Xiaomi - Xiaomi masuk buku rekor dunia berkat 500 Mi Store.
  • 19:43 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin kini setara 4 iPhone XS Max.
  • 19:27 WIB. Xiaomi - Pendapatan Xiaomi tembus Rp106,7 triliun di kuartal III 2018.
  • 19:12 WIB. Huawei - Huawei gandakan jumlah personel di Indonesia.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?

Foto Berita Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengacara Fredrich Yunadi membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang menyatakan ia bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara korupsi E-KTP.

"Itikad baik yang menentukan adalah Dewan Etik Peradi, bukan KPK, tidak ada alat hukum yang bisa menguji, menilai etika suatu advokat," kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia menyatakan, dakwaan JPU mengungkapkan bahwa JPU KPK salah menafsirkan hukum dan KPK masuk ke ranah kode etik advokat yang bukan haknya Fredrich membacakan nota keberatan (eksepsi) sebanyak 79 butir dalam 37 halaman.

Ia didakwa melanggar pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

"JPU dan penyidik KPK sekonyong-konyong memfitnah, menciptakan opini masyarakat, melakukan 'abuse of power' menjerat terdakwa seolah-olah melakukan tindak pidana pasal 21 dengan memposisikan dirinya sebagai Dewan Kehormatan Peradi sehingga secara 'de facto' dan 'de jure' melecehkan Peradi sebagai salah satu unsur penegak hukum, menghina 100 ribu advokat atau 50 ribu advokat di bawah Peradi, memaksa negara hukum jadi negara kekuasaan," tambah Fredrich.

Fredrich menilai bahwa JPU KPK melakukan dan pemalsuan dalam dakwaan tersebut, termasuk karena merasa tidak pernah ditahan oleh JPU.

"Kami tidak pernah ditahan JPU karena kami ditahan penyidik sejak 13 Januari hingga 1 Februari 2018, kemudian pada 1 Februari 2018 secara melawan hukum penyidik dan JPU memaksa dalam rutan dan secara lisan, ada 14 penyidik KPK menyatakan berkas sudah lengkap alias P21, dan kami terdakwa diminta menandatangani BAP tahap 2," ungkap Fredrich.

Iapun mempertanyakan dimana penasihat hukumnya, tapi dijawab penyidik bernama Rizka bahwa sudah ditelepon tapi tidak hadir.

"Penasihat hukum kami dari unsur DPN Peradi, pengacara senior secara hukum wajib dipanggil via surat resmi bukan telepon. Apa Rizka tahu, kemudian 14 penyidik dan 14 JPU yang berada di dalam ruang tamu tahanan mencoba meneror agar kami menandatangani berkas P21 dan penyerahan berkas, tegas kami tolak," kata Fredrich dengan berapi-api.

Peristiwa itu, menurut Fredrich, disaksikan oleh Kepala Rutan KPK dan sejumlah pengawal tahanan.

"Karena itu kami meminta majelis hakim agar memerintahkan JPU KPK memanggil saksi dalam acara eksepsi untuk memberikan kesaksian percobaan pemaksaan terdakwa karena tidak ada berita acara peneyrahan tahap 2 dan berita acara penahanan. Secara 'de facto' kami tetap disekap oknum KPK," ungkap Fredrich.

Tag: Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5948.052 -57.245 616
2 Agriculture 1420.064 -22.607 20
3 Mining 1752.232 -92.706 47
4 Basic Industry and Chemicals 794.852 4.282 71
5 Miscellanous Industry 1405.848 -7.667 45
6 Consumer Goods 2338.754 0.545 49
7 Cons., Property & Real Estate 427.067 3.402 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.304 -6.551 71
9 Finance 1128.672 -17.324 91
10 Trade & Service 795.747 -11.763 150
No Code Prev Close Change %
1 HOME 123 166 43 34.96
2 MPRO 860 1,075 215 25.00
3 POLA 284 354 70 24.65
4 MINA 535 665 130 24.30
5 NIPS 350 428 78 22.29
6 AKSI 260 310 50 19.23
7 MPPA 157 184 27 17.20
8 ABMM 1,885 2,190 305 16.18
9 AMAG 272 314 42 15.44
10 GOLD 510 560 50 9.80
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,950 1,465 -485 -24.87
2 PALM 254 220 -34 -13.39
3 PTIS 380 330 -50 -13.16
4 TRUK 202 176 -26 -12.87
5 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
6 GLOB 218 194 -24 -11.01
7 GEMA 316 282 -34 -10.76
8 INDY 2,430 2,180 -250 -10.29
9 MAIN 1,300 1,170 -130 -10.00
10 LEAD 66 60 -6 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
2 PTBA 4,660 4,350 -310 -6.65
3 PGAS 2,030 1,945 -85 -4.19
4 UNTR 34,400 31,950 -2,450 -7.12
5 BBRI 3,520 3,430 -90 -2.56
6 ERAA 1,980 2,010 30 1.52
7 ITMG 22,025 20,025 -2,000 -9.08
8 TRUK 202 176 -26 -12.87
9 BMRI 7,475 7,275 -200 -2.68
10 TLKM 3,950 3,960 10 0.25