Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:29 WIB. Yerusalem - Otoritas Israel setujui 3.000 unit permukiman baru Yahudi di Yerusalem.
  • 17:28 WIB. Kenya - 3,4 juta warga Kenya menderita kelaparan.
  • 17:27 WIB. Belanda - Parlemen Belanda akui peristiwa Armenia 1915 sebagai genosida.
  • 17:25 WIB. Palestina - 213 warga Palestina tewas di penjara Israel.
  • 17:24 WIB. Pakistan - Sejumlah bahasa daerah di Pakistan terancam punah.
  • 17:23 WIB. Suriah - Wamenlu Iran: kehadiran kami di Suriah untuk lawan teroris.
  • 17:21 WIB. China - Otoritas China kritik kontrol kepemilikan senjata di AS.
  • 17:20 WIB. Amerika Serikat - Gedung Putih bakal persenjatai satu juta guru Amerika Serikat.
  • 17:18 WIB. Ghouta - Otoritas Kanada kecam serangan di Ghouta, Suriah.
  • 17:17 WIB. Rohingya - Anak-anak pengungsi Rohingya rentan terhadap wabah penyakit.

Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?

Foto Berita Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengacara Fredrich Yunadi membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang menyatakan ia bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara korupsi E-KTP.

"Itikad baik yang menentukan adalah Dewan Etik Peradi, bukan KPK, tidak ada alat hukum yang bisa menguji, menilai etika suatu advokat," kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia menyatakan, dakwaan JPU mengungkapkan bahwa JPU KPK salah menafsirkan hukum dan KPK masuk ke ranah kode etik advokat yang bukan haknya Fredrich membacakan nota keberatan (eksepsi) sebanyak 79 butir dalam 37 halaman.

Ia didakwa melanggar pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

"JPU dan penyidik KPK sekonyong-konyong memfitnah, menciptakan opini masyarakat, melakukan 'abuse of power' menjerat terdakwa seolah-olah melakukan tindak pidana pasal 21 dengan memposisikan dirinya sebagai Dewan Kehormatan Peradi sehingga secara 'de facto' dan 'de jure' melecehkan Peradi sebagai salah satu unsur penegak hukum, menghina 100 ribu advokat atau 50 ribu advokat di bawah Peradi, memaksa negara hukum jadi negara kekuasaan," tambah Fredrich.

Fredrich menilai bahwa JPU KPK melakukan dan pemalsuan dalam dakwaan tersebut, termasuk karena merasa tidak pernah ditahan oleh JPU.

"Kami tidak pernah ditahan JPU karena kami ditahan penyidik sejak 13 Januari hingga 1 Februari 2018, kemudian pada 1 Februari 2018 secara melawan hukum penyidik dan JPU memaksa dalam rutan dan secara lisan, ada 14 penyidik KPK menyatakan berkas sudah lengkap alias P21, dan kami terdakwa diminta menandatangani BAP tahap 2," ungkap Fredrich.

Iapun mempertanyakan dimana penasihat hukumnya, tapi dijawab penyidik bernama Rizka bahwa sudah ditelepon tapi tidak hadir.

"Penasihat hukum kami dari unsur DPN Peradi, pengacara senior secara hukum wajib dipanggil via surat resmi bukan telepon. Apa Rizka tahu, kemudian 14 penyidik dan 14 JPU yang berada di dalam ruang tamu tahanan mencoba meneror agar kami menandatangani berkas P21 dan penyerahan berkas, tegas kami tolak," kata Fredrich dengan berapi-api.

Peristiwa itu, menurut Fredrich, disaksikan oleh Kepala Rutan KPK dan sejumlah pengawal tahanan.

"Karena itu kami meminta majelis hakim agar memerintahkan JPU KPK memanggil saksi dalam acara eksepsi untuk memberikan kesaksian percobaan pemaksaan terdakwa karena tidak ada berita acara peneyrahan tahap 2 dan berita acara penahanan. Secara 'de facto' kami tetap disekap oknum KPK," ungkap Fredrich.

Tag: Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00