Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:46 WIB. Politik - SBY sebut reformasi bisa terjadi lagi di masa depan.
  • 21:46 WIB. Politik - Moeldoko klaim Jokowi akan tetap jalankan agenda reformasi.
  • 21:45 WIB. Nasional - Jokowi kembali tegaskan dirinya bukan kader PKI.
  • 21:44 WIB. Politik - Pansus sebut Densus 88 belum sepakat soal definisi terorisme.
  • 21:21 WIB. MBAP - Mitrabara Adiperdana menyetujui untuk membagikan dividen final sebesar Rp404,99 miliar.
  • 21:21 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba operasional tumbuh 64% menjadi Rp1,4 triliun per Maret 2018.
  • 21:15 WIB. Pegadaian - Sejumlah Pegadaian di Bekasi belum menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan pada awal Ramadan ini.
  • 21:14 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba kotor naik sebesar 41% menjadi Rp1,99 triliun per Maret 2018.
  • 21:14 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bidik pertumbuhan premi dan laba bersih di kisaran 15% sepanjang 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lepas kepemilikan 20% saham dengan target dana serapan Rp3 triliun.
  • 21:13 WIB. CPIN - Charoen Pokphand membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 59% menjadi Rp996 miliar pada kuartal-I 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lakukan divestasi saham di tiga entitas: JSB, JSN, NKJ.
  • 21:11 WIB. Pertamina - Pada 2018, WK Ogan Komering ditarget memproduksi minyak sebesar 1.950 barel per hari.
  • 21:10 WIB. OCBC - OCBC NISP menyiapkan dana tunai sebesar Rp2 triliun sebagai persiapan menyambut lebaran.
  • 21:09 WIB. OCBC - OCBC NISP membukukan penghimpunan DPK tumbuh 10% menjadi Rp121,1 triliun di kuartal I 2018.

Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?

Foto Berita Fredrich Bantah Dakwaan Jaksa, KPK Bohong?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengacara Fredrich Yunadi membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang menyatakan ia bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa dalam perkara korupsi E-KTP.

"Itikad baik yang menentukan adalah Dewan Etik Peradi, bukan KPK, tidak ada alat hukum yang bisa menguji, menilai etika suatu advokat," kata Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia menyatakan, dakwaan JPU mengungkapkan bahwa JPU KPK salah menafsirkan hukum dan KPK masuk ke ranah kode etik advokat yang bukan haknya Fredrich membacakan nota keberatan (eksepsi) sebanyak 79 butir dalam 37 halaman.

Ia didakwa melanggar pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

"JPU dan penyidik KPK sekonyong-konyong memfitnah, menciptakan opini masyarakat, melakukan 'abuse of power' menjerat terdakwa seolah-olah melakukan tindak pidana pasal 21 dengan memposisikan dirinya sebagai Dewan Kehormatan Peradi sehingga secara 'de facto' dan 'de jure' melecehkan Peradi sebagai salah satu unsur penegak hukum, menghina 100 ribu advokat atau 50 ribu advokat di bawah Peradi, memaksa negara hukum jadi negara kekuasaan," tambah Fredrich.

Fredrich menilai bahwa JPU KPK melakukan dan pemalsuan dalam dakwaan tersebut, termasuk karena merasa tidak pernah ditahan oleh JPU.

"Kami tidak pernah ditahan JPU karena kami ditahan penyidik sejak 13 Januari hingga 1 Februari 2018, kemudian pada 1 Februari 2018 secara melawan hukum penyidik dan JPU memaksa dalam rutan dan secara lisan, ada 14 penyidik KPK menyatakan berkas sudah lengkap alias P21, dan kami terdakwa diminta menandatangani BAP tahap 2," ungkap Fredrich.

Iapun mempertanyakan dimana penasihat hukumnya, tapi dijawab penyidik bernama Rizka bahwa sudah ditelepon tapi tidak hadir.

"Penasihat hukum kami dari unsur DPN Peradi, pengacara senior secara hukum wajib dipanggil via surat resmi bukan telepon. Apa Rizka tahu, kemudian 14 penyidik dan 14 JPU yang berada di dalam ruang tamu tahanan mencoba meneror agar kami menandatangani berkas P21 dan penyerahan berkas, tegas kami tolak," kata Fredrich dengan berapi-api.

Peristiwa itu, menurut Fredrich, disaksikan oleh Kepala Rutan KPK dan sejumlah pengawal tahanan.

"Karena itu kami meminta majelis hakim agar memerintahkan JPU KPK memanggil saksi dalam acara eksepsi untuk memberikan kesaksian percobaan pemaksaan terdakwa karena tidak ada berita acara peneyrahan tahap 2 dan berita acara penahanan. Secara 'de facto' kami tetap disekap oknum KPK," ungkap Fredrich.

Tag: Fredrich Yunadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01