Bamsoet: Jangan Anggap Remeh Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Pimpinan DPR mengingatkan Pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat memberi perhatian lebih terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan kepada kaum perempuan. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis, menanggapi laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang melaporkan adanya 648 pengaduan masuk ke lembaga itu terkait kasus kekerasan yang menimpa perempuan selama 2017.

Sebagai ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan dirinya merasa perlu berbicara tentang proses hukum terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang dinilai belum memihak kepada kaum perempuan. Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, juga mengingatkan, Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, agar mendorong aparat penegak hukum memiliki perspektif gender.

"Khususnya dalam menangani kasus hukum terhadap perempuan dan dapat mengefektifkan instrumen hukum yang sudah ada guna memberikan keadilan bagi kaum perempuan," kata Bamsoet.

Bamsoet meminta Komisi VIII DPR RI dapat meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang merupakan mitra komisi itu. Baginya, peningkatan anggaran penting untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Kami juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyikapi secara tegas setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan anak dan perempuan," katanya, Di sisi lain, Kementerian itu juga harus mensosialisasikan keberadaan rumah aman untuk pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

"Sementara untuk masyarakat, kami berharap, terutama dari lingkungan keluarga, untuk secara terbuka dalam memberikan dukungan terhada perempuan korban kekerasan," katanya.