Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:51 WIB. ESDM - Pemkab Kulon Progo mendapatkan izin wilayah penambangan rakyat emas di Gunung Kukusan dari Kemen ESDM.
  • 07:50 WIB. Ternate - Pemkot Ternate akan mengupayakan pembangunan pasar rempah di Ternate didanai Kementerian Perdagangan.
  • 07:49 WIB. Kemenpar - Kemenpar menggelar pertunjukan kesenian Wayang Ajen di Lapang Karangpawitan, Garut.
  • 07:47 WIB. Bantul - Pemkab Bantul akan memanfaatkan lahan bekas pasar rakyat untuk berjualan para pedagang kaki lima.
  • 07:46 WIB. Bali - Bali mencatat ekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar US$326,57 juta selama tahun 2017.
  • 06:31 WIB. Pilkada - Presiden Jokowi mengingatkan agar rakyat Indonesia tak retak karena pilihan berbeda dalam Pilkada 2018.
  • 06:30 WIB. Yaman - Puluhan orang tewas dalam dua pengeboman bunuh diri di Yaman selatan.
  • 05:50 WIB. Beras - KPPU meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
  • 05:46 WIB. Hotel - Adonara Hotels Group menyiapkan investasi Rp100 miliar untuk membuka cabang hotel baru di Eropa pada 2018.
  • 05:45 WIB. Gula - PTPN X menghentikan sementara operasional giling Pabrik Gula Watoetoelis di Sidoarjo.

Bamsoet: Jangan Anggap Remeh Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Foto Berita Bamsoet: Jangan Anggap Remeh Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pimpinan DPR mengingatkan Pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat memberi perhatian lebih terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan kepada kaum perempuan. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis, menanggapi laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang melaporkan adanya 648 pengaduan masuk ke lembaga itu terkait kasus kekerasan yang menimpa perempuan selama 2017.

Sebagai ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan dirinya merasa perlu berbicara tentang proses hukum terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang dinilai belum memihak kepada kaum perempuan. Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, juga mengingatkan, Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, agar mendorong aparat penegak hukum memiliki perspektif gender.

"Khususnya dalam menangani kasus hukum terhadap perempuan dan dapat mengefektifkan instrumen hukum yang sudah ada guna memberikan keadilan bagi kaum perempuan," kata Bamsoet.

Bamsoet meminta Komisi VIII DPR RI dapat meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang merupakan mitra komisi itu. Baginya, peningkatan anggaran penting untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Kami juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyikapi secara tegas setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan anak dan perempuan," katanya, Di sisi lain, Kementerian itu juga harus mensosialisasikan keberadaan rumah aman untuk pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

"Sementara untuk masyarakat, kami berharap, terutama dari lingkungan keluarga, untuk secara terbuka dalam memberikan dukungan terhada perempuan korban kekerasan," katanya.

Tag: Bambang Soesatyo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,663.17 3,626.81
British Pound GBP 1.00 19,165.88 18,973.43
China Yuan CNY 1.00 2,164.08 2,142.65
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,738.00 13,602.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,760.98 10,651.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,756.10 1,738.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,411.52 10,304.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,923.84 16,753.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,525.28 3,485.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,854.87 12,725.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6619.804 26.744 572
2 Agriculture 1663.837 1.042 19
3 Mining 2028.689 12.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 760.266 -4.137 69
5 Miscellanous Industry 1371.774 29.002 43
6 Consumer Goods 2826.534 8.189 47
7 Cons., Property & Real Estate 535.613 -0.797 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1167.809 5.396 62
9 Finance 1209.910 4.977 90
10 Trade & Service 942.344 5.798 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 55 74 19 34.55
2 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
3 CITA 600 740 140 23.33
4 AISA 545 665 120 22.02
5 NELY 137 161 24 17.52
6 IPCM 400 460 60 15.00
7 IPOL 134 148 14 10.45
8 BCIP 137 150 13 9.49
9 SONA 3,800 4,100 300 7.89
10 PSAB 191 206 15 7.85
No Code Prev Close Change %
1 LPGI 4,500 4,040 -460 -10.22
2 TIRA 280 252 -28 -10.00
3 SKBM 570 515 -55 -9.65
4 KBLV 520 480 -40 -7.69
5 AGRS 740 685 -55 -7.43
6 MTSM 248 230 -18 -7.26
7 INCI 510 474 -36 -7.06
8 BSSR 2,890 2,720 -170 -5.88
9 ASBI 310 294 -16 -5.16
10 DEWA 61 58 -3 -4.92
No Code Prev Close Change %
1 AISA 545 665 120 22.02
2 LMAS 64 63 -1 -1.56
3 BOSS 1,400 1,750 350 25.00
4 PGAS 2,660 2,610 -50 -1.88
5 TRAM 352 376 24 6.82
6 BUMI 330 324 -6 -1.82
7 BBCA 23,900 24,250 350 1.46
8 ESTI 90 88 -2 -2.22
9 UNTR 35,875 37,000 1,125 3.14
10 PBRX 498 498 0 0.00