Legislator: Kita Prihatin dengan Keadaan Kota Banjarmasin

HM Rosehan NB selaku Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan fokus soal keadaan Kota Banjarmasin yang masih minim fasilitas pendukung, seperti rumah dinas wali kota.

"Kita prihatin dengan keadaan Kota Banjarmasin," ujar mantan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, Jumat (16/2/2018).

Pasalnya, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, hingga kini tidak ada rumah dinas/rumah jabatan (Rumdin/Rujab) Wali Kota setempat yang permanen dan repsentatif. Selain itu, kota yang berjuluk seribu sungai tersebut tidak mempunyai alun-alun, sebagaimana beberapa kota di Pulau Jawa, seperti "kota kembang" Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Begitu pula Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin belum atau baru membangun rumah sakit, sementara pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Pemkot lain di Kalsel sudah memiliki instalasi pelayanan kesehatan tersebut. Hal lain yang juga memprihatinkan, jalan lingkungan yang terkesan kurang terurus (termasuk titian rusak), lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana hukum itu.

Ia menunjuk contoh titian Sungai Jingah arah ke Museum Wasaka Banjarmasin yang berada di tepi Sungai Martapura rawan kecelakaan, karena kondisinya yang rusak atau memerlukan perbaikan segera.

"Belum lagi masalah-masalah lain yang juga memerlukan perhatian bersama, seperti pengaturan lalu lintas guna meminimalkan kemacetan, serta penataan permukiman," lanjut laki-laki keturunan "berdarah biru" itu.

Mengenai rumah sakit, menurut dia, jika dulu (masa Wali Kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni) bersedia menerima tawaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, maka Pemkot setempat memiliki instalasi pelayanan kesehatan tersebut.

"Ketika itu, sewaktu saya masih sebagai Wagub Kalsel (2005 - 2010) kami menawarkan Rumah Sakit Umum dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin kepada Pemkot setempat, tetapi wali kotanya menolak dengan alasan pendanaan," tuturnya.

"Selayaknya sebuah pemerintahan yang berada di ibukota provinsi menjadi barumeter Pemkab/Pemkot lain di Kalsel, seperti memiliki alun-alun dan rumah sakit yang menjadi bagian dari pelayanan kesejahteraan masyarakat setempat," pungkas Rosehan NB. (HYS/Ant)