Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:47 WIB. Refinancing - Rencana restrukturasi utang BIPI sebesar US$300 juta masih dalam proses finalisasi. 
  • 12:20 WIB. IHSG - Penutupan sesi I, IHSG melemah 0,52% ke level Rp6.079,49. 
  • 11:51 WIB. Rupiah - Hingga Selasa siang, nilai tukar rupiah masih melemah 0,67% di Rp14.646 per dolar AS. 
  • 11:50 WIB. Instagram - Instagram tunjuk Vishal Shah jadi Head of Product.
  • 11:49 WIB. Ekonomi Syariah - Gubernur BI: Indonesia terlambat memajukan ekonomi syariah.
  • 11:49 WIB. Air Asia - Operasional Air Asia resmi pindah ke terminal 2 Soetta mulai esok, Rabu (12/12/2018).

Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

Foto Berita Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Hal ini karena peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop dan UKM Suprapto di sela acara Advokasi Perpajakan bagi KUMKM di Sukabumi, Kamis (15/2/2018). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas KUKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi Ayeb Supriatna serta dihadiri pengurus Koperasi, pembina KUMKM, dan Dekopinda Sukabumi.

"Belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi Koperasi karena menurut gerakan Koperasi harus dibedakan. Kita analogikan misalnya transaksi anak dengan orang tua, masak harus dikenakan pajak, beda dengan orang luar karena ada nilai ekonomisnya," ungkap Suprapto. 

Menurut Suprapto, pengenaan pajak bagi koperasi tidak bisa disamakan antara transaksi anggota dan nonanggota. Meski begitu, lanjut dia, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga telah mengirimkam usulan revisi PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak November 2017, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi.

"Peraturan tersebut harus membedakan transaksi dengan anggota dan nonanggota. Jadi, semuanya tidak harus kena pajak," tandas Suprapto.

Di tempat yang sama, praktisi Koperasi dari IKOPIN Sukmahadi mengungkapkan bahwa permasalahan pajak yang selama ini dialami oleh gerakan Koperasi disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi Koperasi dengan pajak. Jika ada perbedaan antara akuntansi Koperasi dengan pajak maka akan dilakukan rekonsiliasi fiskal.

"Gerakan Koperasi perlu mengetahui pendapatan dan biaya apa saja yang diakui pajak," ujar Sukmahadi.

Hal lain yang masih menjadi soal yakni ambang batas pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh final untuk KUMKM. Namun, dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan dua tarif itu.

Tarif PPh KUMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beleid itu mengatur Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari suatu usaha, tetapi tidak lebih dari Rp4,8 miliar sesuai batasan PKP, dikenai tarif PPh yang bersifat final senilai 1%.

Jika saat ini KUMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, direncanakan mulai tahun ini akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya. Rencana ini akan tertuang dalam revisi PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan tarif murah dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran KUMKM bayar pajak.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suprapto, Pajak, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06