Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:07 WIB. Samsung - Samsung siapkan Galaxy A9 Pro yang bawa lima kamera.
  • 22:06 WIB. Google - Google Drive bakal makin pintar di masa depan lewat fitur AI.
  • 22:06 WIB. Gedung Putih - Gedung Putih berencana investigasi Facebook, Twitter, dan Google.
  • 22:05 WIB. Jepang - Jepang periksa Asteroid demi kuak asal mula Bumi.
  • 22:04 WIB. Huawei - Huawei pede Kirin 980 ungguli prosesor trio iPhone baru.
  • 22:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp sedang jajal fitur yang perlihatkan pesan gambar maupun stiker di notifikasi.
  • 22:02 WIB. Singapura - Singapura denda Uber dan Grab Rp141 miliar.
  • 22:01 WIB. Samsung - Samsung Galaxxy J6+ dan Galaxy J4+ baru tersedia di India.
  • 22:00 WIB. Xiaomi - Xiaomi akan jual smartphone Mi A2 dan Mi A2 Lite di Indonesia mulai 27 September.
  • 21:46 WIB. OPEC - Anggota OPEC bertekad untuk tingkatkan output.
  • 21:44 WIB. Blockchain - Dubai rilis sistem pembayaran berbasis blockchain.
  • 21:41 WIB. DBK - Deutsche Bank diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan pencucian uang.
  • 21:40 WIB. Migran - Penjaga pantai Libya menyelamatkan 235 migran di lepas pantai barat.
  • 21:40 WIB. Mesir - PM Israel ingin bertemu dengan presiden Mesir di New York.
  • 21:39 WIB. Thailand - 71 orang meninggal karena demam berdarah di Thailand.

Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

Foto Berita Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Hal ini karena peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop dan UKM Suprapto di sela acara Advokasi Perpajakan bagi KUMKM di Sukabumi, Kamis (15/2/2018). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas KUKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi Ayeb Supriatna serta dihadiri pengurus Koperasi, pembina KUMKM, dan Dekopinda Sukabumi.

"Belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi Koperasi karena menurut gerakan Koperasi harus dibedakan. Kita analogikan misalnya transaksi anak dengan orang tua, masak harus dikenakan pajak, beda dengan orang luar karena ada nilai ekonomisnya," ungkap Suprapto. 

Menurut Suprapto, pengenaan pajak bagi koperasi tidak bisa disamakan antara transaksi anggota dan nonanggota. Meski begitu, lanjut dia, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga telah mengirimkam usulan revisi PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak November 2017, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi.

"Peraturan tersebut harus membedakan transaksi dengan anggota dan nonanggota. Jadi, semuanya tidak harus kena pajak," tandas Suprapto.

Di tempat yang sama, praktisi Koperasi dari IKOPIN Sukmahadi mengungkapkan bahwa permasalahan pajak yang selama ini dialami oleh gerakan Koperasi disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi Koperasi dengan pajak. Jika ada perbedaan antara akuntansi Koperasi dengan pajak maka akan dilakukan rekonsiliasi fiskal.

"Gerakan Koperasi perlu mengetahui pendapatan dan biaya apa saja yang diakui pajak," ujar Sukmahadi.

Hal lain yang masih menjadi soal yakni ambang batas pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh final untuk KUMKM. Namun, dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan dua tarif itu.

Tarif PPh KUMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beleid itu mengatur Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari suatu usaha, tetapi tidak lebih dari Rp4,8 miliar sesuai batasan PKP, dikenai tarif PPh yang bersifat final senilai 1%.

Jika saat ini KUMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, direncanakan mulai tahun ini akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya. Rencana ini akan tertuang dalam revisi PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan tarif murah dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran KUMKM bayar pajak.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suprapto, Pajak, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55

Recommended Reading

Senin, 24/09/2018 17:10 WIB

Mantan Bos Pertamina Malam Ini Tidur di Sel

Senin, 24/09/2018 16:33 WIB

Buwas: Jangan Bilang Data Beras Saya Salah

Senin, 24/09/2018 16:15 WIB

Lengkap, 12 Langkah untuk Memulai Bisnis

Senin, 24/09/2018 13:13 WIB

Friksi Perdagangan AS-China Memanas

Senin, 24/09/2018 11:56 WIB

5 Keuntungan Jadi Anak Seorang Pengusaha

Senin, 24/09/2018 10:40 WIB

Transaksi E-Commerce Ditarget US$130 Miliar

Minggu, 23/09/2018 20:30 WIB

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38%