Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:28 WIB. Politik - Demokrat sebut PDIP panik SBY singgung netralitas aparat.
  • 14:28 WIB. Pilkada - KPU sebut pernyataan SBY cuma pesan agar aparat netral.
  • 14:27 WIB. Politk - Ketua Projo bantah anggotanya jadi komisioner KPU.
  • 14:26 WIB. Politik - SMS Amien Rais presiden 2019 beredar di Surabaya.
  • 14:26 WIB. Politik - PAN bela SBY soal data aparat tak netral saat Pilkada.
  • 14:24 WIB. Politik - Prabowo: Power of people ujungnya akan menang.
  • 14:24 WIB. Daerah - Panglima TNI: Diduga banyak penumpang terjebak di dalam KM Sinar Bangun.
  • 14:21 WIB. Nasional - Wiranto: Pemerintah setuju 27 Juni 2018 libur nasional Pilkada serentak.
  • 14:21 WIB. Politk - PDIP: Ucapan SBY soal penggeledahan Rumah Deddy Mizwar jauh dari fakta.
  • 14:20 WIB. Politik - BIN bantah tudingan SBY soal tidak netral.
  • 14:19 WIB. Pilkada - IPW terima banyak laporan Polri tidak netral di Pilkada 2018.
  • 14:18 WIB. Apple - Apple berencana hilangkan pengisian daya berbasis kabel dan menggantinya dengan sistem nirkabel.
  • 14:18 WIB. Politik - Partai Gerindra telah berhasil menghimpun dana sebanyak Rp296 juta.
  • 14:17 WIB. Startup - Usung teknologi blockchain, startup anak bangsa, HARA, unjuk gigi di Blockshow Oscar Europe 2018.
  • 14:14 WIB. Facebook - Facebook dikabarkan sedang membuat fitur untuk awasi waktu yang dihabiskan pengguna bernama "Your Time on Facebbok".

Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM

Foto Berita Pemerintah Diminta Lebih Bijaksana Buat Peraturan Pajak bagi KUMKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah lebih bijaksana dalam membuat peraturan perpajakan bagi pelaku Koperasi dan UMKM. Hal ini karena peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi KUMKM di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop dan UKM Suprapto di sela acara Advokasi Perpajakan bagi KUMKM di Sukabumi, Kamis (15/2/2018). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas KUKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi Ayeb Supriatna serta dihadiri pengurus Koperasi, pembina KUMKM, dan Dekopinda Sukabumi.

"Belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi Koperasi karena menurut gerakan Koperasi harus dibedakan. Kita analogikan misalnya transaksi anak dengan orang tua, masak harus dikenakan pajak, beda dengan orang luar karena ada nilai ekonomisnya," ungkap Suprapto. 

Menurut Suprapto, pengenaan pajak bagi koperasi tidak bisa disamakan antara transaksi anggota dan nonanggota. Meski begitu, lanjut dia, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga telah mengirimkam usulan revisi PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak November 2017, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi.

"Peraturan tersebut harus membedakan transaksi dengan anggota dan nonanggota. Jadi, semuanya tidak harus kena pajak," tandas Suprapto.

Di tempat yang sama, praktisi Koperasi dari IKOPIN Sukmahadi mengungkapkan bahwa permasalahan pajak yang selama ini dialami oleh gerakan Koperasi disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi Koperasi dengan pajak. Jika ada perbedaan antara akuntansi Koperasi dengan pajak maka akan dilakukan rekonsiliasi fiskal.

"Gerakan Koperasi perlu mengetahui pendapatan dan biaya apa saja yang diakui pajak," ujar Sukmahadi.

Hal lain yang masih menjadi soal yakni ambang batas pajak pertambahan nilai (PPN) dan penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh final untuk KUMKM. Namun, dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan dua tarif itu.

Tarif PPh KUMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Beleid itu mengatur Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari suatu usaha, tetapi tidak lebih dari Rp4,8 miliar sesuai batasan PKP, dikenai tarif PPh yang bersifat final senilai 1%.

Jika saat ini KUMKM dikenakan pajak final 1% dari omzet per tahun, direncanakan mulai tahun ini akan diturunkan menjadi 0,25% dari omzetnya. Rencana ini akan tertuang dalam revisi PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan tarif murah dan perhitungan sederhana, diharapkan bisa mendongkrak kesadaran KUMKM bayar pajak.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Suprapto, Pajak, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83