Kredit Foto: Agus Aryanto
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 dibutuhkan untuk memastikan legalitas dan keamanan angkutan umum berbasis daring.
"Permenhub 108 untuk menjamin keselamatan angkutan online," kata Irjen Royke dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2/2018).
Dalam dunia transportasi, dikatakannya, bila menyangkut angkutan umum pasti mensyaratkan ketentuan-ketentuan khusus seperti keselamatan, keamanan, dan persaingan usaha.
Menurut dia, perbedaan antara angkutan konvensional dan daring hanya terletak pada cara pemesanannya sehingga keduanya pun harus memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah.
"Online hanyalah cara memesan angkutan umum. Setiap angkutan untuk umum yang dipesan secara online harus safety dan resmi," katanya.
Diakuinya angkutan umum dengan sistem daring sangat dibutuhkan sejalan dengan perkembangan jaman. Namun demikian, angkutan daring harus menaati peraturan yang berlaku.
"Sistem online saat ini memang sangat dibutuhkan. Orang maunya serba praktis. Tapi, sesuatu yang online itu haruslah legal dan diatur mekanismenya," katanya.
Angkutan umum yang tidak menaati peraturan dapat dikategorikan sebagai angkutan umum ilegal atau gelap.
"Angkutan online yang tidak memenuhi syarat angkutan umum, tak ubahnya dengan angkutan omprengan," katanya.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah berlaku sejak 1 Februari 2018.
Namun, sejumlah pengemudi transportasi dalam jaringan dari berbagai daerah menentang penerapan peraturan tersebut. (FNH/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fauziah Nurul Hidayah
