Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ganjar Jelaskan Kasus e-KTP ke NU

Ganjar Jelaskan Kasus e-KTP ke NU Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Warta Ekonomi, Jepara -

Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan kasus dugaan korupsi KTP Elektronik kepada ratusan muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Klinik Masyitoh, Komplek Gedung NU, Kabupaten Jepara, Sabtu (17/2/2018).

Untuk memudahkan penjelasannya, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus korupsi e-KTP.

Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap terkait dengan kasus korupsi e-KTP.

"Jadi kalau ada yang bertanya kasus e-KTP, kita berikan informasi, kita perlihatkan data. Ini cara membuktikan yang paling mudah, selain juga menunjukkan integritas kita, biar semua juga belajar mengenai integritas," kata Ganjar.

Menurut dia, tidak ada yang perlu ditutupi soal dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi e-KTP, apalagi dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, yakni Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang kepada dirinya yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komisi II DPR RI, namun ditolak.

"Ya biar pada tahu semua, dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan, red.) tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang, namanya Ganjar Pranowo," katanya.

Mendengar penjelasan tersebut, ratusan anggota muslimat terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya dan beberapa ada yang bertanya untuk lebih mengetahui duduk perkaranya.

Ganjarpun antusias menjelaskan bahwa posisinya saat ini tidak lebih sebagai saksi yang membantu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu.

"Saya dipanggil (untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi, red.) terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK," ujarnya.

Selain soal kasus korupsi e-KTP, Ganjar juga menerima pengaduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh.

Ketua Muslimat NU Kabupaten Jepara Nuraini menyebutkam pihaknya sudah mengajukan izin pengurusan untuk rawat inap dua tahun yang lalu padahal semua persyaratan sudah dipenuhi.

"Kalau rawat jalan izin sudah ada, untuk yang rawat inap kita sudah mengajukan dua tahun padahal semua syarat komplit," katanya.

Nuraini menjelaskan bahwa di Kabupaten Jepara total anggotanya mencapai 24 ribu orang dan bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, serta perekonomian.

Menanggapi pengaduan terkait hal tersebut, Ganjar langsung menelepon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih dan meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat sehingga tidak mempersulit rakyat.

"Urusan perizinan ini sebetulnya ranah bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi. Pesan saya satu, reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat," katanya.

Pada Pilgub Jateng 2018, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mendapat nomor urut 1.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: