Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. Pertamina -  Konsumsi BBM pada Lebaran tahun ini? naik 200 ribu kl atau 17% dibanding tahun lalu.
  • 21:20 WIB. Pertamina - Pertamina tunggu masa Lebaran usai untuk bahas rencana kenaikan harga BBM nonsubsidi.
  • 18:16 WIB. Jurnalis - Pasukan pro-UEA tahan seorang jurnalis d Yaman.
  • 18:13 WIB. FIFA - Piala Dunia: FIFA menghadapi kritik soal isu hak asasi manusia.
  • 18:11 WIB. Pengungsi - Irak tolak ide pemulangan pengungsi secara paksa.
  • 18:11 WIB. Pengungsi - Irak tolak ide pemulangan pengungsi secara paksa.
  • 17:56 WIB. Jepang - Indonesia siap sambut kapal Jepang untuk latihan bersama.
  • 17:55 WIB. Piala Dunia - Ronaldo pimpin top skor Piala Dunia 2018.
  • 17:53 WIB. Piala Dunia - Supporter Jepang lakukan 'sweeping' sampah di stadion.
  • 17:51 WIB. BBM - Mesir kembali naikkan harga bahan bakar.
  • 17:50 WIB. Migran - Trump tanda tangani perintah penghentian pemisahan keluarga migran.
  • 17:49 WIB. PBB - Inggris dan Jerman kecewa AS keluar dari Dewan HAM PBB.
  • 17:49 WIB. Bom - Nigeria: Bom bunuh diri di pangkalan militer melukai 15 orang.

Pemerintah Moratorium Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

Foto Berita Pemerintah Moratorium Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melakukan penghentian sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat. Langkah tersebut diikuti evaluasi menyeluruh terhadap desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan. 

“Pengawasan terhadap infrastruktur memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali. Apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau cepat semuanya membutuhkan pengawasan manajemen kontrol yang ketat dan detail,” kata Presiden Joko Widodo, Selasa, (20/2/2018).  

Keputusan untuk menghentikan sementara pekerjaan konstruksi layang yang dilanjutkan dengan evaluasi menjadi pokok hasil pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Komite Keselamatan Konstruksi dan para Direksi BUMN Karya yang berlangsung di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa, (20/2/2018). 

Menteri Basuki mengatakan langkah ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pengguna layanan hasil konstruksi. Dalam dua tahun ini terjadi sebanyak 14 kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka. 

“Semua pekerjaan yang bersifat konstruksi layang (elevated) di Indonesia, yang memerlukan pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar/pierhead dihentikan sementara. Penghentian sementara berlaku untuk seluruh pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, fondasi, bendungan terus dilanjutkan,” jelas Menteri Basuki. 

Penghentian sementara akan berakhir setelah evaluasi selesai dilakukan dan diterima dengan rekomendasi dari Ketua Komite Keselamatan Konstruksi untuk diputuskan bisa atau tidaknya proyek dilanjutkan. “Keputusan dilanjutkan atau tidaknya bergantung hasil evaluasi, project by project, dan tidak harus bersamaan,” tegas Menteri Basuki. 

Selain itu hasil evaluasi KKK akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pemilik pekerjaan sebagai bahan pertimnbangan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor, konsultan dan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab. 

“Misalnya kejadian robohnya dinding underpass di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, sanksi akan diberikan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk proyek investasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, maka sanksi akan diberikan oleh Menteri BUMN kepada pihak yang bertnggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek. Demikian juga apabila proyek di Kementerian PUPR, maka sanksi akan diberikan oleh Menteri PUPR,” jelas Menteri Basuki. 

Menteri Basuki tidak sependapat apabila kejadian kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur. “Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia belum apa-apa bila dibandingkan dengan percepatan infrastruktur di negara tetangga seperti Malaysia dan China. Di China, pembangunan jalan tol satu tahun sekitar 4.000 km, Indonesia dalam 5 tahun menargetkan 1.000 km. Bukan sebagai sebuah alasan, tetapi kita menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi,” jelas Menteri Basuki. 

Tag: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Basuki Hadimoeljono, Light Rail Transit/LRT

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Kementerian PUPR

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10