Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:02 WIB. AAJI - AAJI melaporkan pertumbuhan kanal bancassurance naik 5,9% menjadi 28.464 orang per Maret 2018.
  • 13:01 WIB. AAJI - AAJI mencatat saluran keagenan berlisensi naik 4,9% menjadi 540.058 orang sampai kuartal I-2018.
  • 12:59 WIB. AAJI - AAJI mengatakan peranan agen masih sangat dibutuhkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
  • 12:57 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya menyampaikan dukacita atas peritiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.
  • 10:56 WIB. AS - Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan US$200 miliar untuk produk impor asal China.
  • 10:55 WIB. Jepang - Sejumlah perusahaan manufaktur menghentikan operasional pabrik di Osaka untuk sementara waktu.
  • 08:25 WIB. BBM - Mesir naikkan harga BBM dan elpiji.
  • 08:24 WIB. Gempa - Tiga orang ditemukan tewas dalam gempa Osaka.
  • 08:24 WIB. India - Gencatan senjata berakhir, India lanjutkan operasi militer.
  • 08:23 WIB. Inggris - Ratu wajibkan Harry dan Meghan lakukan perjanjian pranikah.
  • 08:22 WIB. Imigran - Anak-anak imigran ditahan di fasilitas penampungan Texas.
  • 08:21 WIB. Eropa - Jumlah pencari suaka di Eropa turun pada 2017.
  • 08:20 WIB. Kolombia - Ivan Duque menangi pemilu presiden Kolombia.

  • 08:19 WIB. Macedonia - Yunani dan Macedonia teken kesepakatan untuk akhiri sengketa nama.
  • 08:18 WIB. Pengangguran - Tingkat pengangguran Turki turun jadi 10,1% pada Maret.

Meski Jokowi Tak Teken UU MD3, DPR Sebut Sudah Sah

Foto Berita Meski Jokowi Tak Teken UU MD3, DPR Sebut Sudah Sah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap sah meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatangani karena telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Itu tentunya kewenangan presiden memang aturannya dalam jangka waktu tertentu apabila presiden tidak menandatangani dianggap tidak menolak, sehingga tetap masih bisa dilaksankan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Pasal 73 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Dia mengatakan sikap Presiden itu disebabkan melihat perkembangan terkini misalnya desakan agar UU MD3 diuji materilkan seperti mengenai usulan penambahan kursi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

Menurut dia, pengesahan UU tersebut di Rapat Paripurna DPR dilakukan berdasarkan apa yang telah disepakati di semua prosesnya sehingga disahkan.

"Semuanya kami lihat bagaimana proses ini berlangsung dan tentu kita melaksanakan apa yang telah disepakati dan bisa laksanakan sehingga kita lihat prosesnya saja," ujarnya.

Selain itu Agus mengatakan, DPR mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi atas hasil revisi UU MD3 yang telah diundangkan terutama pasal-pasal baru yang dianggap membuat DPR menjadi lembaga antikritik dan superbodi.

Dia menilai, dengan adanya gugatan uji materi tersebut, bukan berarti menandakan pembahasan RUU MD3 terburu-buru namun hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuatan UU.

"Saya mendengar sudah ada atau pun baru berencana tapi sudah ada yang mengajukan uji materi. Apabila pembuatan UU ada masyarakat yang kurang sepaham maka dapatnya melaksanakan uji materi karena merupakan satu proses dalam pembuatan undang-undang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru disahkan oleh DPR RI.

Yasonna mengatakan langkah tidak menandatangani UU MD3 tersebut, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Tag: Agus Hermanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10