Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:18 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Izin usaha perusahaan pembiayaan, PT Pracico Multi Finance resmi dicabut OJK.
  • 16:18 WIB. Dana Pinjaman - Asiaplast Industries berikan dan apinjaman Rp1,3 miliar kepada PT Tiga Berlian Electric.
  • 16:18 WIB. Pembatasan Usaha - Perusahaan pialang asuransi, PT Maju Anugerah Proteksi dijatuhi sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,16% ke level 6.432,78 jelang pelaksanaan debat capres-cawapres malam ini. 
  • 14:59 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Ketentuan uang muka 0% dapat diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yangsehat dan NPF di bawah 1%.
  • 14:59 WIB. Voucher - Huawei adakan voucher Rp50 ribu bagi 2.000 pembeli pertama produk Huawei Y7 pro 2019.
  • 14:59 WIB. Huawei - Produk Huawei Y7 pro 2019 mulai dipasarkan 25/01/2019 dengan harga Rp1,99 juta.
  • 14:58 WIB. Huawei - Pasarkan produk Huawei  Y7 pro 2019, Huawei Device Indonesia gandeng Lazada.
  • 14:58 WIB. Akuisisi - Sejumlah 95,79% saham Bank Agris resmi diakuisisi Industrial Bank of Korea.
  • 14:49 WIB. Rupiah - Jelang sore, rupiah makin tertekan 0,40% ke level Rp14.180 per dolar AS. 
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.
  • 14:10 WIB. Bisnis - Pelaku bisnis Indonesia-Thailand gelar business matching saling memperluas jejaring.
  • 14:09 WIB. HET - Harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari harga beras eceran termahal di dunia.
  • 14:07 WIB. Wisman - Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN hingga November 2018 sebanyak 4,861 juta atau tumbuh 21,02%.
  • 14:05 WIB. PAP - BPD Riau membukukan realisasi pendapatan PAP periode selama 2018 sebesar Rp28,7 miliar, meningkat Rp1,3 miliar.

Meski Jokowi Tak Teken UU MD3, DPR Sebut Sudah Sah

Foto Berita Meski Jokowi Tak Teken UU MD3, DPR Sebut Sudah Sah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap sah meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatangani karena telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Itu tentunya kewenangan presiden memang aturannya dalam jangka waktu tertentu apabila presiden tidak menandatangani dianggap tidak menolak, sehingga tetap masih bisa dilaksankan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Pasal 73 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Dia mengatakan sikap Presiden itu disebabkan melihat perkembangan terkini misalnya desakan agar UU MD3 diuji materilkan seperti mengenai usulan penambahan kursi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

Menurut dia, pengesahan UU tersebut di Rapat Paripurna DPR dilakukan berdasarkan apa yang telah disepakati di semua prosesnya sehingga disahkan.

"Semuanya kami lihat bagaimana proses ini berlangsung dan tentu kita melaksanakan apa yang telah disepakati dan bisa laksanakan sehingga kita lihat prosesnya saja," ujarnya.

Selain itu Agus mengatakan, DPR mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi atas hasil revisi UU MD3 yang telah diundangkan terutama pasal-pasal baru yang dianggap membuat DPR menjadi lembaga antikritik dan superbodi.

Dia menilai, dengan adanya gugatan uji materi tersebut, bukan berarti menandakan pembahasan RUU MD3 terburu-buru namun hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuatan UU.

"Saya mendengar sudah ada atau pun baru berencana tapi sudah ada yang mengajukan uji materi. Apabila pembuatan UU ada masyarakat yang kurang sepaham maka dapatnya melaksanakan uji materi karena merupakan satu proses dalam pembuatan undang-undang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru disahkan oleh DPR RI.

Yasonna mengatakan langkah tidak menandatangani UU MD3 tersebut, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Tag: Agus Hermanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14