Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:11 WIB. SMGR - SMGR mencatatkan volume penjualan ekspor sebanyak 1,99 juta ton pada Januari 2018—Agustus 2018.
  • 11:10 WIB. SMGR - Agung Wiharto memperkirakan penjualan ekspor dari dalam negeri telah mencapai 2 juta ton sampai dengan Agustus 2018.
  • 11:10 WIB. SMGR - Semen Indonesia mengincar volume penjualan ekspor 3 juta ton atau senilai Rp4,44 triliun pada 2018.
  • 09:33 WIB. Bekraf - Pelatihan tersebut kali ini diadakan di Raja Ampat dengan 60 pelaku ekonomi kreatif.
  • 09:31 WIB. Bekraf - Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif kali ini bertemakan Permodalan dan Pengelolaan Keuangan Syariah UKM Kreatif.
  • 09:28 WIB. Bekraf - Bekraf kembali menyelenggarakan Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif. 
  • 09:08 WIB. Honor - Honor 9i berambisi jadi ikon gaya hidup industri ponsel pintar Indonesia.
  • 06:30 WIB. Tri - Hutchison Tri akui sempat ada layanan RBT 'Jokowi Saja'.
  • 06:27 WIB. Telkomsel - Telkomsel klaim tak ada RBT 'Jokowi Saja' di layanannya.
  • 06:26 WIB. Oppo - Oppo bantah pangsa pasar menurun di Indonesia.
  • 06:13 WIB. China - China tambah 11 ruas jalan baru untuk uji coba mobil swakemudi.
  • 06:11 WIB. Jerman - Jerman ingin capai 1 juta mobil listrik pada 2022.
  • 06:10 WIB. Sony - Sony siap jual kembali PlayStation klasik dalam versi mini.
  • 06:09 WIB. Facebook - Facebook terancam didenda Uni Eropa karena lamban taati aturan.
  • 06:07 WIB. Amazon - Amazon bercita-cita dirikan 3.000 toko nirkasir Amazon Go.

UU MD3, Jokowi: Sudah di Meja Saya, Tapi Belum Saya Tandatangani

Foto Berita UU MD3, Jokowi: Sudah di Meja Saya, Tapi Belum Saya Tandatangani
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah disepakati rapat paripurna DPR.

"Memang sudah di meja saya, dan belum saya tandatangani. Sampai saat ini belum saya tandatangani karena saya ingin agar ada kajian-kajian apakah perlu tanda tangan atau tidak," kata Jokowi saat ditemui usai acara Dzikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Rabu (21/2/2018).

Menurut Presiden, kajian itu diperlukan sebagai respon atas sejumlah keresahan yang terjadi di masyarakat terkait UU MD3 tersebut.

Kepala Negara memahami banyak masyarakat yang mengkhawatirkan terjadi tumpang tindih antara hukum, etika dan politik dalam undang-undang tersebut.

"Saya kira kita semua tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita," kata Jokowi.

Presiden juga mempersilakan masyarakat yang tidak setuju atas peraturan tersebut untuk melakukan tindakan sesuai dengan jalan hukum yang berlaku melalui uji materi atau "judicial review" melalui Mahkamah Konstitusi.

Kendati Presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, namun undang-undang tersebut tetap sah mengingat aturan bahwa ketika RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi UU.

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (12/2), disepakati perubahan ke-2 UU MD3 dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian.

Terdapat beberapa pasal UU MD3 itu yang menjadi sorotan publik yaitu Pasal 245 yang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sandera.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00