Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:04 WIB. Carlos Ghosn - Carlos Ghosn secara resmi dinyatakan bersalah dalam skandal pelanggaran keuangan.
  • 19:03 WIB. Asia - Bank Dunia: Penduduk Asia Timur ingin berpenghasilan tinggi.
  • 19:02 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa siapkan sanksi tambahan untuk otoritas Myanmar.
  • 19:02 WIB. Donald Trump - Trump mendukung permintaan anggaran pertahanan senilai $750 miliar kepada Kongres.
  • 19:01 WIB. China - China dan Ukraina memperbarui perjanjian swap mata uang bilateral bilateral
  • 19:01 WIB. Belgia - Lima menteri Belgia mundur karena sengketa migrasi.
  • 19:00 WIB. Prancis - Aksi vandalisme 'Rompi Kuning' lukai pertumbuhan ekonomi Prancis 0,1%.
  • 19:00 WIB. Kopi - Indonesia peringkat ke-4 produsen kopi dunia.
  • 18:59 WIB. Standard Chartered - Standard Chartered pangkas jumlah karyawan di Uni Emirat Arab.
  • 18:58 WIB. Luksemburg - Luksemburg gratiskan biaya transportasi publik.
  • 16:32 WIB. Google - Google mau bikin perumahan murah dekat kantornya. 
  • 16:27 WIB. Bukalapak - Bukalapak bidik transaksi Rp1,6 triliun di Harbolnas 12.12.
  • 16:26 WIB. Bukalapak - Bukalapak tambah kapasitas server untuk persiapan Harbolnas. 
  • 16:25 WIB. PayTren - PayTren sponsori klub Egy Maulana dengan mengucurkan dana 2,5 juta euro. 
  • 16:22 WIB. Nadiem Makarim - Nadiem Makarim sabet gelar Tokoh Penentu Bisnis Global. 

UU MD3, Jokowi: Sudah di Meja Saya, Tapi Belum Saya Tandatangani

Foto Berita UU MD3, Jokowi: Sudah di Meja Saya, Tapi Belum Saya Tandatangani
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegaskan belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah disepakati rapat paripurna DPR.

"Memang sudah di meja saya, dan belum saya tandatangani. Sampai saat ini belum saya tandatangani karena saya ingin agar ada kajian-kajian apakah perlu tanda tangan atau tidak," kata Jokowi saat ditemui usai acara Dzikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Rabu (21/2/2018).

Menurut Presiden, kajian itu diperlukan sebagai respon atas sejumlah keresahan yang terjadi di masyarakat terkait UU MD3 tersebut.

Kepala Negara memahami banyak masyarakat yang mengkhawatirkan terjadi tumpang tindih antara hukum, etika dan politik dalam undang-undang tersebut.

"Saya kira kita semua tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita," kata Jokowi.

Presiden juga mempersilakan masyarakat yang tidak setuju atas peraturan tersebut untuk melakukan tindakan sesuai dengan jalan hukum yang berlaku melalui uji materi atau "judicial review" melalui Mahkamah Konstitusi.

Kendati Presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, namun undang-undang tersebut tetap sah mengingat aturan bahwa ketika RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi UU.

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (12/2), disepakati perubahan ke-2 UU MD3 dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian.

Terdapat beberapa pasal UU MD3 itu yang menjadi sorotan publik yaitu Pasal 245 yang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sandera.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06