Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:00 WIB. Google - Messages, aplikasi pesan instan milik Google, bakal bisa diakses pengguna lewat web.
  • 20:59 WIB. Samsung - Samsung kembangkan GPU untuk ponsel murah.
  • 20:59 WIB. Vivo - Usung RAM 6 GB, Vivo V9 terbaru dibanderol Rp 4.299.000.
  • 20:57 WIB. Google - Tingkatkan keamanan data pengguna, Google perbarui privasi.
  • 20:56 WIB. Mark ZuckerbergCEO Facebook, Mark Zuckerberg, diketahui memiliki kekayaan setara Warren Buffet senilai US$81,6 miliar. 
  • 18:29 WIB. Mandiri - Bank Mandiri kian mantap untuk pidanakan SNP Finance karena dugaan penyalahgunaan kredit senilai Rp1,4 triliun.
  • 18:28 WIB. Pertamina - Pertamina sebut ada 4 perusahaan multinasional yang tertarik jadi mitranya di Blok Mahakam.
  • 18:27 WIB. BTN - Ekonom BTN katakan target pertumbuhan kredit perbankan Indonesia 10%-12% tak perlu direvisi.
  • 18:27 WIB. BBCA - BCA menyiapkan dana Rp4,5 triliun untuk mengakuisisi bank kecil pada tahun 2018.
  • 18:27 WIB. BUMN - Hutama Karya kucurkan Rp564,3 miliar untuk proses konstruksi 6 sesi proyek Tol Pekanbaru-Dumai.
  • 18:27 WIB. KAI - PT KAI siagakan KA tambahan dalam rangka arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 hingga 26 Juni 2018.
  • 18:26 WIB. IPO - Mahkota Group akan fokus membangun pabrik refinery dan kernel crushing plant usai melakukan IPO.
  • 18:26 WIB. PLN - PLN apresiasi Pemkab Kuansing Riau yang telah terapkan pembayaran tagihan listrik secara nontunai.
  • 18:25 WIB. LPG - Konsumsi LPG nasional tercatat meningkat hingga 11% pada hari-hari terakhir libur Lebaran 2018.
  • 18:25 WIB. Inalum - Dirut Inalum pastikan valuasi saham PTFI akan menguntungkan Tanah Air.

Malaysia Keberatan MoU Pengiriman TKI

Foto Berita Malaysia Keberatan MoU Pengiriman TKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Malaysia berharap pemerintah Indonesia tidak memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke negara tersebut menyusul kasus penyiksaan dan pembunuhan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Jemira Sau (26).

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim menilai moratorium bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap TKI, tetapi akan menimbulkan masalah baru bagi kedua negara.

"Tanpa moratorium saja ada pekerja ilegal yang masuk ke Malaysia. Bisa dibayangkan jika diberlakukan moratorium maka akan semakin banyak orang yang masuk ke Malaysia lewat jalur-jalur ilegal," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Moratorium juga dinilai akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara-negara asal 1,7 juta pekerja asing di Malaysia, di mana 124.664 orang di antaranya adalah pekerja rumah tangga yang berasal dari Indonesia.

"Kita harus realistis. Malaysia butuh pekerja asing, sementara Indonesia bisa menyuplai tenaga kerja tersebut," ucap Dubes Zahrain.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi telah mengundang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk berkunjung ke Malaysia dan membahas secara spesifik mengenai prosedur standar operasional (SOP) pengambilan, penggajian, dan perlindungan pekerja migran Indonesia agar memiliki pekerjaan yang aman, profesional, dan terhormat di Malaysia.

Kementerian ketenagakerjaan kedua negara juga akan mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur pada April mendatang, untuk mendiskusikan secara teknis rangka mekanisme (MoU) baru terkait kerja sama pengambilan dan penggajian pekerja migran Indonesia setelah MoU yang lama berakhir masa berlakunya pada 2016.

Dubes Zahrain menyatakan bahwa MoU baru tersebut harus bisa memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia, namun di sisi lain juga harus menjaga kepentingan majikan yang seringkali tertipu oleh pekerja migran.

"Dalam pertemuan terakhir antara kementerian tenaga kerja kedua negara pada September 2017 sudah disepakati bahwa Malaysia dan Indonesia harus punya MoU yang secara spesifik mengatur isu-isu tentang pekerja rumah tangga," tutur dia.

Berkaitan dengan kasus penyiksaan yang berujung pada kematian Adelina, Dubes Zahrain memandangnya sebagai isu kemanusiaan, bukan isu kenegaraan sehingga tidak tepat jika disikapi dengan tindakan unilateral seperti pemberlakuan moratorium pengiriman TKI.

Di sisi lain, Menaker RI Hanif Dhakiri melihat kasus Adelina sebagai momentum bagi pemerintah Malaysia untuk memperbaiki perlindungan terhadap pekerja migran.

Pemerintah Malaysia, menurut Hanif, harus menunjukkan komitmen melakukan perbaikan perlindungan terhadap pekerja migran secara menyeluruh.

Komitmen tersebut akan memperbaiki citra Malaysia dalam perlindungan pekerja migran di mata internasional, khususnya ASEAN. Pasalnya, pada November 2017 seluruh pemimpin negara ASEAN telah menandatangani Kesepakatan Perlindungan Buruh Migran (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers).

Hanif menyatakan bahwa langkah moratorium baru akan dipertimbangkan Indonesia jika Malaysia tidak segera memperbarui MoU penempatan pekerja migran Indonesia.

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indonesia-Malaysia

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Rusman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83

Recommended Reading