Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemkot Pekalongan Batasi Operasional Taksi Online Sebanyak 150 Unit

Pemkot Pekalongan Batasi Operasional Taksi Online Sebanyak 150 Unit Kredit Foto: Antara/MN Kanwa
Warta Ekonomi, Pekalongan -

Kuota taksi daring yang diperkenankan beroperasi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pascaterbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebanyak 150 unit.

Kepala Bidang Pengujian dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Yunus Suwandi di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa berdasar keputusan Dishub Jateng, kuota taksi daring dibatasi sebanyak 150 unit.

"Ada penambahan kuota taksi daring dari hasil pengajuan awal. Sebelumnya tiga daerah, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan diberikan alokasi 300 unit sehingga masing-masing mendapat 100 unit taksi," katanya.

Namun, kata dia, karena dinilai masih kurang maka pemkot mengajukan usulan pada Dishub Jateng terhadap penambahan kuota taksi daring sebanyak 50 unit.

Ia mengatakan setelah mendapat kepastian jumlah kuota maka taksi daring yang akan beroperasi harus mengurus sejumlah persyaratan, seperti harus memiliki badan hukum atau tergabung pada koperasi dan melakukan uji KIR.

Di Kota Pekalongan, kata dia, ada dua koperasi yang nantinya diperkenan untuk mengurus sejumlah persyaratan agar taksi daring dapat beroperasional, yaitu Kopjatrans dan Inkopol.

"Sebenarnya ada enam koperasi yang mengajukan. Akan tetapi hanya ada dua koperasi yang dianggap layak untuk membantu mengurus persyaratan beroperasinya taksi daring tersebut," katanya.

Ia mengatakann adapun syarat pendaftaran koperasi, antara lain minimal memiliki 5 unit mobil, berdomisili di daerah setempat, dan pemilik mobil harus berdomisili di Kota Pekalongan.

"Setelah dipastikan terdaftar pada koperasi maka masing-masing unit dapat mengajukan KIR kendaraan dengan syarat mengantongi surat perizinan operasional (SPIO) yang diterbitkan Dishub Jateng," katanya.3

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: