Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:49 WIB. Politik - SBY: Jenderal Iriawan pertaruhkan sumpah jika main-main.
  • 22:49 WIB. Politik - SBY khawatir kecurangan Pemilu munculkan perlawanan rakyat.
  • 22:48 WIB. Pilkada Jabar - SBY yakin Deddy-Dedi menang di Pilgub Jabar tanpa curang.
  • 22:48 WIB. Politik - SBY sebut ada oknum BIN, Polri, dan TNI tak netral di Pilkada.
  • 22:47 WIB. Politik - Prabowo tak yakin Indonesia negara terkuat 2045 bisa terwujud.
  • 22:47 WIB. Pilpres - Demokrat: Ada suara kader yang mengusulkan JK berpasangan dengan AHY.
  • 22:46 WIB. Pilpres - Survei SMRC: Jokowi ungguli Prabowo di Jabar, Jateng, dan Jatim.
  • 22:46 WIB. Pilpres - PAN tunggu sikap Golkar bila serius usung JK jadi Capres 2019.
  • 22:45 WIB. Nasional - Jokowi: Pembangunan infrastruktur sama dengan membangun peradaban.
  • 22:44 WIB. Politik - Megawati sebut pemimpin harus santun.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo mencatat penjualan sebesar Rp920,95 miliar sepanjang Januari-Maret 2018.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina yakin proyek kilang tak terganggu kewajiban pasok Premium.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo berencana membuka pabrik aluminium baru di dalam negeri.
  • 21:25 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat penjualan batubara naik 58,08% menjadi 275.420 ton selama Januari-Mei 2018.
  • 21:27 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat produksi batubara sebesar 437.140 ton selama Januari-Mei 2018.

Kemenkop: Pemberdayaan Koperasi Perikanan Perlu Perhatian Khusus

Foto Berita Kemenkop: Pemberdayaan Koperasi Perikanan Perlu Perhatian Khusus
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran menyampaikan bahwa salah satu upaya dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat pesisir melalui Nawacita Presiden sebagai poros maritim, yaitu perlunya perhatian khusus terkait R-Perpres Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). R-Pepres tersebut memiliki tujuan sebagai dasar hukum Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Koperasi melalui Pemberdayaan Koperasi Perikanan.

"Mewadahi koperasi untuk para nelayan itu sebenarnya sudah langkah yang maju. Karena dengan adanya wadah koperasi, posisi para nelayan itu sudah kuat, mereka terorganisir dengan baik, ada kepastian. Dahulu waktu TPI dikelola oleh koperasi, peran koperasi dalam mengelola TPI itu yang penting retribusi itu tidak pernah hilang. Karena koperasi sebagai wadah itu ekonomi rakyat itu transparan dalam mengelola bisnisnya," ungkap Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta dalam Forum Diskusi "Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan" di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Dengan dikelolanya TPI oleh koperasi, menurut Wayan, Pemerintah tidak perlu lagi menyimpan anggaran APBN di asuransi seperti yang terjadi hingga saat ini. "Total asuransi cukup besar itu, sekitar Rp500 miliar. Jadi, sebenarnya tidak perlu lagi ada APBN," tandas Wayan.

Dalam pemaparannya, Wayan menjelaskan jika pelelangan ikan dilakukan di TPI maka nelayan akan mendapatkan harga yang baik secara tunai dengan tidak memberatkan konsumen, adanya pemusatan di satu tempat atas ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan, adanya peningkatan pendapatan daerah dari retribusi lelang, dan pemberdayaan koperasi perikanan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap anggotanya.

Wayan juga mengungkapkan bahwa berbagai upaya untuk mendapatkan R-Perpres telah dilakukan, mulai dari draf Payung Hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan, kunjungan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, hingga rapat penyempurnaan rencana Perpres tersebut bersama Setkab pada bulan lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyampaikan, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangatlah besar, yaitu meliputi 11 sektor pembangunan ekonomi dengan nilai sekitar US$1,35 triliun per tahun atau 1,35 PDB Indonesia saat ini, atau 7 kali APBN 2018. Namun, hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 22 persen dari total potensi.

Rokhmin juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 38 persen nelayan Indonesia, terutama nelayan ABK hidup di bawah garis kemiskinan. "Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, mulai dari faktor rendahnya teknologi penangkapan ikan, teknologi penanganan ikan hasil tangkapan, akses terhadap sumber modal, sampai kapasitas, akses, terhadap sumber modal, dan kapasitas serta etos kerja nelayan itu sendiri," jelasnya.

Untuk itu, upaya peningkatan taraf hidup atau penyejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah. Salah satunya melalui R-Perpres tentang Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI, yang masih dinantikan hingga saat ini.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), I Wayan Dipta, Koperasi Perikanan

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83