Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:53 WIB. Malaysia - 21 orang tewas karena miras oplosan di Malaysia.
  • 17:52 WIB. Kolera - Zimbabwe butuh Rp525 miliar untuk basmi wabah kolera.
  • 17:51 WIB. Suriah - Hizbullah akan kurangi pasukan di Suriah.
  • 17:50 WIB. World Bank - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.
  • 17:48 WIB. Myanmar - Inggris umumkan dukungan untuk Muslim Rohingya.
  • 17:47 WIB. United States - Satu dari tiga rumah di AS kesulitan bayar listrik.
  • 17:13 WIB. Rohingya - Muhammadiyah minta Presiden Jokowi suarakan Rohingya di PBB.
  • 17:12 WIB. Kemiskinan - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.

Kemenkop: Pemberdayaan Koperasi Perikanan Perlu Perhatian Khusus

Foto Berita Kemenkop: Pemberdayaan Koperasi Perikanan Perlu Perhatian Khusus
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran menyampaikan bahwa salah satu upaya dalam meningkatakan taraf hidup masyarakat pesisir melalui Nawacita Presiden sebagai poros maritim, yaitu perlunya perhatian khusus terkait R-Perpres Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). R-Pepres tersebut memiliki tujuan sebagai dasar hukum Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Koperasi melalui Pemberdayaan Koperasi Perikanan.

"Mewadahi koperasi untuk para nelayan itu sebenarnya sudah langkah yang maju. Karena dengan adanya wadah koperasi, posisi para nelayan itu sudah kuat, mereka terorganisir dengan baik, ada kepastian. Dahulu waktu TPI dikelola oleh koperasi, peran koperasi dalam mengelola TPI itu yang penting retribusi itu tidak pernah hilang. Karena koperasi sebagai wadah itu ekonomi rakyat itu transparan dalam mengelola bisnisnya," ungkap Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta dalam Forum Diskusi "Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan" di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Dengan dikelolanya TPI oleh koperasi, menurut Wayan, Pemerintah tidak perlu lagi menyimpan anggaran APBN di asuransi seperti yang terjadi hingga saat ini. "Total asuransi cukup besar itu, sekitar Rp500 miliar. Jadi, sebenarnya tidak perlu lagi ada APBN," tandas Wayan.

Dalam pemaparannya, Wayan menjelaskan jika pelelangan ikan dilakukan di TPI maka nelayan akan mendapatkan harga yang baik secara tunai dengan tidak memberatkan konsumen, adanya pemusatan di satu tempat atas ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan, adanya peningkatan pendapatan daerah dari retribusi lelang, dan pemberdayaan koperasi perikanan melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap anggotanya.

Wayan juga mengungkapkan bahwa berbagai upaya untuk mendapatkan R-Perpres telah dilakukan, mulai dari draf Payung Hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan, kunjungan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, hingga rapat penyempurnaan rencana Perpres tersebut bersama Setkab pada bulan lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyampaikan, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangatlah besar, yaitu meliputi 11 sektor pembangunan ekonomi dengan nilai sekitar US$1,35 triliun per tahun atau 1,35 PDB Indonesia saat ini, atau 7 kali APBN 2018. Namun, hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 22 persen dari total potensi.

Rokhmin juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 38 persen nelayan Indonesia, terutama nelayan ABK hidup di bawah garis kemiskinan. "Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, mulai dari faktor rendahnya teknologi penangkapan ikan, teknologi penanganan ikan hasil tangkapan, akses terhadap sumber modal, sampai kapasitas, akses, terhadap sumber modal, dan kapasitas serta etos kerja nelayan itu sendiri," jelasnya.

Untuk itu, upaya peningkatan taraf hidup atau penyejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah. Salah satunya melalui R-Perpres tentang Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI, yang masih dinantikan hingga saat ini.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), I Wayan Dipta, Koperasi Perikanan

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97