Portal Berita Ekonomi Sabtu, 15 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:15 WIB. Pertamina - Pertamina menyalurkan bantuan senilai Rp481 juta kepada tiga panti asuhan di Jayapura.
  • 14:14 WIB. AP II - AP II menyiapkan program "customer happiness" dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2019.

BPJS TK Minta Pendampingan KPK Kelola Dana Rp320 Triliun

Foto Berita BPJS TK Minta Pendampingan KPK Kelola Dana Rp320 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menghindari intervensi dari pihak mana pun dalam mengelola dana kelolaannya yang telah mencapai Rp320 triliun.

"BPJS TK ingin meminta pendampingan dalam menghadapi katakanlah intervensi dari dalam dan dari luar karena kelolaan dananya yang Rp320 triliun ini yang terbesar di Indonesia dan model BPJS ini hanya satu-satunya. Buat KPK ini sesuai dengan sektor strategisnya pelayanan publik, kita akan dampingi BPJS TK," ujar Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sebagai contoh, intervensi bisa terjadi karena adanya indikasi ketidakpuasan pihak-pihak tertentu atas keberhasilan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berhasil menghemat biaya transaksi dalam berinvestasi.

Sesuai arahan KPK, dalam berinvestasi memang harus melalui sekuritas atau manajer investasi. Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan pun telah bernegosiasi dengan keras sehingga bisa menghemat Rp300 miliar.

"Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan sudah meninjau ulang kebijakan dan prosedur investasi. Hasilnya, BPJS Ketenagakerjaan mampu berhemat hingga Rp300 miliar," kata dia.

KPK tentunya sangat senang jika BPJS Ketenagakerjaan bisa menghemat biaya. Hal tersebut berarti manfaat yang diperoleh peserta pun akan semakin besar. Namun, ternyata tidak semua pihak suka dengan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

"Jadi, tidak semua orang bahagia dengan keputusan tersebut. Itu salah satu contoh, kami lagi cari siapa itu, kami bilang bagaimana kalau ke depan terus terganggu dengan orang-orang yang tidak bahagia tersebut," kata dia.

Selain terkait dana kelolaan, lanjut Pahala, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan juga meminta pendampingan KPK terkait operasional direksi supaya tata kelolanya lebih baik. Pendampingan tersebut pun diusulkan dalam bentuk MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPK.

"Dalam bentuk MoU antara BPJS TK dan KPK dimana dalam MoU tersebut BPJS TK akan lebih leluasa untuk minta pendapat atau arahan tentang kebijakan-kebijakan sehingga tata kelolanya berjalan baik," jelas Pahala

Sementara di lokasi yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Ini untuk mewujudkan komitmen pemerintah dengan tata kelola yang bersih. Oleh karena itu kami membangun koordinasi dan kerja sama dalam bentuk MoU nanti untuk pendampingan agar kami jajaran direksi dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan ini secara lebih kredibel, akuntabel, dan juga lebih governance," jelas Agus.

Dia menyadari, semakin lama dana kelolaan BPJS TK akan semakin besar sehingga perlu adanya tata kelola yang baik dalam lembaganya. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut dia juga semakin besar. Tercatat ada 45 juta peserta dengan jumlah 26,5 juta peserta aktif. "Tentunya ini perlu pengawalan yang serius agar tata kelola BPJS Ketenagakerjaan benar-benar lebih baik dan kredibel," ujar Agus.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan KPK juga telah sesuai ketentuan agar jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja dengan tenang. "Jadi, agar apa yang kami lakukan itu benar, sesuai dengan tatanan yang ada sehingga tidak ada keragu-raguan bagi jajaran direksi untuk melaksanakan tugas di BPJS Ketenagakerjaan," tegas dia.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menghimpun dana kelolaan sebesar Rp317,26 triliun. Dari dana kelolaan tersebut, hasil investasi yang diperoleh mencapai Rp26,71 triliun.

Perolehan dana kelolaan maupun hasil investasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi dana kelolaan mencapai 106,85% dari target sebesar Rp296,92 triliun dan realisasi hasil investasi mencapai 107,53% dari target sebesar Rp24,84 triliun.

Tag: BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00