Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:28 WIB. Politik - Demokrat sebut PDIP panik SBY singgung netralitas aparat.
  • 14:28 WIB. Pilkada - KPU sebut pernyataan SBY cuma pesan agar aparat netral.
  • 14:27 WIB. Politk - Ketua Projo bantah anggotanya jadi komisioner KPU.
  • 14:26 WIB. Politik - SMS Amien Rais presiden 2019 beredar di Surabaya.
  • 14:26 WIB. Politik - PAN bela SBY soal data aparat tak netral saat Pilkada.
  • 14:24 WIB. Politik - Prabowo: Power of people ujungnya akan menang.
  • 14:24 WIB. Daerah - Panglima TNI: Diduga banyak penumpang terjebak di dalam KM Sinar Bangun.
  • 14:21 WIB. Nasional - Wiranto: Pemerintah setuju 27 Juni 2018 libur nasional Pilkada serentak.
  • 14:21 WIB. Politk - PDIP: Ucapan SBY soal penggeledahan Rumah Deddy Mizwar jauh dari fakta.
  • 14:20 WIB. Politik - BIN bantah tudingan SBY soal tidak netral.
  • 14:19 WIB. Pilkada - IPW terima banyak laporan Polri tidak netral di Pilkada 2018.
  • 14:18 WIB. Apple - Apple berencana hilangkan pengisian daya berbasis kabel dan menggantinya dengan sistem nirkabel.
  • 14:18 WIB. Politik - Partai Gerindra telah berhasil menghimpun dana sebanyak Rp296 juta.
  • 14:17 WIB. Startup - Usung teknologi blockchain, startup anak bangsa, HARA, unjuk gigi di Blockshow Oscar Europe 2018.
  • 14:14 WIB. Facebook - Facebook dikabarkan sedang membuat fitur untuk awasi waktu yang dihabiskan pengguna bernama "Your Time on Facebbok".

BPJS TK Minta Pendampingan KPK Kelola Dana Rp320 Triliun

Foto Berita BPJS TK Minta Pendampingan KPK Kelola Dana Rp320 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menghindari intervensi dari pihak mana pun dalam mengelola dana kelolaannya yang telah mencapai Rp320 triliun.

"BPJS TK ingin meminta pendampingan dalam menghadapi katakanlah intervensi dari dalam dan dari luar karena kelolaan dananya yang Rp320 triliun ini yang terbesar di Indonesia dan model BPJS ini hanya satu-satunya. Buat KPK ini sesuai dengan sektor strategisnya pelayanan publik, kita akan dampingi BPJS TK," ujar Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sebagai contoh, intervensi bisa terjadi karena adanya indikasi ketidakpuasan pihak-pihak tertentu atas keberhasilan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berhasil menghemat biaya transaksi dalam berinvestasi.

Sesuai arahan KPK, dalam berinvestasi memang harus melalui sekuritas atau manajer investasi. Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan pun telah bernegosiasi dengan keras sehingga bisa menghemat Rp300 miliar.

"Jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan sudah meninjau ulang kebijakan dan prosedur investasi. Hasilnya, BPJS Ketenagakerjaan mampu berhemat hingga Rp300 miliar," kata dia.

KPK tentunya sangat senang jika BPJS Ketenagakerjaan bisa menghemat biaya. Hal tersebut berarti manfaat yang diperoleh peserta pun akan semakin besar. Namun, ternyata tidak semua pihak suka dengan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

"Jadi, tidak semua orang bahagia dengan keputusan tersebut. Itu salah satu contoh, kami lagi cari siapa itu, kami bilang bagaimana kalau ke depan terus terganggu dengan orang-orang yang tidak bahagia tersebut," kata dia.

Selain terkait dana kelolaan, lanjut Pahala, jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan juga meminta pendampingan KPK terkait operasional direksi supaya tata kelolanya lebih baik. Pendampingan tersebut pun diusulkan dalam bentuk MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPK.

"Dalam bentuk MoU antara BPJS TK dan KPK dimana dalam MoU tersebut BPJS TK akan lebih leluasa untuk minta pendapat atau arahan tentang kebijakan-kebijakan sehingga tata kelolanya berjalan baik," jelas Pahala

Sementara di lokasi yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Ini untuk mewujudkan komitmen pemerintah dengan tata kelola yang bersih. Oleh karena itu kami membangun koordinasi dan kerja sama dalam bentuk MoU nanti untuk pendampingan agar kami jajaran direksi dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan ini secara lebih kredibel, akuntabel, dan juga lebih governance," jelas Agus.

Dia menyadari, semakin lama dana kelolaan BPJS TK akan semakin besar sehingga perlu adanya tata kelola yang baik dalam lembaganya. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut dia juga semakin besar. Tercatat ada 45 juta peserta dengan jumlah 26,5 juta peserta aktif. "Tentunya ini perlu pengawalan yang serius agar tata kelola BPJS Ketenagakerjaan benar-benar lebih baik dan kredibel," ujar Agus.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan KPK juga telah sesuai ketentuan agar jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja dengan tenang. "Jadi, agar apa yang kami lakukan itu benar, sesuai dengan tatanan yang ada sehingga tidak ada keragu-raguan bagi jajaran direksi untuk melaksanakan tugas di BPJS Ketenagakerjaan," tegas dia.

Untuk diketahui, hingga akhir Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menghimpun dana kelolaan sebesar Rp317,26 triliun. Dari dana kelolaan tersebut, hasil investasi yang diperoleh mencapai Rp26,71 triliun.

Perolehan dana kelolaan maupun hasil investasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi dana kelolaan mencapai 106,85% dari target sebesar Rp296,92 triliun dan realisasi hasil investasi mencapai 107,53% dari target sebesar Rp24,84 triliun.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83