Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

Menyikapi Penetapan Harga Batu Bara DMO Bagi Tarif Listrik Wajar

Foto Berita Menyikapi Penetapan Harga Batu Bara DMO Bagi Tarif Listrik Wajar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, pengendalian harga batu bara melalui penetapan harga jual batu bara dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) yang akan ditetapkan pemerintah menjadi sarana berbagi beban antara pengusaha batu bara dengan pemerintah dan PT PLN (Persero). 

Menurut pengamat ekonomi energi UGM dan mantan anggota tim reformasi tata kelola migas Fahmy Radhi mengatakan bahwa prinsipnya adalah menerapkan share gain and share pain, atau berbagai keuntungan dan juga beban.

Fahmy menyatakan, usulan DMO menggunakan batas atas dan batas bawah, baik yang diajukan oleh PLN ataupun Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), sebenarnya merupakan solusi terbaik untuk berbagi, ketimbang harus menerapkan perhitungan berdasarkan besarnya biaya (cost) ditambah dengan margin (keuntungan). 

"Ini dilakukan sebagai cara mencegah terjadinya proses kebangkrutan PLN, dimana harga batu bara yang dijual di luar PLN dan diekspor 75% ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Pengendalian harga batu bara itu merupakan jalan tengah mengurangi beban PLN dengan sedikit mengurangi pendapatan pengusaha batu bara, yang sejak bulan Agustus 2017 telah menikmati keuntungan winfall profit akibat naiknya harga batu bara," katanya dalam diskusi publik bertema Batu Bara untuk Siapa yang diadakan Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM), Kamis (22/2/2018).

Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara di pasar internasional terus melambung. Kondisi ini dirasa tidak mudah bagi PT PLN (Persero), yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan batu bara. Pada 2016, harga batu bara mencapai Rp630.000/ton, lalu naik menjadi Rp853.000/ton di tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sekitar Rp16,18 triliun pada 2017.

Saat ini pemerintah sedang menyusun formula baru untuk menentukan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selama ini komponen untuk menyusun TDL adalah berdasarkan inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. 

Padahal, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk itu, di tengah upaya pemerintah mengkaji perubahan acuan tarif, hal ini perlu diwaspadai karena harga acuan batu bara justru cenderung meningkat, seperti juga naiknya harga produk pertambangan yang lain. 

"Seharusnya PLN menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Namun, mengingat dampaknya akan sangat terasa pada inflasi yang akan menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok dan juga pasti akan membebani masyarakat dengan daya beli rendah maka saya menduga sampai tahun 2019, tarif tenaga listrik masih stabil," tambah Fahmy. 

Sementara itu, tren naiknya harga batu bara sepertinya akan terus berlanjut. Pada Januari 2018, harga batu bara berkalori 6.322 naik lagi ke posisi US$95,54/ton, atau lebih dari Rp1.297.000/ton. Februari ini, Kementerian ESDM kembali menaikkan harga batu bara acuan (HBA) menjadi US$100,69 per ton. Tidak mengherankan bila biaya penyediaan listrik tahun ini diperkirakan bakal naik sekitarRp23,8 triliun.

PLN pasti tidak akan mampu menanggung sendiri beratnya beban tersebut. Indikasinya sudah jelas terlihat, dimana sampai September 2017 laba PLN tercatat Rp3,06 triliun, jauh merosot dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp10,98 triliun. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa dipastikan kondisi keuangan PLN bakal kolaps.

Terkait hal tersebut, ekonom, founder, dan principal The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengemukakan, sumber data yang diolah dari Bank Dunia memperkirakan nantinya harga batu bara akan mengalami kondisi stabilisasi, mengingat melemahnya permintaan terutama dari Tiongkok (Cina), terkait dengan inisiasi pengurangan konsumsi batu bara, sekaligus beralih ke gas dalam rangka pengurangan emisi. 

Ia juga menyoroti biaya penambangan batu bara di Indonesia yang cenderung tinggi. Tingginya biaya penambangan menyebabkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) cenderung bergerak naik. "Karena itu kami menyusun berbagai asumsi, dimana biaya bahan bakar mencapai 60% dari biaya produksi; batu bara merupakan 55% dari komponen energi primer sehingga setiap kenaikan HBA 10%, cost of production naik 3,3%. Itu sebabnya pihaknya mendukung dilakukannya audit independen terhadap produsen batu bara," jelasnya.

Adapun, di awal bulan ini Kementerian ESDM sempat mengadakan pertemuan antara pelaku usaha di bidang pertambangan batu bara, PLN selaku BUMN yang mengawal pengadaan listrik dan pemerintah selaku regulator untuk memutuskan penetapan harga batu bara DMO. Namun, ternyata penetapan tersebut urung dilakukan pada pertengahan bulan ini. 

Nantinya, skema DMO yang sekarang sudah ada ditetapkan pemerintah, akan disempurnakan pada penghitungan HBA yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik. Sementara untuk batu bara yang dijual di luar PLN dan untuk ekspor, harganya ditetapkan berdasar mekanisme pasar. Hal tersebut akan membuat pemerintah lebih fleksibel menentukan agar harga listrik tetap terjaga stabil (wajar). 

Sementara sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan listrik 35 ribu MW, dilakukan baik oleh PLN baik melalui pembangunan pembangkit, transmisi, serta gardu induk untuk pengadaan 10 ribu MW. Selain itu, pengadaan juga dilakukan oleh para investor yang bergerak di sektor swasta, melalui sistem penjualan IPP (Independent Power Producer), bagi pembangunan pembangkit listrik 25 ribu MW. 

Karena itu, terkait dengan penetapan DMO, pelaku usaha pertambangan mengajukan usulan patokan harga dalam negeri untuk DMO bagi pembangkit listrik US$85 per ton. Sementara mengingat sebagian besar pengguna batu bara sebagai penggerak PLTU untuk menyalakan listrik di dalam negeri, PLN mengajukan harga batu bara DMO menggunakan skema batas bawah (floor price) US$55 per ton dan batas atas (ceiling price) US$65 per ton.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan, mengingat kontribusi pembangkit listrik yng menggunakan batu bara sebagai energi primer sangat besar sampai 60%, naik atau turunnya harga batu bara dalam setahun terakhir telah meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik secara signifikan. 

"Untuk itu, peran pemerintah membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batu bara untuk melindungi kepentingaan PLN dan rakyat, sangat besar. Apabila pemerintah mampu membuat peraturan khusus atau harga gas yang murah untuk sektor industri maka seharusnya pemerintah juga harus bersikap sama untuk menetapkan harga khusus batu bara bagi PLN," pungkasnya. 

Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batu bara di pasar internasional, berbagai perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia meraup keuntungan besar, tapi apa yang didapat oleh pemerintah? Hanya tambahan royalti senilai Rp1,3 triliun. Sejatinya, batu bara adalah milik negara dan perusahaan pertambangan itu sekadar memperoleh izin untuk mengeksploitasinya.

Seharusnya, negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga, bagi optimalisasi pendapatan negara, termasuk juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batu bara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Ia adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya.

Tag: Tarif Dasar Listrik (TDL), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Batubara, Fahmy Radhi, Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies (IRESS)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22