Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP adalah partai yang junjung tinggi kedisiplinan.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - Tak ada untungnya merusak atribut partai lain.
  • 01:02 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP tak pernah main sembunyi-sembunyi.
  • 01:02 WIB. PDIP - SBY itu bukan rival Jokowi, jadi tak ada untungnya.
  • 01:02 WIB. PDIP - Tudingan perusak baliho SBY di Riau tak masuk akal.
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:33 WIB. Jokowi - Pengenalan diri lewat baliho perlu, namun lebih baik door to door.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.

Wow... Anggaran Kemenag 2018 Capai Rp62 Triliun

Foto Berita Wow... Anggaran Kemenag 2018 Capai Rp62 Triliun
Warta Ekonomi.co.id, Pekanbaru -

Pemerintah mengalokasikan anggaran Kemenag RI tahun 2018 sebesar Rp62 trilliun yang sebagian besar atau Rp54 triliun dianggarkan untuk anggaran pendidikan dan lainnya sebesar Rp8 triliun untuk kegiatan peningkatan fungsi agama .

"Jika ditelisik dari pembangian anggaran itu jelas tidak berimbang antara fungsi agama dan fungsi pendidikan. Satu satunya Bimas yang hanya menjalankan fungsi agama saja adalah Bimas Islam, sementara pada Bimas lain seperti Kristen, Katolik, Budha dan Hindu menjalankan dua fungsi agama sekaligus pendidikan," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Muhammadiyah Amin di Pekanbaru, Jumat.

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Muhammadiyah Amin menjadi pebicara kunci pada Bimtek Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Menurut, di Bimas lain memiliki anggaran besar, dan untuk Bimas Islam tidak memiliki anggaran yang besar karena tidak memiliki fungsi pendidikan, padahal ada sebanyak 217 juta umat Islam yang harus dilayani Bimas Islam Kemenag RI.

Ia menyebutkan, anggaran untuk Bimas Islam se-Indonesia hanya Rp5,132 trilliun dimana anggaran terbesar dialokasikan untuk pembayaran gaji atau berkisar 62 persen.

"Beberapa program Bimas Islam yang harus diutamakan diantaranya pertama, sesuai dengan arahan Menag RI agar menguatkan seluruh penyuluh lima agama sebagai corong masing-masing agama," katanya.

Bimas Islam, katanya, memiliki 49 ribu penyuluh agama, ada Rp270 milliar anggaran untuk penyuluh non PNS dan anggaran ini tidak bisa digeser-geser, begitu juga untuk KUA. Anggaran pembangunan KUA melalui SBSN pengalokasiannya juga tidak bisa digeser sedikitpun.

Ia menekankan bahwa peraturan keuangan tidak pernah statis dan akan selalu berubah, namun demikian program Bimas Islam tidak seleluasa program yang ada di pendidikan. Sejumlah program keagamaan pada tahun 2018 masih berkurang dibanding tahun sebelumnya. Kedua, sebutnya terkait mekanisme pelaksanaan pembayaran.

"Seorang pengelola keuangan harus belajar, sesuai dengan aturan baru yang berkembang. Pengguna anggaran hanya ada satu yaitu Menag RI, dan kuasa pengguna anggaran Kanwil Kemenag,"katanya.

Sementaraitu, banyak orang tersandung karena perjalanan dinas bodong, katanya, tidak pergi dinas sementara SPPDnya ada.

"Saya tekankan jangan sembarangan menandatangani SPPD titipan lagi, pesannya mengingatkan. Bahkan mirisnya perjalanan dinas banyak ditemukan pada akhir tahun saja. Oleh karena itu, pada tahun 2018 perlu dibuat aturan baru, dengan pola diakhir tahun tidak akan ada lagi perjalanan dinas," katanya.

Pada kesempatan itu ia menghimbau jajaran kemenag RI pusat dan daerah agar mempercepat kegiatan pada awal tahun, jangan lagi pada akhir tahun.

"Begitu pula untuk pembangunan KUA dengan dana SBSN untuk 8 lokasi di Riau, jika belum selesai lelang hingga akhir April 2018, maka akan saya tarik dan saya akan pindahkan ke tempat lain. Saya sudah melakukan ketegasan ini tahun 2017, untuk Kota Dumai yang akhirnya dipindahkan ke Ambon, bahkan untuk bantuan pembangunan dengan dana SBSN ada dari Jawa Tengah yang saya pindah kan ke Riau untuk pemerataan,"katanya.

Selain itu, katanya, tahun lalu bantuan masjid tidak ada di Provinsi, yang di provinsi hanya bantuan ormas, majelis taklim, bantuan sertifikasi wakaf maka dipindahknnya bantuan masjid ke Provinsi.

"Untuk bantuan masjid, sampai April 2018 tidak ada perubahan anggaran di pusat, pihaknya akan menurunkan sebagian bantuan masjid itu kedaerah yakni untuk sebanyak 800 masjid dan 200 musholla. Bantuan masjid dan musholla berlaku bagi yang mengusulkan permohonan bantuan tersebut ke pusat. Oleh karena itu pentingnya penyempurnaan mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran," katanya.

Berdasarkan laporan serapan anggaran pada tahun 2017 khususnya anggaran Bimas Islam Kemenag RI baru mencapai 94, 75 persen namun masih menyisakan Rp100 milliar. Untuk itu perlu penguatan dalam penyempurnaan mekanisme pembayaran dan pencairan anggaran.

"Wajar saja lembaga lain menjadi heran, dengan satker yang begitu besar, Kemenag RI bisa meraih opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ia menilai penilaian BPK adalah harga mati, maka tahun 2018 kita harus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehinga opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) yang tela diraih Kemenag kini bisa dipertahankan," katanya.

Tag: Kementerian Agama

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00