Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.
  • 22:07 WIB. PHE - Pertamina Hulu Energi telah memulai tahap fabrikasi anjungan lepas pantai YYA di Lapangan YY, Handil, Kutai Kartanegara, Kaltim.
  • 21:24 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan RNI dengan memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada RNI.
  • 21:21 WIB. BTN - BTN akan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan BUMN lain untuk kejar penyaluran kredit komersial hingga akhir tahun ini.
  • 21:18 WIB. AP II - Awaluddin merinci dana yang dikeluarkan untuk membangun terminal baru di Bandara Tjilik Riwut mencapai Rp400-500 miliar. 
  • 21:16 WIB. AP II - AP II berharap penyelesaian pembiayaan keempat bandara bisa terlaksana pada 2019.
  • 21:15 WIB. AP II - AP II mengalokasikan dana investasi diperkirakan Rp1,7 triliun untuk bangun 4 bandara.
  • 21:13 WIB. AP II - AP II menggandeng PINA untuk mempercepat pembiayaan pengembangan empat bandara.
  • 21:08 WIB. BUMN - Imam A Putro: setoran dividen 2019, sebesar Rp 44,7 triliun adalah dari BUMN dan Rp850 miliar dari BUMN di bawah pembinaan Kemenkeu.
  • 21:07 WIB. HK - HK mengatakan, dengan diaplikasikannya integrasi JORR, pengguna jalan dari Tanjung Priok ke arah Kapuk kini hanya membayar sekali.
  • 20:46 WIB. BNI AM - Produk reksa dana pasar uang BNI AM mendapatkan penghargaan sebagai Reksa Dana Pasar Uang Terbaik. 
  • 20:14 WIB. ManageEngine - ManageEngine luncurkan Browser Security Plus.
  • 20:12 WIB. Oppo - Oppo F9 Starry Purple resmi meluncur di Indonesia.
  • 17:01 WIB. Nasional - MUI: vaksin MR boleh tapi imunisasi hukumnya wajib.

KPK Tak Bisa Jalan Sendiri Lawan Korupsi

Foto Berita KPK Tak Bisa Jalan Sendiri Lawan Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai KPK membutuhkan dukungan pemerintah dan parlemen untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi guna memperbaiki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Pemerintah dan legislatif tidak sepenuhnya mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi, terlihat dari adanya Pansus Angket KPK tahun lalu sampai awal tahun ini," kata peneliti MaPPI FH UI Aradila Caesar saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Hal itu ia sampaikan terkait stagnasi skor IPK Indonesia 2017 berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) yang berada pada angka 37 atau sama dengan 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara, padahal pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.

Salah satu penyebab turunnya skor Indonesia adalah penurunan angka "World Justice Project" (WJP) 2017 yang mengukur efektivitas penegakan hukum dan integritas penegak hukum.

"Dalam setahun terakhir untuk kasus korupsi saja ada kasus KTP-E yang melibatkan anggota DPR dan mengakibatkan angka kerugian negara yang sangat besar. Selain itu, tahun lalu banyak hakim atau panitera yang tertangkap oleh KPK, keduanya menjadi penyumbang terbesar turunnya skor WJP Indonesia pada 2017, termasuk kasus yang melibatkan isu 'freedom of expression' seperti 'hate speech'," tambah Aradila.

Karena itu, suka tidak suka, kondisi politik dan hukum Indonesia tahun lalu kurang kondusif ditambah kualitas penegakan hukum tidak bisa dikatakan memuaskan.

IPK Indonesia 2017 dalam laporan TII masih berada di bawah rata-rata global (43) dan ASEAN (41). Dari 11 negara anggota ASEAN, skor Indonesia sama dengan Thailand. Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste yang skornya adalah 38, dan tentu berada di bawah Singapura (84), Brunei Darussalam (62) dan Malaysia (47).

"WJP itu tahun lalu memberikan skor 26 untuk Indonesia, terendah dibanding 7 lembaga pemeringkat yang ikut berkontribusi dalam menilai CPI, tahun ini bahkan diberikan 20, jadi memang agak sia-sia 'ease of doing business' naik pesat karena ketarik dengan rendahnya angka WJP dan Varities of Democracy Project (VDP) yang juga ikut masuk dalam CPI," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baik WJP maupun VDP menilai kinerja KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

"Artinya kalau 'law enforcement Indonesia bagus, WJP dan VPDP akan sama-sama memberikan skor yang bagus, memang masalah di sektor hukum lebih rumit karena belum ada titik terang bagaimana aparat penegak hukum bisa berkolaborasi dengan nyata," tambah Pahala.

Namun pada 2018, KPK akan terus menggenjot kerja pencegahan korupsi di sektor swasta, perbaikan pengadilan dan partai politik.

"Kalau parpol bersih, bisa menambah poin, juga suap di sektor swasta semoga tahun ini akan lebih banyak korporasi yang ingin berbisnis dengan baik. Selain itu juga pengawasan akuntabilitas dana publik di pemerintahan daerah dan kementerian itu perlu diakselerasi lagi," jelas Pahala.

KPK selanjutnya juga akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain lebih serius.

"Kalau perlu 6 bulan sekali 'update' kondisi semua lembaga itu, karena indeks persepsi korupsi itu kan menghitung persepsi yang juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan, kalau tidak diinformasikan ya mana masyarakat tahu ada perbaikan," ungkap Pahala.

Dari data KPK, dari 2004-2017, ada 17 hakim dan 7 jaksa ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur juga diproses hukum.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00