Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:23 WIB. DanaBijak - DanaBijak membidik pendanaan sebesar US$1,5 juta pada tahun ini.
  • 19:22 WIB. UKM - Presiden Jokowi akan meluncurkan kebijakan baru tarif PPh final untuk UKM jadi 0,5% di Surabaya, Jumat (22/6).
  • 19:21 WIB. AP I - Angkasa Pura I menganggarkan Rp2,2 triliun untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai.
  • 19:20 WIB. NISP - OCBC NISP menyalurkan pinjaman kepada Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara senilai Rp100 miliar.
  • 19:18 WIB. Sea Limited - Sea Limited mengumumkan penambahan modal agregat senilai US$575 juta.
  • 19:17 WIB. DuitHape - DuitHape mengincar pendanaan sebesar US$500.000 hingga akhir Juni 2018.
  • 19:14 WIB. Bitcoin - Bursa kripto asal Korea Selatan, Bithumb, kebobolan lebih dari US$30 juta akibat serangan cyber
  • 19:12 WIB. SIS - Suzuki Indomobil Sales menargetkan penjualan NEX II sebanyak 1.500 unit di Pekanbaru dan Riau pada 2018.
  • 19:09 WIB. Grab - Grab berencana mengembangkan layanan mobil terhubung dalam Toyota Mobility Service Platform.
  • 19:11 WIB. SIS - Suzuki Indomobil Sales memperkirakan distribusi NEX II akan mengalami penurunan menjadi 2.000 unit pada Juni.
  • 19:07 WIB. ASDP - Kemenhub akan menata ulang manajemen lima dermaga di wilayah Danau Toba untuk dilimpahkan ke ASDP.
  • 19:03 WIB. IHSG - Investor asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar lebih dari Rp2 triliun pada akhir perdagangan hari Rabu (20/6).
  • 17:49 WIB. Cryptocurrency - Dua platform pertukaran cryptocurrency global, Bithumb dan Coinrail, jadi korban dari serangan hacker.
  • 17:48 WIB. Mendekor.com - Mendekor Anugerah Indonesia mencatat peningkatan penjualan 30% selama periode Lebaran 2018.
  • 17:47 WIB. Korea Selatan - LS Cable & System akan membangun pabrik kabel listrik senilai US$50 juta di Karawang Barat.

KPK Tak Bisa Jalan Sendiri Lawan Korupsi

Foto Berita KPK Tak Bisa Jalan Sendiri Lawan Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai KPK membutuhkan dukungan pemerintah dan parlemen untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi guna memperbaiki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Pemerintah dan legislatif tidak sepenuhnya mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi, terlihat dari adanya Pansus Angket KPK tahun lalu sampai awal tahun ini," kata peneliti MaPPI FH UI Aradila Caesar saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Hal itu ia sampaikan terkait stagnasi skor IPK Indonesia 2017 berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) yang berada pada angka 37 atau sama dengan 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara, padahal pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.

Salah satu penyebab turunnya skor Indonesia adalah penurunan angka "World Justice Project" (WJP) 2017 yang mengukur efektivitas penegakan hukum dan integritas penegak hukum.

"Dalam setahun terakhir untuk kasus korupsi saja ada kasus KTP-E yang melibatkan anggota DPR dan mengakibatkan angka kerugian negara yang sangat besar. Selain itu, tahun lalu banyak hakim atau panitera yang tertangkap oleh KPK, keduanya menjadi penyumbang terbesar turunnya skor WJP Indonesia pada 2017, termasuk kasus yang melibatkan isu 'freedom of expression' seperti 'hate speech'," tambah Aradila.

Karena itu, suka tidak suka, kondisi politik dan hukum Indonesia tahun lalu kurang kondusif ditambah kualitas penegakan hukum tidak bisa dikatakan memuaskan.

IPK Indonesia 2017 dalam laporan TII masih berada di bawah rata-rata global (43) dan ASEAN (41). Dari 11 negara anggota ASEAN, skor Indonesia sama dengan Thailand. Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste yang skornya adalah 38, dan tentu berada di bawah Singapura (84), Brunei Darussalam (62) dan Malaysia (47).

"WJP itu tahun lalu memberikan skor 26 untuk Indonesia, terendah dibanding 7 lembaga pemeringkat yang ikut berkontribusi dalam menilai CPI, tahun ini bahkan diberikan 20, jadi memang agak sia-sia 'ease of doing business' naik pesat karena ketarik dengan rendahnya angka WJP dan Varities of Democracy Project (VDP) yang juga ikut masuk dalam CPI," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baik WJP maupun VDP menilai kinerja KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

"Artinya kalau 'law enforcement Indonesia bagus, WJP dan VPDP akan sama-sama memberikan skor yang bagus, memang masalah di sektor hukum lebih rumit karena belum ada titik terang bagaimana aparat penegak hukum bisa berkolaborasi dengan nyata," tambah Pahala.

Namun pada 2018, KPK akan terus menggenjot kerja pencegahan korupsi di sektor swasta, perbaikan pengadilan dan partai politik.

"Kalau parpol bersih, bisa menambah poin, juga suap di sektor swasta semoga tahun ini akan lebih banyak korporasi yang ingin berbisnis dengan baik. Selain itu juga pengawasan akuntabilitas dana publik di pemerintahan daerah dan kementerian itu perlu diakselerasi lagi," jelas Pahala.

KPK selanjutnya juga akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain lebih serius.

"Kalau perlu 6 bulan sekali 'update' kondisi semua lembaga itu, karena indeks persepsi korupsi itu kan menghitung persepsi yang juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan, kalau tidak diinformasikan ya mana masyarakat tahu ada perbaikan," ungkap Pahala.

Dari data KPK, dari 2004-2017, ada 17 hakim dan 7 jaksa ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur juga diproses hukum.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92