Kemenag Kalteng Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Warta Ekonomi, Sampit -

Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah, bertekad melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu untuk memberi kemudahan kepada masyarakat di seluruh kabupaten dan kota yang membutuhkan pelayanan.

"Saya sudah sampaikan kepada seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama di seluruh kabupaten dan kota. Mereka menyatakan siap untuk juga melaksanakan PTSP," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Masrawan di Sampit, Sabtu (24/2/2018).

Pesan itu disampaikan Masrawan ketika menghadiri Rapat Kerja Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Sosialisasi Saber Pungli yang digelar Kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur di ruang rapat paripurna DPRD.

Masrawan ingin ada perubahan besar terhadap kinerja jajarannya, khususnya dalam melayani masyarakat. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu diharapkan membuat masyarakat lebih mudah, murah dan cepat dalam mendapatkan pelayanan.

Dicontohkannya, pengurusan pendaftaran haji yang selama ini diibaratkan membutuhkan waktu hingga lima hari, nantinya cukup hanya satu hari. Semua urusan cukup diurus di kantor Kementerian Agama dan diselesaikan dalam satu hari.

Untuk melaksanakan itu, pihaknya bersama jajaran di seluruh kabupaten dan kota akan bekerjasama dengan perbankan. Tujuannya, ketika ada warga yang mendaftar haji, petugas akan meminta pihak bank mengirim karyawannya untuk membantu melayani sehingga warga tidak perlu bolak-balik ke bank.

"Dengan cepatnya pelayanan maka warga dari kecamatan bisa banyak berhemat biaya transportasi, hotel dan konsumsi. Mereka tidak perlu harus menginap sampai berhari-hari. Ini sangat membantu warga," kata Masrawan.

Kantor Kementerian Agama juga menjalin kerjasama dengan Polda Kalimantan Tengah, terkait banyak hal, di antaranya pemberantasan korupsi. Kementerian Agama menjalankan sistem nontunai dalam pengelolaan keuangan sehingga peluang korupsi dan gratifikasi makin kecil.

Masrawan memerintahkan seluruh jajarannya mengevaluasi pekerjaan masing-masing, baik yang bertugas di pelayanan maupun pendidikan atau sekolah. Segala kelemahan harus dicatat dan perbaiki agar tidak sampai terulang.

Penyerapan anggaran harus diperhatikan agar optimal. Tahun 2017, penyerapan di seluruh Kemenag Kalimantan Tengah sekitar 94,54 persen, sementara Masrawan menginginkan minimal 96 atau 97 persen.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri mendukung tekad Kementerian Agama meningkatkan pelayanan. Masyarakat memang sangat berharap semua pelayanan terus dipermudah.

Taufiq juga mendukung pemberantasan pungutan liar atau pungli terus digalakkan di semua lini. Pungutan liar harus diberantas karena melanggar hukum dan membebani masyarakat.

"Pungli sudah lama terjadi, bahkan mungkin menjadi kebiasaan oknum ASN (aparatur sipil negara) tertentu. Seperti dugaan pungli dalam pembuatan KTP, sertifikasi, izin usaha bahkan administrasi pasien di rumah sakit milik pemerintah," kata Taufiq.

Taufiq mengajak aparatur sipil negara meningkan kinerja melayani masyarakat. Aparatur sipil negara juga diminta tidak melakukan korupsi dan bentuk pelanggaran lainnya. (Ant)