Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:38 WIB. Grab - Grab punya Big Data 4.000 TB, setara video HD durasi 53 tahun.
  • 19:43 WIB. Telkomsel - Libur akhir tahun, trafik internet Telkomsel diprediksi naik 20%.
  • 19:40 WIB. Tik Tok - Tik Tok belum berencana pasang iklan di aplikasi. 
  • 19:39 WIB. Traveloka - Traveloka dikabarkan akuisisi 3 kompetitor, salah satunya Pegipegi.
  • 19:36 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji buka blokir Tumblr. 
  • 19:35 WIB. Agnez Mo - Agnez Mo jadi selebritas Indonesia terpopuler di aplikasi Tik Tok.
  • 19:35 WIB. Instagram - Instagram perketat tagar terkait penyimpangan pola makan. 
  • 19:33 WIB. Huawei - Perusahaan telekomunikasi Jerman dan Prancis tolak Huawei. 
  • 19:32 WIB. Hyundai - Hyundai Indonesia tunggu aba-aba dari Korsel soal investasi. 
  • 19:30 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo klaim blokir 300 fintech ilegal. 
  • 19:10 WIB. Afrika - 21 tewas akibat konflik etnis di Etiopia.
  • 19:09 WIB. Papua - Indonesia pastikan tak gunakan bom untuk kelompok bersenjata Papua.
  • 19:09 WIB. Australia - OKI minta Australia tinjau kembali keputusannya tentang Yerusalem.
  • 19:09 WIB. Google - Google menghabiskan $1 miliar untuk mendirikan kampus baru di New York.
  • 19:08 WIB. Uni Eropa - Komisi Uni Eropa mengatakan masih dalam pembicaraan dengan Italia mengenai anggaran.

Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan

Foto Berita Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengadaan sebagai instrumen belanja Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya postur belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, misalnya APBN pada 2017 yang dikelola sebesar Rp2.080,5 triliun dan pada 2018 menjadi Rp2.220,7 triliun. 

Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja Pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pengawalan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum (legal protection) bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.

Namun demikian, proses pengawalan tersebut bukan hanya dari aspek hukum saja, tetapi juga dari sistem pengadaan yang diberlakukan selama ini, misalnya dengan memberlakukan standardisasi secara nasional untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar kinerja dari layanan pengadaan tersebut dapat terus optimal untuk mencapai tujuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, dan value for money.

Untuk itu, dilakukan Perjanjian Kerja Sama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian ini diharapkan dapat mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan/atau Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah dibentuk oleh Kejagung, dengan materi kerja sama meliputi pendampingan dan bantuan hukum, sosialisasi peraturan dan kebijakan, serta komunikasi dan koordinasi sistem pengadaan barang/jasa demi terciptanya proses bisnis yang terbaik bagi pengguna sistem.

Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standar nasional untuk menuju ke arah pengadaan yang modern dan lebih secure, dimana terdapat 17 standar yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu. Salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi yang bertujuan untuk memperkuat layanan dan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan Pemerintah yang berkualitas. Selain itu, Menkeu menjelaskan bagaimana hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu dapat dikapitalisasi untuk optimalisasi belanja dan bukan hanya sekadar penguatan sistem pengadaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

"Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2008 hingga tahun 2017, hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu mencapai Rp5,23 triliun atau setara 17,84% dari total transaksi Rp31,6 triliun. Sementara efisiensi pengadaan barang/jasa K/L/I yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu dari tahun 2012-2017 mencapai 24% dari pagu anggaran sebesar Rp22,05 triliun," katanya di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan Agung, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90