Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Mandiri - Mandiri mengungkapkan, penggunaan kartu debitnya masih didominasi oleh transaksi melalui mesin ATM.
  • 20:04 WIB. Mandiri - Rata-rata kenaikan transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri naik 15%-20% yoy.
  • 20:01 WIB. Garuda - Garuda masih enggan menjelaskan ihwal gugatannya yang dilayangkan kepada Rolls Royce.
  • 19:59 WIB. PLN - Stok batubara membaik, PLN kini memiliki cadangan batubara di atas 10 hari.
  • 17:52 WIB. KPU - Mantan kasus bandar narkoba dan penjahat seksual juga boleh nyaleg.
  • 17:48 WIB. Hukum - Setnov tagih piutang demi bayar uang pengganti KPK.
  • 17:48 WIB. Politik - Johan Budi bantah ada hubungan antara Istana-Asia Sentinel.
  • 17:47 WIB. Hukum - Setya Novanto akui terima US$3,8 juta AS.
  • 17:46 WIB. Politik - NasDem coret dua bacaleg mantan napi korupsi.
  • 17:46 WIB. Politik - Hasto: Kwik Kian Gie masih kader PDIP.
  • 17:46 WIB. Politik - Banggar DPR setujui asumsi kurs Rp14.500.
  • 17:45 WIB. Daerah - Polrestabes Bandung "diserbu" pemohon SKCK untuk CPNS.
  • 17:45 WIB. Nasional - Presiden Jokowi mengatakan aset terbesar Indonesia adalah persatuan dan kerukunan.
  • 17:44 WIB. Daerah - Alex Noerdin ucapkan perpisahan dengan meminta maaf kepada masyarakat Sumsel.
  • 17:44 WIB. Politik - Ma'ruf Amin: Saya masih muda dibandingkan Mahathir Mohamad.

Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan

Foto Berita Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengadaan sebagai instrumen belanja Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya postur belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, misalnya APBN pada 2017 yang dikelola sebesar Rp2.080,5 triliun dan pada 2018 menjadi Rp2.220,7 triliun. 

Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja Pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pengawalan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum (legal protection) bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.

Namun demikian, proses pengawalan tersebut bukan hanya dari aspek hukum saja, tetapi juga dari sistem pengadaan yang diberlakukan selama ini, misalnya dengan memberlakukan standardisasi secara nasional untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar kinerja dari layanan pengadaan tersebut dapat terus optimal untuk mencapai tujuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, dan value for money.

Untuk itu, dilakukan Perjanjian Kerja Sama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian ini diharapkan dapat mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan/atau Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah dibentuk oleh Kejagung, dengan materi kerja sama meliputi pendampingan dan bantuan hukum, sosialisasi peraturan dan kebijakan, serta komunikasi dan koordinasi sistem pengadaan barang/jasa demi terciptanya proses bisnis yang terbaik bagi pengguna sistem.

Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standar nasional untuk menuju ke arah pengadaan yang modern dan lebih secure, dimana terdapat 17 standar yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu. Salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi yang bertujuan untuk memperkuat layanan dan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan Pemerintah yang berkualitas. Selain itu, Menkeu menjelaskan bagaimana hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu dapat dikapitalisasi untuk optimalisasi belanja dan bukan hanya sekadar penguatan sistem pengadaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

"Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2008 hingga tahun 2017, hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu mencapai Rp5,23 triliun atau setara 17,84% dari total transaksi Rp31,6 triliun. Sementara efisiensi pengadaan barang/jasa K/L/I yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu dari tahun 2012-2017 mencapai 24% dari pagu anggaran sebesar Rp22,05 triliun," katanya di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan Agung, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,995.15 3,954.83
British Pound GBP 1.00 19,701.15 19,499.46
China Yuan CNY 1.00 2,185.58 2,163.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,983.00 14,833.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,745.81 10,632.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.90 1,890.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,914.99 10,799.42
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,497.15 17,319.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.72 3,575.94
Yen Jepang JPY 100.00 13,387.24 13,250.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16