Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:08 WIB. Korea - Mantan PM Korsel Kim Jong-pil tutup usia.
  • 15:07 WIB. Piala Dunia - Pendukung Brasil bikin lagu untuk Argentina di Piala Dunia 2018.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Selebrasi berbau politis, Shaqiri dan Xhaka terancam sanksi.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Shaqiri masuk buku sejarah usai menangkan Swiss atas Serbia.
  • 15:03 WIB. Piala Dunia - Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri membuat selebrasi identik dalam kemenangan Swiss atas Serbia.
  • 15:01 WIB. Korea - Jepang dan Indonesia akan bahas Semenanjung Korea.
  • 15:00 WIB. Piala Dunia - Messi dituding terlalu mengontrol Argentina di Piala Dunia 2018
  • 14:59 WIB. Migran - Ahli PBB minta AS lepaskan anak-anak migran.
  • 14:57 WIB. Gaza - 206 warga Palestina luka ditembak tentara Israel di Jalur Gaza.
  • 14:57 WIB. Eropa - Trump ancam kenakan lebih banyak tarif impor ke Uni Eropa.
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina¬†- Pertamina¬†catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.

Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan

Foto Berita Kemenkeu Gandeng Kejagung Teken Legal Protection di Bidang Pengadaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengadaan sebagai instrumen belanja Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya postur belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, misalnya APBN pada 2017 yang dikelola sebesar Rp2.080,5 triliun dan pada 2018 menjadi Rp2.220,7 triliun. 

Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja Pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pengawalan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum (legal protection) bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.

Namun demikian, proses pengawalan tersebut bukan hanya dari aspek hukum saja, tetapi juga dari sistem pengadaan yang diberlakukan selama ini, misalnya dengan memberlakukan standardisasi secara nasional untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar kinerja dari layanan pengadaan tersebut dapat terus optimal untuk mencapai tujuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, dan value for money.

Untuk itu, dilakukan Perjanjian Kerja Sama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian ini diharapkan dapat mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan/atau Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah dibentuk oleh Kejagung, dengan materi kerja sama meliputi pendampingan dan bantuan hukum, sosialisasi peraturan dan kebijakan, serta komunikasi dan koordinasi sistem pengadaan barang/jasa demi terciptanya proses bisnis yang terbaik bagi pengguna sistem.

Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standar nasional untuk menuju ke arah pengadaan yang modern dan lebih secure, dimana terdapat 17 standar yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu. Salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi yang bertujuan untuk memperkuat layanan dan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan Pemerintah yang berkualitas. Selain itu, Menkeu menjelaskan bagaimana hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu dapat dikapitalisasi untuk optimalisasi belanja dan bukan hanya sekadar penguatan sistem pengadaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

"Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2008 hingga tahun 2017, hasil efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu mencapai Rp5,23 triliun atau setara 17,84% dari total transaksi Rp31,6 triliun. Sementara efisiensi pengadaan barang/jasa K/L/I yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu dari tahun 2012-2017 mencapai 24% dari pagu anggaran sebesar Rp22,05 triliun," katanya di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan Agung, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83