DPR Desak Pemerintah Ambil Sikap atas Tragedi Ghouta

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta agar Indonesia mendesak dunia Internasional untuk segera turun tangan menghentikan pembantaian warga sipil di Ghouta.

Hal ini terkait serangan militer Suriah ke Ghouta Timur dalam beberapa hari terakhir yang telah menelan korban jiwa 520 dengan 121 di antaranya adalah anak-anak, serta menyebabkan 393 ribu orang terkepung dan terjebak di antara bunker dan runtuhan bangunan. 

"Situasi yang kami cermati dari pemberitaan berbagai media dalam beberapa hari ini atas situasi Ghouta sungguh sangat memprihatinkan. Tindakan pasukan Rezim Assad ini sungguh gila dan biadab.  Ini semakin menambah kelam daftar tragedi kemanusiaan di Suriah. Dan hal ini dapat membawa Suriah kepada kehancuran total. Kami berharap PBB lakukan langkah nyata mengeluarkan resolusi berlakukan gencatan senjata," jelas Sukamta di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Ia mengatakan berbagai pihak perlu segera bersikap atas apa yang terjadi di Ghouta. Sebagaimana telah dilakukan untuk membantu Rohingya, umat Islam dan juga Ormas Islam di Indonesia perlu secara bersama-sama memberikan bantuan untuk kaum muslim di Suriah dan khususnya di Ghouta.

Secara lebih luas, Sukamta menyatakan PBB dan juga negara-negara adidaya seharusnya merasa malu atas konflik berkepanjangan di Suriah yang dimulai sejak Maret 2011. Kekuatan dan otoritas yang dimiliki tidak mampu diperankan dengan baik untuk menghentikan konflik atas nama kemanusiaan.

"Jika dihitung, sudah 7 tahun tragedi kemanusiaan terjadi di Suriah. PBB semestinya mampu menekan AS dan Rusia untuk membantu mendinginkan suasana. PBB selama ini terkesan tidak berdaya terhadap kedua negara besar ini yang terlihat ikut memperkeruh konflik dengan berada di belakang faksi-faksi yang bertikai," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah Indonesia dapat proaktif membantu menyelesaikan konflik di Suriah dengan ikut melakukan mediasi faksi-faksi yang bertikai. 

"Indonesia punya posisi yang dihormati dan didengar di kalangan negara-negara Islam. Posisi ini perlu diperankan untuk mendorong proses perundingan damai antarfaksi yang bertikai. Saya kira ini hal yang layak untuk dicoba. Siapa tahu lewat Indonesia konflik yang berkepanjangan ini dapat didamaikan," pungkasnya.