Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:26 WIB. Hukum - Presiden Jokowi tegaskan dirinya tidak campuri urusan SP3 Rizieq Shihab.
  • 15:25 WIB. Politik - PPP minta Lulung mundur sebelum pindah partai.
  • 15:24 WIB. Daerah - PDIP: Haul Bung Karno perkuat kaum Soekarnois dan Nahdliyin.
  • 15:24 WIB. Politik - Demokrat: Pengangkatan penjabat gubernur Jabar langgar 3 Undang-Undang.
  • 15:23 WIB. Hukum - Presiden Jokowi segera bertemu pimpinan KPK bahas revisi KUHP.
  • 15:00 WIB. Facebook - Facebook Messenger kini disisipi video iklan.
  • 14:32 WIB. Instagram - Instagram tembus 1 miliar pengguna aktif.
  • 13:19 WIB. Xiaomi - Xiaomi pastikan rilis tablet Mi Pad 4 pada 25 Juni 2018.
  • 13:19 WIB. IGTV - Lawan YouTube, Instagram IGTV tak dijejali iklan.
  • 13:18 WIB. Oppo Find X - Android Authority dalam laporannya menyebut layar lengkung Oppo Find X mirip dengan Galaxy S9 series.
  • 13:15 WIB. Satelit - Hacker China serang satelit Amerika Serikat dan Asia Tenggara.
  • 13:14 WIB. Wi-Fi - Piala Dunia 2018, titik Wi-Fi publik berpotensi diretas hacker.
  • 13:12 WIB. Instagram - Instagram luncurkan aplikasi IGTV untuk upload video berdurasi 1 jam.
  • 13:06 WIB. SMRA - Summarecon Agung akan merilis proyek Summarecon Mutiara Makassar pada kuartal III-2018.
  • 13:04 WIB. BNBR - BEI melakukan penghentian perdagangan sementara terhadap saham Bakrie & Brothers.

Mendagri: Tak Masalah Fadli Zon Kritik Pemerintah, Dia kan Oposisi

Foto Berita Mendagri: Tak Masalah Fadli Zon Kritik Pemerintah, Dia kan Oposisi
Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta -

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dalam konteks pemerintahan daerah, kritik biasa muncul dari DPRD. Hal itu tidak ada masalah dan harus diterima karena memang tugas DPRD memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah daerah.

"Di DPR RI ada saudara Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI yang terhormat. Kerjanya mengritik pemerintah terus, ya tidak ada masalah karena dia oposisi sehingga tugas yang benarpun dia kritik," kata dia, Selasa (27/2/2018).

Menurut dia, aparatur pemerintah di daerah harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan.

"Masyarakat juga banyak yang mengkritik, kita terima, sehingga teman-teman di daerah juga harus bisa menjelaskan program dengan baik dan mendetail," kata dia.

Kendati demikian, kata Tjahjo, aparatur pemerintah juga harus memahami perbedaan kritik dengan penghinaan. Jika mendapatkan penghinaan, maka wajib melakukan pembelaan karena telah menyangkut kehormatan dan harga diri.

Ia berharap aparatur pemerintah di berbagai tingkatan tidak takut membela diri jika mendapatkan penghinaan selama program dan kebijakan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

"Kita punya harga diri, kita punya kehormatan mulai Presiden sampai pegawai negeri sipil, jangan mau dihina, laporkan pada polisi," kata dia.

Ia juga berharap para PNS tidak tinggal diam dan ikut membela apabila mengetahui adanya penghinaan terhadap nama Presiden atau kepala daerah.

"Lha sekarang Presiden kita dihujat, dihina kok tidak ada PNS pun yang membela. Harusnya kan kita bela," kata Tjahjo.

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo, Fadli Zon

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92