Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:48 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV optimistis kinerja ekspor dari wilayah Indonesia Timur tumbuh hingga 30%.
  • 20:47 WIB. KAI - Menyambut Natal dan Tahun Baru, KAI Daop 4 Semarang akan mengoperasikan 82 perjalanan KA setiap harinya.
  • 20:45 WIB. Sucofindo - Sucofindo memproyeksikan tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan jasa PPIU.
  • 20:42 WIB. WTON - WIKA Beton berencana mengakuisisi atau menguasai sumber material alam pada 2019.
  • 20:38 WIB. BTN - BTN akan menahan bunga KPR hingga awal 2019.
  • 20:37 WIB. Pertamina - Pertamina membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum sebagai sarana pengisi daya kendaraan listrik.
  • 20:33 WIB. ADHI - Adhi Karya mendapat pembayaran proyek LRT sebesar Rp2,5 triliun dari KAI.
  • 20:33 WIB. KAI - KAI menyebutkan hunian terintegrasi dengan stasiun kereta bisa kurangi kemacetan.
  • 20:25 WIB. Pertamina - Pertamina hanya bermitra dengan Overseas Oil and Gas LLC untuk proyek kilang Bontang.
  • 20:24 WIB. Pelindo I - Pelindo I menerapkan sistem e-berthing dan e-pass di Terminal Penumpang Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang.
  • 19:04 WIB. Carlos Ghosn - Carlos Ghosn secara resmi dinyatakan bersalah dalam skandal pelanggaran keuangan.
  • 19:03 WIB. Asia - Bank Dunia: Penduduk Asia Timur ingin berpenghasilan tinggi.
  • 19:02 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa siapkan sanksi tambahan untuk otoritas Myanmar.
  • 19:02 WIB. Donald Trump - Trump mendukung permintaan anggaran pertahanan senilai $750 miliar kepada Kongres.
  • 19:01 WIB. China - China dan Ukraina memperbarui perjanjian swap mata uang bilateral bilateral

Granat: Penundaan Eksekusi Mati Bikin Sindikat Narkoba Merajalela

Foto Berita Granat: Penundaan Eksekusi Mati Bikin Sindikat Narkoba Merajalela
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat, menyatakan penundaan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba oleh kejaksaan, sama dengan memberikan kesempatan atau melakukan pembiaran terhadap para sindikat yang sudah dipidana mati dan menyemarakkan sindikat narkoba.

"Bahwa dengan ditunda-tundanya eksekusi itu, sama saja dengan memberikan kesempatan atau melakukan pembiaran terhadap para sindikat yang sudah dipidana mati sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengendalikan bisnis narkoba dalam lembaga pemasyarakatan," katanya di Jakarta, Selasa malam.

Dirinya mengaku tidak mengetahui mengapa kejaksaanbelum melaksanaan eksekusi mati jilid IV, jika terkait grasi maka Granat memitna presiden untuk segera menolaknya. "Presiden sendiri sudah jelas mengatakan tidak akan ada grasi. Saya mendesak kepada presiden agar segera mengeluarkan penetapan penolakan grasi," katanya.

Ia menambahkan MA untuk segera menurunkan berapa kalinya seseorang mengajukan PK. "Inikan kondisi bangsa ini darurat narkoba. Sekarang mestinya MA harus peka dong," katanya.

"Karena apa dengan menunda-nunda itu, memberikan kesempatan atau pembiaran terhadap mereka," katanya.

Darurat Narkoba Terkait penyelundupan berton-ton narkoba, ia mengaku sejak 10 tahun lalu sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. "Saya sebelum presiden menyatakan darurat narkoba, saya sejak 10 tahun lalu menyatakan Indonesia darurat narkoba. Sekarang dipertegas lagi oleh presiden," katanya.

Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno,Jakarta, Azmi Syahputra, menilai maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia dampak sampingan eksekusi mati yang terlalu lama sehingga tidak ada kepastian hukum.

"Hukum di Indonesia dianggap oleh para pebisnis narkoba masih fleksible," katanya kepada Antara.

Azmi Syahputra menambahkan negara tidak boleh abai atau dalam posisi "kedap", negara harus hadir melihat kenyataan ancaman berbahaya bagi keselamatan bangsa ini. Di lain sisi, kelemahan regulasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia terhadap para pengedar atau pemroduksi narkoba ini belum maksimal dan efektif, saatnya hukuman yang maksimal berupa hukuman mati dan merampas kekayaannya jika perlu diterapkan tanpa tawar.

Pemerintah terutama penegak hukum harus tegas melindungi warga negara Indonesia dari jahatnya para pebisnis narkoba.

Selanjutnya Azmi menegaskan untuk menangguhkan RKUHP spanjang mengenai klausula yang memberikan dispensasi bagi terpidana mati.

Dalam RKUHP , terpidana mati yang sudah menjalani hukuman 10 tahun dan berkelakuan baik, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Ini menjadi celah bahaya, Indonesia akan jadi ladang bisnis segar bagi para pebisnis narkoba dengan ancaman hukuman seperti RKUHP ini sehingga pemerintah harus tegas karena kalau tidak Indonesia akan hancur dan generasi mudanya akan lemah sukanya halusinasi," paparnya.

Tag: Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06