Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.
  • 22:38 WIB. Donald Trump - Trump mengkritik Iran sebagai sebuah 'kediktatoran korup'.
  • 22:37 WIB. Venezuela - AS menjatuhkan sanksi terhadap istri presiden Venezuela.
  • 22:36 WIB. Twitter - Twitter sebar kampanye #BeAVoter jelang Pemilu AS.
  • 22:36 WIB. Amerika - Kepercayaan konsumen AS melonjak pada bulan September.
  • 22:36 WIB. Argentina - Peso Argentina jatuh karena kepala bank sentral mengundurkan diri.
  • 22:36 WIB. Malaysia - Istri mantan PM Malaysia Najib akan ditanyai oleh lembaga anti-korupsi Malaysia.
  • 22:35 WIB. The Fed - Dolar melemah menjelang keputusan suku the Fed.
  • 22:34 WIB. Instagram - Saham Facebook tergelincir setelah pendiri Instagram berhenti dari jabatannya.

Pemerintah Diminta Segera Rampungkan RUU Ekonomi Kreatif

Foto Berita Pemerintah Diminta Segera Rampungkan RUU Ekonomi Kreatif
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan bahwa semua elemen bangsa ini terutama Presiden dan DPR meyakini dan sudah sepakat bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan ekonomi bangsa. Sejak kampanye hingga terpilih, ekonomi kreatif menjadi salah satu 'jualan' Presiden Jokowi sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menggeliatkan tenaga kerja.  

Menurutnya, jika melihat komitmen besar ini, seharusnya sejak awal terpilih, Pemerintahan Jokowi berinisiatif menyodorkan RUU terkait Ekonomi Kreatif, bahkan membentuk kementerian khusus ekonomi kreatif berada di bawah Kementerian Koordinator untuk mempermudah mengintegrasikan berbagai kebijakan sehingga ekonomi kreatif Indonesia bakal lebih mempunyai daya saing.

"Tapi faktanya, dari pengajuan Prolegnas 2015-2019, hanya Komite III DPD RI yang menyodorkan RUU Ekraf dan sudah hampir dua tahun lebih DPR dan Pemerintah tak kunjung merampungkannya. Yang mengurus Ekonomi Kreatif juga hanya sebatas Badan. Kita yakin ekonomi kreatif akan jadi lokomotif perekonomian nasional, tetapi kita belum serius mewujudkannya. Jika mau masa depan bangsa ini cerah, segera rampungkan RUU Ekonomi Kreatif," ujar Fahira yang juga inisiator RUU Ekonomi Kreatif di sela-sela FGD penguatan dan argumentasi/legalitas atas tiga RUU inisiatif DPD (Wawasan Nusantara, Ekonomi Kreatif, dan Daerah Kepulauan) di Bilangan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (27/2/2018).

Anggota DPR, lanjut Fahira, dalam berbagai kesempatan bertemu rakyat juga memberi keyakinan kepada rakyat bahwa tiada pilihan bagi bangsa ini kecuali mengembangkan ekonomi kreatif agar saat ini dan ke depan ekonomi bangsa bisa terus tumbuh, tetapi payung hukum yang menjadi kendaraan menuju ke sana tidak kunjung rampung.

"Biasanya, pembahasan RUU di tahun politik seperti ini, banyak yang meleset. Tetapi, saya berdoa untuk RUU Ekonomi Kreatif tidak terjadi karena prosesnya sudah dua tahun lebih. Mudah-mudahan Pemerintah dan DPR mampu menyelesaikannya tahun ini," harap Fahira.

Fahira mengungkapkan, berlarut-larutnya pembahasan RUU ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kontribusi ekonomi kreatif yang beberapa tahun belakangan ini belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Walau statistik nilai PDB ekonomi kreatif mengalami kenaikan hingga tujuh kali lipat sejak 2002 hingga 2015 (dari Rp160,3 triliun menjadi Rp852 triliun rupiah), tetapi jika melihat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB, angkanya justru menurun. 

Tahun 2002, ekonomi kreatif berkontribusi hingga 8,8 persen terhadap total PDB dan terus turun di titik terendah pada 6,97 persen pada 2008, kemudian naik perlahan tetapi hanya stagnan di angka 7 persen hingga kini.

"Belum menyentuh angka 8 persen. Artinya, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia berkutat di situ saja. Padahal, kalau kita baca RPJMN 2015-2019, Presiden menargetkan pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif menyentuh 12 persen. Undang-Undang itu kendaraan program pembangunan ekonomi kreatif, tanpa itu kita tidak bisa berlari. Di saat negara lain sudah menikmati berkah ekonomi kreatif, kita, payung hukum saja belum punya. Thailand itu (kontribusi ekonomi kreatif tehadap PDB) sudah hampir 10 persen," jelas Senator Jakarta ini.

Oleh karena itu, kebutuhan pembentukan dan pengesahan RUU Ekonomi Kreatif sangat mendesak karena momentum ekonomi kreatif saat ini sangat kuat. Industri digital sedang melaju pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tanpa ada landasan pengaturan hukum berbentuk undang-undang, momentum akan terlewatkan begitu saja.

Selain itu, kehadiran UU Ekonomi Kreatif dapat menjadi payung hukum mengatasi masalah utama geliat ekonomi kreatif mulai dari lembaga pembiayaan ekonomi kreatif; kuantitas dan kualitas sumber daya insani (membentuk insan-insan kreatif yang dapat direlasikan dengan perkembangan ekonomi, yang didalamnya menyangkut banyak aspek misalnya pendidikan, budaya, dan komitmen politik); iklim kondusif untuk menjalankan usaha (kemudahan perizinan, akses pemasaran, pendampingan, dan lain-lain); dan percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif.

"Jadi, selama UU Ekraf ini tak kunjung usai, keyakinan kita bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan ekonomi kita tetap akan hanya menjadi keyakinan saja, atau mungkin juga bisa disebut sebagai mimpi," pungkas Fahira.

Tag: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Fahmi Idris, Ekonomi Kreatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Dina Kusumaningrum

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20