Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:02 WIB. AAJI - AAJI melaporkan pertumbuhan kanal bancassurance naik 5,9% menjadi 28.464 orang per Maret 2018.
  • 13:01 WIB. AAJI - AAJI mencatat saluran keagenan berlisensi naik 4,9% menjadi 540.058 orang sampai kuartal I-2018.
  • 12:59 WIB. AAJI - AAJI mengatakan peranan agen masih sangat dibutuhkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
  • 12:57 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya menyampaikan dukacita atas peritiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.
  • 10:56 WIB. AS - Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan US$200 miliar untuk produk impor asal China.
  • 10:55 WIB. Jepang - Sejumlah perusahaan manufaktur menghentikan operasional pabrik di Osaka untuk sementara waktu.
  • 08:25 WIB. BBM - Mesir naikkan harga BBM dan elpiji.
  • 08:24 WIB. Gempa - Tiga orang ditemukan tewas dalam gempa Osaka.
  • 08:24 WIB. India - Gencatan senjata berakhir, India lanjutkan operasi militer.
  • 08:23 WIB. Inggris - Ratu wajibkan Harry dan Meghan lakukan perjanjian pranikah.
  • 08:22 WIB. Imigran - Anak-anak imigran ditahan di fasilitas penampungan Texas.
  • 08:21 WIB. Eropa - Jumlah pencari suaka di Eropa turun pada 2017.
  • 08:20 WIB. Kolombia - Ivan Duque menangi pemilu presiden Kolombia.

  • 08:19 WIB. Macedonia - Yunani dan Macedonia teken kesepakatan untuk akhiri sengketa nama.
  • 08:18 WIB. Pengangguran - Tingkat pengangguran Turki turun jadi 10,1% pada Maret.

Menteri Susi: Kedaulatan Negara adalah yang Utama

Foto Berita Menteri Susi: Kedaulatan Negara adalah yang Utama
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kedaulatan merupakan pilar yang terpenting dan utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

"Tanpa kedaulatan kita tidak bisa melakukan apa saja dengan baik dan benar," kata Menteri Susi dalam acara Bedah Buku "Laut Masa Depan Bangsa" di Kantor KKP Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Menurut Susi Pudjiastuti, buku "Laut Masa Depan Bangsa" hanyalah buku tipis dan simpel memang disengaja karena dimaksudkan untuk menjadi sebuah literatur yang gampang ditenteng dan dibaca.

Tujuan penulisan buku itu, ujar dia, antara lain adalah untuk menuliskan dasar-dasar pemikiran yang melandasi beragam hal untuk mewujudkan konsep Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan dirinya menginginkan masyarakat dan berbagai pihak sebagai penjaga utama laut nusantara, dan agar laut sebagai masa depan bangsa bukan hanya sebagai semboyan saja.

Salah satu pembicara dalam acara tersebut, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan bahwa tiga pilar yang diperkenalkan Menteri Susi yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan merupakan visi yang sangat visioner serta melindungi produksi perikanan.

Pembicara lainnya Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa di tengah kondisi masyarakat di mana banyak lahan yang telah dikuasai korporasi besar, maka banyak rakyat yang berharap kepada sumber daya kelautan.

Faisal Basri yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga memaparkan bahwa hanya subsektor perikanan yang sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional mengalami peningkatan signifikan.

"Kedaulatan pangan kita akan sangat realistis bila kita berbicara tentang sumber daya kelautan," katanya.

Sebelumnya, tindakan penenggelaman kapal perikanan yang melakukan aktivitas "illegal fishing" atau penangkapan ikan secara ilegal diatur sesuai UU yang berlaku, kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi dalam akun media sosial Twitter, Selasa (9/10), menginginkan agar informasi bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan itu telah diatur dalam UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10