Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

DPR: Politik Uang Turunkan Kualitas Demokrasi

Foto Berita DPR: Politik Uang Turunkan Kualitas Demokrasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2018 masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang sehingga kalau tidak diatasi akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Bambang menjelaskan pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Menurut dia, pola-pola tersebut pernah dilakukan beberapa tahun lalu, modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun santet sehingga menyebabkan banyak korban.

"Saya ingin Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas," ujarnya.

Hal itu menurut dia terutama terkait Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Karena itu dia menekankan bahwa politik uang dan politik transaksional harus mulai dihindari, sehingga saat ini saatnya mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas.

"Saya harap dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi," katanya.

Menurut dia, kalau itu dapat dilakukan maka masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi kedepannya karena pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan.

"Pastinya semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

Dia menilai langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan sehingga DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, dan Pemda agar pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," ujarnya.

Bambang mengatakan politik uang dan transaksional di Pilkada sangat tinggi menimbulkan kerusakan yang mengkhawatirkan yaitu masyarakat terbiasa dibeli dengan uang.

Ironisnya menurut dia, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus sehingga hal itu merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Demokrasi, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22