Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:49 WIB. Politik - SBY: Jenderal Iriawan pertaruhkan sumpah jika main-main.
  • 22:49 WIB. Politik - SBY khawatir kecurangan Pemilu munculkan perlawanan rakyat.
  • 22:48 WIB. Pilkada Jabar - SBY yakin Deddy-Dedi menang di Pilgub Jabar tanpa curang.
  • 22:48 WIB. Politik - SBY sebut ada oknum BIN, Polri, dan TNI tak netral di Pilkada.
  • 22:47 WIB. Politik - Prabowo tak yakin Indonesia negara terkuat 2045 bisa terwujud.
  • 22:47 WIB. Pilpres - Demokrat: Ada suara kader yang mengusulkan JK berpasangan dengan AHY.
  • 22:46 WIB. Pilpres - Survei SMRC: Jokowi ungguli Prabowo di Jabar, Jateng, dan Jatim.
  • 22:46 WIB. Pilpres - PAN tunggu sikap Golkar bila serius usung JK jadi Capres 2019.
  • 22:45 WIB. Nasional - Jokowi: Pembangunan infrastruktur sama dengan membangun peradaban.
  • 22:44 WIB. Politik - Megawati sebut pemimpin harus santun.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo mencatat penjualan sebesar Rp920,95 miliar sepanjang Januari-Maret 2018.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina yakin proyek kilang tak terganggu kewajiban pasok Premium.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo berencana membuka pabrik aluminium baru di dalam negeri.
  • 21:25 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat penjualan batubara naik 58,08% menjadi 275.420 ton selama Januari-Mei 2018.
  • 21:27 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat produksi batubara sebesar 437.140 ton selama Januari-Mei 2018.

DPR: Politik Uang Turunkan Kualitas Demokrasi

Foto Berita DPR: Politik Uang Turunkan Kualitas Demokrasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2018 masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang sehingga kalau tidak diatasi akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Bambang menjelaskan pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Menurut dia, pola-pola tersebut pernah dilakukan beberapa tahun lalu, modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun santet sehingga menyebabkan banyak korban.

"Saya ingin Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas," ujarnya.

Hal itu menurut dia terutama terkait Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Karena itu dia menekankan bahwa politik uang dan politik transaksional harus mulai dihindari, sehingga saat ini saatnya mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas.

"Saya harap dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi," katanya.

Menurut dia, kalau itu dapat dilakukan maka masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi kedepannya karena pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan.

"Pastinya semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

Dia menilai langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan sehingga DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, dan Pemda agar pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," ujarnya.

Bambang mengatakan politik uang dan transaksional di Pilkada sangat tinggi menimbulkan kerusakan yang mengkhawatirkan yaitu masyarakat terbiasa dibeli dengan uang.

Ironisnya menurut dia, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus sehingga hal itu merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Demokrasi, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83