DPR: Politik Uang Turunkan Kualitas Demokrasi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2018 masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang sehingga kalau tidak diatasi akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Bambang menjelaskan pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Menurut dia, pola-pola tersebut pernah dilakukan beberapa tahun lalu, modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun santet sehingga menyebabkan banyak korban.

"Saya ingin Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas," ujarnya.

Hal itu menurut dia terutama terkait Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Karena itu dia menekankan bahwa politik uang dan politik transaksional harus mulai dihindari, sehingga saat ini saatnya mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas.

"Saya harap dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi," katanya.

Menurut dia, kalau itu dapat dilakukan maka masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi kedepannya karena pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan.

"Pastinya semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

Dia menilai langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan sehingga DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, dan Pemda agar pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

"Ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," ujarnya.

Bambang mengatakan politik uang dan transaksional di Pilkada sangat tinggi menimbulkan kerusakan yang mengkhawatirkan yaitu masyarakat terbiasa dibeli dengan uang.

Ironisnya menurut dia, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus sehingga hal itu merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut.