Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bamsoet: Hentikan Politik Uang Sekarang Juga

Bamsoet: Hentikan Politik Uang Sekarang Juga Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan praktik politik uang dan politik identitas harus dihentikan, kalau tidak dapat berhenti maka pelaksanaan pilkada langsung sebaiknya dikembalikan ke DPRD.

"Saya mendapat laporan bahwa praktik politik uang dan transaksional pada pilkada kabupaten/kota sudah makin marak. Kerusakan yang ditimbulkan juga sudah semakin mengkhawatirkan," kata Bambang Soesatyo, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Bambang Soesatyo saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan nya, di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada masa reses, mengatakan, jika praktik politik uang serta politik identitas tidak dapat dihentikan, sebaiknya pelaksanaan pilkada langsung dihentikan dan dikembalikan ke DPRD.

Dalam beberapa kali pelaksanaan pilkada langsung, kata Bambang, masyarakat pemilih cenderung dapat dibeli dengan uang sehingga memilih calon pemimpinan bukan karena kemampuan dan kualitas.

Politisi Partai Golkar ini memperkirakan, pada pilkada serentak tahun 2018, serta pemilu serentak tahun 2019, masih akan ramai diwarnai isu politik uang dan politik identitas.

"Politik identitas jika terus dibiarkan dapat memecah persatuan bangsa dan merusak kerukunan antarumat beragama," katanya.

Menurut dia, upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antarumat beragama, terlihat dari adanya penyerangan terhadap pemuka agama di beberapa daerah.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu, dengan isu dukun santet," katanya.

Bamsoet menegaskan, upaya penyerangan terhadap pemuka agama, jika tidak segera dihentikan, akan terus berlanjut.

"Jika ekses seperti ini tidak dapat dihentikan, ada baiknya pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD," katanya.

Bamsoet juga secara meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2018 serta pemilu 2019 tidak hanya terselenggara secara prosedural, tapi memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.

Dalam konteks demokrasi berkualitas, menurut dia, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu yakni dengan mengedepankan ide, gagasan, visi misi, serta program kerja, sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: