Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:21 WIB. BNI - BNI┬áSingapura mencatat kinerja pembiayaan dan trade financing untuk mendorong ekspor Indonesia sebesar US$550 juta sepanjang Kuartal III/2018 ini.
  • 17:53 WIB. Malaysia - 21 orang tewas karena miras oplosan di Malaysia.
  • 17:52 WIB. Kolera - Zimbabwe butuh Rp525 miliar untuk basmi wabah kolera.
  • 17:51 WIB. Suriah - Hizbullah akan kurangi pasukan di Suriah.
  • 17:50 WIB. World Bank - Bank Dunia: angka kemiskinan global terendah tahun ini.
  • 17:48 WIB. Myanmar - Inggris umumkan dukungan untuk Muslim Rohingya.
  • 17:47 WIB. United States - Satu dari tiga rumah di AS kesulitan bayar listrik.
  • 17:13 WIB. Rohingya - Muhammadiyah minta Presiden Jokowi suarakan Rohingya di PBB.

PLN: Perpres Harga Batubara Terbit Awal Maret

Foto Berita PLN: Perpres Harga Batubara Terbit Awal Maret
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan Peraturan Presiden mengenai harga batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan terbit awal Maret 2018.

"Alhamdulillah beberapa waktu lalu Presiden telah mencanangkan harga batubara 'fixed' (tetap). Mudah-mudahan awal Maret, Perpres akan keluar untuk mengamankan PLN ke depan," kata Sofyan dalam acara penandatanganan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri di Jakarta, Rabu.

Sofyan menjelaskan sebesar 55 persen produksi listrik PLN saat ini mengandalkan bahan bakar batubara di mana kebutuhannya diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, harga batubara mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi tersebut diakuinya terus menekan keuangan perusahaan lantaran tidak adanya kebijakan penyesuaian tarif.

"Jujur, kami 'opportunity loss' 2017 itu hampir mencapai Rp20 triliun karena tidak ada penyesuaian tarif sehingga kami harus mengurangi pendapatan kami," katanya.

Meski tidak mengetahui secara pasti isi Perpres tersebut, Sofyan mengatakan bagaimana pun keputusan mengenai harganya nanti, yang penting cukup secara keekonomian bagi PLN.

Dalam aturan sebelumnya, pemerintah menetapkan harga batubara dalam kisaran 60 dolar AS hingga 70 dolar AS per metrik ton.

"Waktu itu 'range' (kisaran) tapi pemerintah mau 'fixed' ya boleh saja yang penting cukup keekonomian untuk PLN," ujarnya.

PLN sebelumnya telah meminta kepada Presiden Jokowi agar menurunkan harga kewajiban penjualan batubara dalam negeri atau "domestic market obligation" (DMO) demi menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mencegah kenaikam tarif listrik.

Menteri BUMN Rini Soemarno, dalam kesempatan yang sama, mengatakan sebagai BUMN, sudah menjadi kewajiban PLN untuk menjaga perusahaan agar tetap sehat dan berkelanjutan serta tetap untung.

Namun, peran BUMN sebagai agen pembangunan juga tidak bisa ditampikan sehingga tugas PLN pulalah untuk mendukung pemerintah agar tidak membebani rakyat dengan kenaikan tarif listrik.

Oleh karena itu, Rini mengatakan perlu ada penetapan DMO dengan harga tertentu.

"Salah satunya yang kita bicarakan energi primer. Energi primer batubara 55 persen. Makanya kami minta adanya DMO itu dengan harga tertentu," katanya.

Tag: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Batubara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97