Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

OJK: Kerugian Investasi Ilegal Tak Diganti Pemerintah

Foto Berita OJK: Kerugian Investasi Ilegal Tak Diganti Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Ketua Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, Tongam Lumban Tobing, menegaskan pemerintah tidak akan menanggung kerugian dari investasi ilegal. Pertimbangannya, tidak ada dasar hukum ataupun kewajiban dari pemerintah. Selain itu, pengembalian kerugian atas investasi bodong membuat praktik tidak sehat tersebut malah terus bertumbuh. 
 
"Tidak ada penggantian kerugian dari pemerintah. Kalau diganti, ya bisa ramai nanti investasi ilegal karena pikirnya nanti ada penggantian kerugian (buat korban)," kata Tongam. 
 
Menurut Tongam, ada tren di masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal kemudian meminta agar ganti rugi agar dapat ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut jelas keliru mengingat pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian korban investasi bodong. "Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti," tegas dia. 
 
Tongam menegaskan bila terjadi temuan investasi ilegal, masyarakat diminta untuk melaporkan, baik kepada kepolisian maupun OJK. Dengan demikian, investasi ilegal itu tidak semakin berkembang dan menjerat lebih banyak korban. 
 
Lebih jauh, Tongam angkat bicara mengenai dugaan investasi ilegal yang dilakukan Abu Tours yang kasusnya mirip dengan First Travel. Hingga kini, izin operasional Abu Tours belum juga dicabut lantaran perusahaan travel umrah dan haji itu masih memberangkatkan jamaahnya ke Tanah Suci. Selain itu, kewenangan pencabutan izin ada di tangan Kementerian Agama.
 
Tongam mengatakan jika mencabut atau membekukan izin operasional Abu Tours maka tentu efeknya pada agenda pemberangkatan jemaah ke depan. Disampaikannya pula bahwa Abu Tours memang tengah dalam masalah. Terlebih kasus tersebut sudah ditangani Polda Sulsel. Diduga ada puluhan ribu jemaah Abu Tours yang belum diberangkatkan. 
 
"Ya memang bermasalah karena paket murah. Pembiayaan umrah itu normalnya Rp20-21 juta. Nah, First Travel itu patok Rp14,6 juta saja ambruk, sementara Abu Tours itu hanya Rp12 juta," pungkasnya. 

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing, investasi bodong

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22