Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

KemenPUPR dan Kejagung Sepakat Kerja Sama Pengamanan Infrastruktur

Foto Berita KemenPUPR dan Kejagung Sepakat Kerja Sama Pengamanan Infrastruktur
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik negara (BUMN) dan Kejaksaan Agung RI bekerjasama untuk memastikan  pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. 

Kerja sama dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung HM. Prasetyo dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Penandatanganan turut disaksikan oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi serta para Kepala Balai dan Satuan Kerja Wilayah Kementerian melalui teknologi video conference.

Nota kesepahaman tingkat pimpinan Kementerian dan Lembaga tersebut, ditindaklanjuti untuk tahap pelaksanaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar dengan Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka tentang Pengawalan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR.     

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan ini untuk memperkuat dan memperbaharui komitmen kedua belah pihak. Pendampingan dari TP4 dan TP4D di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur.  

“TP4 dan TP4D sangat kami butuhkan dalam rangka menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Contohnya pembangunan dan renovasi komplek Gelora Bung Karno yang didampingi TP4D Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pembangunan Bendungan Paselloreng dan Karalloe di Sulawesi Selatan yang sebelumnya pengadaan lahannya mengalami kesulitan, setelah mulai dilakukan pengawalan tahun lalu, kini bisa diselesaikan dengan baik,” kata Menteri Basuki.  

Sementara itu Jaksa Agung HM. Prasetyo menjelaskan Nota Kesepahaman yang ditandatangani akan segera diimplementasikan dilapangan. Pendampingan untuk proyek-proyek strategis nasional akan dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Agung, sementara proyek lain di daerah akan didampingi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 

“TP4 lebih ditekankan pada upaya pencegahan. Kita tidak menunggu suatu penyimpangan terjadi baru kemudian ditangani, namun mencegah agar penyimpangan dan deviasi tidak terjadi. Tentu kalau setelah dikawal ada penyimpangan dan sengaja dilakukan dan secara nyata merugikan keuangan Negara maka akan dilakukan penindakan,” jelasnya. 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani meliputi penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset terkait tindak pidana dan/atau asset lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4 serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Tag: Kejaksaan Agung, HM Prasetyo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Basuki Hadimoeljono

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Kementerian PUPR

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22