Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Awas, Jangan Sembarangan Beli Rumah DP Nol Rupiah

Awas, Jangan Sembarangan Beli Rumah DP Nol Rupiah Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai skema Program Rumah DP Nol Rupiah.

"Sekarang ini yang penting harus ada regulasinya dulu. Program Rumah DP Nol Rupiah itu tidak bisa dijalankan kalau tidak dibuat aturannya terlebih dahulu. Jadi, saya ingatkan kepada masyarakat harus cermat, harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui Program DP Nol Rupiah. Sebaiknya tunggu sampai aturannya terbit dulu," kata Agus, Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, apabila hingga kini masih belum ada regulasi mengenai skema pelaksanaan program hunian murah tersebut maka tidak ada prospek yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dia pun mengimbau agar masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mengikuti program Rumah DP Nol Rupiah. Dia juga mengingatkan agar masyarakat dapat bersikap cermat sebelum nantinya memutuskan untuk membeli hunian melalui program tersebut.

"Untuk apa juga mencari-cari lahan kalau aturannya belum ada. Yang penting, aturannya dulu," ujar Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan beberapa pihak lain dalam menentukan skema pelaksanaan program tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan juga internal mengenai regulasi Program DP Nol Rupiah. Kami ingin ketika sudah mulai ada permintaan dari masyarakat, maka skemanya juga sudah ada," ungkap Sandiaga.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengimbau agar nantinya harus dilakukan seleksi ketat bagi para calon pembeli rumah dalam program tersebut, sehingga jumlahnya tidak membludak.

"Semua pembeli harus diseleksi secara adil dan ketat. Selain itu, harus ada formula yang tepat untuk cara pengundiannya dan juga harus transparan. Setelah itu, pelaksanaannya juga harus terus diawasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," pungkas James.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: