Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:45 WIB. Osaka - Osaka Gas Co membutuhkan waktu 12 hari untuk memulai kembali pasokan gas ke pelanggan di wilayah Osaka.
  • 16:43 WIB. ASDP - ASDP mencatat 125.194 orang pemudik bergerak meninggalkan Pulau Sumatera kembali ke Jawa.
  • 16:42 WIB. Volvo - Volvo Cars berkomitmen 25% penggunaan plastik pada mobil keluaran 2025 akan menggunakan bahan daur ulang.
  • 16:41 WIB. Mudik - Menhub Budi Karya memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Selasa sampai Rabu.
  • 16:40 WIB. HOKI - Buyung Poetra Sembada tak berencana untuk mengikuti penawaran divestasi pabrik beras milik Tiga Pilar Sejahtera Food.
  • 16:39 WIB. Bandara - Menpar Arief Yahya mendorong pengembangan Bandara Banyuwangi digabungkan dengan konsep pariwisata.
  • 16:21 WIB. AP II - AP II mencatat telah melayani 388 extra flight sejak hingga 18 Juni 2018 di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 16:21 WIB. DIY - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah menindak 13 pelaku parkir liar yang menaikkan tarif secara tak wajar.
  • 08:48 WIB. KAI - Hadapi arus balik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang siapakan 30 ribu tiket.
  • 08:50 WIB. Pertamina - Pertamina jamin kecukupan BBM dan elpiji untuk kebutuhan arus balik Lebaran 2018.
  • 10:36 WIB. LNG - ExxonMobil mempertimbangkan rencana impor LNG untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas pada 2021.
  • 09:01 WIB. BI - BI perlu naikkan bunga acuan 25 bps di bulan Juli atau Agustus.
  • 09:03 WIB. Pegadaian - Pegadaian alami penurunan outstanding pembiayaan pada 1 minggu jelang Lebaran.

Sindir JK, Mahfud MD: Wapres Tidak Boleh, Kalau Presiden Boleh

Foto Berita Sindir JK, Mahfud MD: Wapres Tidak Boleh, Kalau Presiden Boleh
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan jabatan pemimpin di Tanah Air seperti presiden, wakil presiden, kepala daerah dan wakilnya hanya boleh dijabat selama dua periode mengacu kepada UUD 1945.

"Dulu zaman pak Harto masa jabatan tidak dibatasi, lalu dilakukan amendemen pertama UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat dua kali dalam jabatan yang sama," kata Mahfud, di Padang, Kamis (2/3/2018) malam.

Usai pidato kebangsaan dengan tema Revitalisasi Peran Agama, Budaya dan Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, di GOR Himpunan Tjinta Teman sebagai bagian perayaan Cap Go Meh, Mahfud menyatakan kalau ada yang mau melebihkan masa jabatan pemimpin sama artinya kembali ke zaman dulu yaitu otoriter.

"Jadi pak Jusuf Kalla tidak boleh lagi mencalonkan diri jadi calon wakil presiden, tapi kalau calon presiden boleh karena belum pernah menjabat," katanya pula.

Ia menyampaikan aturan ini tercantum dalam risalah persidangan MPR yang menyatakan jabatan presiden dan wakil tidak boleh lebih dari dua kali baik berturut-turut maupun tidak.

Kemudian dalam filosofi demokrasi, yaitu kekuasaan itu dibatasi waktunya dan lingkupnya.

Lalu, dalam putusan MK No. 22 Tahun 2009 bahwa jabatan yang tidak boleh lebih dua kali itu baik berturut-turut maupun tidak, kata dia.

Terkait dengan disebut Mahfud sebagai salah seorang calon wakil presiden, ia menanggapi dengan mengucapkan Alhamdulillah.

"Biar saja berjalan sebagai wacana, sejarah akan menentukan jalannya sendiri," ujarnya lagi.

Tag: mahfud md, Muhammad Jusuf Kalla (JK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10