Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:22 WIB. Ketum PBNU - Jabatan baru Ma'ruf Amin di PBNU ialah Mustasyar (Dewan Penasihat).
  • 20:31 WIB. Sandiaga - Semua partai pengusung harus menerapkan teletubbies effect di Pilpres 2019.
  • 20:07 WIB. Khofifah - Menangkan Jokowi-Ma'ruf, semua jaringan dimaksimalkan.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Sejauh ini NU terus berkoordinasi dengan Jokowi-Ma'ruf.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Kita tidak bisa pastikan 100% masyarakat NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. KIK - Akan lebih mengandalkan cara kampanye dengan gotong royong dan bukan sekadar modal finansial.
  • 19:54 WIB. KIK - Sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf yakni perusahaan dan partai politik.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.
  • 19:53 WIB. KIK - Dana¬† kampanye Jokowi-Ma'ruf sebanyak Rp11,9 miliar.

DPR: Peran KPPU Harus Lebih Strategis

Foto Berita DPR: Peran KPPU Harus Lebih Strategis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Awal Mucharam menyatakan, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu lebih strategis dan jangan sampai diabaikan oleh berbagai pihak.

"KPPU itu lembaga sangat penting dan strategis buat kita dan sejarah berdirinya membutuhkan perjuangan. KPPU itu salah satu produk reformasi, yang tidak dimiliki Indonesia sebelumnya. Sayangnya seolah kini nasibnya seolah terombang-ambing," kata Ecky Awal Mucharam dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Ecky Awal Mucharram menyatakan, pihaknya menyayangkan proses perpanjangan jabatan komisioner KPPU yang tidak diantisipasi sejak awal sehingga sempat dinyatakan tidak beroperasi.

Sebagaimana diketahui, akhirnya Presiden Jokowi menandatangani Keppres perpanjangan jabatan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keppres tersebut memperpanjang jabatan komisioner KPPU saat ini, yang terhitung 27 Februari-27 April 2018.

Keppres yang sama telah diterbitkan untuk masa jabatan 27 Desember 2017-27 Februari 2018. Dijadwalkan komisioner KPPU baru akan terpilih pada April.

Ecky mengulas bahwa lembaga seperti ini sangat penting untuk menjaga iklim berusaha, sehingga tidak ada dominasi pelaku di dalam industri.

"Kita sudah berpengalaman saat Orde Baru, maraknya monopoli di berbagai sektor usaha terutama pada sumber daya alam. Bahkan, kondisi tersebut masih terjadi saat ini. Untuk itu KPPU hadir dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menjaga peta persaingan di industri," paparnya.

Ia juga mengingatkan hal yang tidak kalah strategisnya bahwa KPPU memiliki peran untuk melawan para pemburu rente, yang ujung akhirnya adalah menegakkan keadilan ekonomi nasional.

Ecky mencontohkan bahwa bisa sampai ada satu pihak yang menguasai hingga 5 juta hektare lahan, yang dinilai hanya akan membuat manfaat ekonomi dinikmati golongan tertentu saja.

"Kita tak akan bisa menanggulangi persoalan ketimpangan selama pemburu rente masih mendominasi ekonomi dan penguasaan pasar oleh satu kelompok saja," tegas politisi PKS itu.

Ecky juga melihat bahwa keberadaan KPPU berperan krusial dalam mendukung perbaikan iklim investasi, sehingga diharapkan juga dapat memperbaiki daya saing ekonomi.

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22