Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:45 WIB. Osaka - Osaka Gas Co membutuhkan waktu 12 hari untuk memulai kembali pasokan gas ke pelanggan di wilayah Osaka.
  • 16:43 WIB. ASDP - ASDP mencatat 125.194 orang pemudik bergerak meninggalkan Pulau Sumatera kembali ke Jawa.
  • 16:42 WIB. Volvo - Volvo Cars berkomitmen 25% penggunaan plastik pada mobil keluaran 2025 akan menggunakan bahan daur ulang.
  • 16:41 WIB. Mudik - Menhub Budi Karya memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Selasa sampai Rabu.
  • 16:40 WIB. HOKI - Buyung Poetra Sembada tak berencana untuk mengikuti penawaran divestasi pabrik beras milik Tiga Pilar Sejahtera Food.
  • 16:39 WIB. Bandara - Menpar Arief Yahya mendorong pengembangan Bandara Banyuwangi digabungkan dengan konsep pariwisata.
  • 16:21 WIB. AP II - AP II mencatat telah melayani 388 extra flight sejak hingga 18 Juni 2018 di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 16:21 WIB. DIY - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah menindak 13 pelaku parkir liar yang menaikkan tarif secara tak wajar.
  • 08:48 WIB. KAI - Hadapi arus balik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang siapakan 30 ribu tiket.
  • 08:50 WIB. Pertamina - Pertamina jamin kecukupan BBM dan elpiji untuk kebutuhan arus balik Lebaran 2018.
  • 10:36 WIB. LNG - ExxonMobil mempertimbangkan rencana impor LNG untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas pada 2021.
  • 09:01 WIB. BI - BI perlu naikkan bunga acuan 25 bps di bulan Juli atau Agustus.
  • 09:03 WIB. Pegadaian - Pegadaian alami penurunan outstanding pembiayaan pada 1 minggu jelang Lebaran.

Mendes Punya Strategi Khusus Awasi Dana Desa

Foto Berita Mendes Punya Strategi Khusus Awasi Dana Desa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menerapkan strategi khusus untuk mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Mendes Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/3/2018), menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa hingga tahap pemanfaatannya.

"Untuk itu kami gunakan strategi khusus untuk memastikan dana desa benar-benar diperuntukkan pemberdayaan potensi ekonomi desa," kata Eko.

Strategi yang dimaksud yakni dengan menekankan pengawasan pada dua hal, kata Menteri Eko yakni menekan celah potensi penyalahgunaan dana desa dan meningkatkan kualitas para pendamping desa.

"Kedua hal ini memang sempat menjadi sorotan publik lantaran mencuatnya sejumlah kasus penyimpangan yang terjadi di sejumlah daerah, beberapa waktu lalu. Apalagi berbagai penyimpangan tersebut tidak hanya melibatkan aparat desa, tapi juga pejabat daerah, bahkan penegak hukum," katanya.

Menteri Eko mengemukakan, sampai saat ini dana desa sudah mengucur ke sebagian besar desa.

Dalam tiga tahun terakhir tepatnya sejak 2015 alokasi dana desa terus menanjak signifikan dari Rp20,67 triliun atau sekitar Rp280,3 juta perdesa pada 2015 hingga menjadi Rp60 triliun atau sekitar Rp800,4 juta perdesa pada 2017.

Sedangkan pada 2018 ini jumlah dana desa sama dengan pada 2017, yakni Rp60 triliun.

Cukup jauh Bersamaan dengan itu, program pemberdayaan potensi desa juga telah bergulir cukup jauh, bahkan sudah mengarah ke pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) yang berpayung hukum.

"Karena itu pengawasan menjadi hal yang secara terus-menerus harus ditingkatkan," ujar Eko sebelumnya.

Dalam hal pengawasan terhadap kemungkinan tindak penyalahgunaan dana desa, kata Eko, saat ini sudah ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendes, Kemendagri, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Sayangnya, untuk program dana desa 2018 yang menjangkau 74.958 desa, Polri memiliki kekurangan 20.673 personel Bhabinkamtibnas.

Selain kekurangan personel pelaku pengawas dana desa, infrastruktur penunjang kinerja kepolisian juga kurang.

Terbukti hingga hari ini banyak daerah yang tidak memiliki pos polisi.

Data statistik kriminal BPS menunjukkan, pada 2014 hanya sekitar 10,6 persen desa atau kelurahan yang di wilayahnya terdapat pos polisi, termasuk polsek, polres, dan polda.

Menurut Eko, perihal penyalahgunaan dana desa lebih menjadi kewenangan aparat penegak hukum, baik Polri maupun KPK. Sedangkan Kemendes bersama-sama pemerintahan daerah lebih terfokus pada pengawasan agar program pemberdayaan potensi desa berjalan sesuai yang ditargetkan.

Dalam hal ini, pendamping desa memiliki peran sentral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pendamping desa bertugas memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tenaga pendamping bukanlah pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial.

Pendamping desa terdiri atas Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID).

Sayangnya, pendamping desa sempat menjadi kontroversi, beberapa waktu lalu karena banyak tenaga titipan dan bahkan sejumlah partai politik berebut memasukkan kadernya.

Kekacauan ini langsung dibenahi sejak Eko menjabat menteri dengan mengganti para pendamping desa dan melakukan rekrutmen baru melalui tim seleksi yang melibatkan anggota dari pemerintah daerah, Kemendes PDTT, dan universitas setempat.

Dengan harapan, tenaga pendamping yang berhasil direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu menjalankan tugas sesuai peraturan.

"Siapa pun berhak jadi pendamping desa. Tapi yang paling penting, pendamping desa tidak boleh rangkap jabatan agar fokus menjalankan tugasnya. Rangkap jadi kepala desa tidak boleh," tegas Eko.

Hal yang tak kalah pentingnya, lanjut Menteri Eko, pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. Menurut dia, kehadiran pendamping desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

"Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya. Sebab, setiap pendamping adalah pahlawan dari agen perubahan desa," ujar Eko.

Eko meminta para pendamping desa untuk terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa.

"Program dana desa ini mungkin program satunya yang ada di dunia. Apalagi, besaran dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik," katanya.

Tahun ini, lanjut Eko, Kemendes butuh pendamping desa sekitar 40 ribuan.Sedangkan yang tersedia baru 34.000.

Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari ideal, karena jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.910. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rekrutmen akan terus dilakukan secara berkala.

Untuk memastikan pendamping desa bekerja dengan baik, Eko sendiri cukup aktif melakukan pemantauan langsung.

Di media sosial, Eko bahkan tak sungkan-sungkan menyapa dan memotivasi tenaga yang menjadi ujung tombak program pemberdayaan potensi desa tersebut.

Tag: Dana Desa, Eko Putro Sandjojo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10