Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:57 WIB. Bulog - Menurut Kadiv Regional Bulog NTB, masih ada sisa ketahanan stok beras sampai 13 bulan ke depan.
  • 10:55 WIB. Bulog - Dari target pengadaan beras, Bulog memperkirakan akan tercapai 130.000 ton hingga akhir tahun.
  • 10:54 WIB. Bulog - Dari target pengadaan 150.00 ton beras, sudah terealisasi sebanyak 110.000 ton beras.
  • 10:53 WIB. Bulog - Target pengadaan beras pada 2018 sebanyak 150.000 ton.
  • 10:51 WIB. Bulog - Bulog Divre NTB dengan Pemprov NTB berkomitmen untuk dahulukan beras produksi petani di dalam daerah.
  • 10:50 WIB. Bulog - Beras impor akan masuk sejumlah 400.000 ton pada Oktober 2018. 
  • 10:48 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim Mi A2 lebih unggul dari Samsung A8 dan iPhone 8 Plus.
  • 10:48 WIB. Rumput Laut - Wabup Sabu berharap harga rumput laut tetap, agar petani tetap semangat mengembangkan tanaman itu. 
  • 10:46 WIB. Rumput Laut - Wabup Sabu mengingatkan pengusaha rumput laut agar tidak mempermainkan harga.
  • 10:45 WIB. Rumput Laut - Wabup Sabu: harga rumput laut dijual dengan Rp20 ribu per kilogram.
  • 10:44 WIB. Relokasi - Pasar Unggas Keputran Selatan rencananya akan direlokasi pemerintah ke kawasan Panjang Jiwo.
  • 10:43 WIB. Bulog - Bulog NTB tidak bisa tampung beras impor.
  • 10:23 WIB. Demokrat - Pemimpin Redaksi Asia Sentinel, John Berthelsen tidak ditemukan jejaknya.
  • 10:22 WIB. Demokrat - Alamat Asia Sentinel tidak kredibel.
  • 10:22 WIB. Demokrat - Asia Sentinel tidak terdaftar di Dewan Pers Hong Kong.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Kasus Suap Proyek Kebumen

Foto Berita KPK Perpanjang Masa Penahanan Kasus Suap Proyek Kebumen
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK perpanjang masa penahanan terhadap satu tersangka suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P Tahun 2016.

"Penyidik memperpanjang penahanan tersangka Dian Lestari, mantan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen selama 40 hari dimulai dari 5 Maret 2018 sampai 13 April 2018," ungkap Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/3/2018) malam.

KPK telah menahan Dian sejak 13 Februari 2018 di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Selain Dian, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, yaitu mantan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari Fraksi PDI-Perjuangan periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto, mantan PNS pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Basikun Suwandin Atmojo dan Hartoyo.

Lima tersangka tersebut telah divonis Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam pengembangan kasus itu, KPK pun telah menetapkan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad beserta dua orang lainnya, yaitu Hojin Anshori dari unsur swasta dan komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 pada 23 Januari 2018 lalu.

Setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kebumen, Muhamad Yahya Fuad diduga telah mengumpulkan sejumlah kontraktor yang merupakan rekanan Pemkab Kebumen dan membagi-bagikan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Kebumen. Proyek yang dibagi-bagikan antara lain yang bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp100 miliar, yaitu kepada Khayub Muhamad Lutfi terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp16 miliar, kepada Hojin Anshori dan grup Trada proyek senilai Rp40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp20 miliar.

Diduga "fee" yang disepakati sebesar 5 sampai 7 persen dari nilai proyek. Tersangka Muhamad Yahya Fuad diduga menerima dari "fee-fee" proyek senilai total Rp2,3 miliar. Tersangka Hojin Anshori yang merupakan rekanan Muhamad Yahya Fuad dan juga kontraktor di Pemkab Kebumen, sebelumnya adalah anggota tim sukses Bupati Kebumen dan diduga yang bertugas menerima "fee" proyek yang dikumpulkan oleh tersangka Khayub Muhamad Lutfi.

Atas perbuatannya, Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Muhamad Yahya Fuad dan Hojin Anshori juga diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Sedangkan, tersangka Khayub Muhamad Lutfi diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau karena berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Khayub Muhamad Lutfi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HYS/Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kebumen

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97