Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Mandiri - Mandiri mengungkapkan, penggunaan kartu debitnya masih didominasi oleh transaksi melalui mesin ATM.
  • 20:04 WIB. Mandiri - Rata-rata kenaikan transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri naik 15%-20% yoy.
  • 20:01 WIB. Garuda - Garuda masih enggan menjelaskan ihwal gugatannya yang dilayangkan kepada Rolls Royce.
  • 19:59 WIB. PLN - Stok batubara membaik, PLN kini memiliki cadangan batubara di atas 10 hari.
  • 17:52 WIB. KPU - Mantan kasus bandar narkoba dan penjahat seksual juga boleh nyaleg.
  • 17:48 WIB. Hukum - Setnov tagih piutang demi bayar uang pengganti KPK.
  • 17:48 WIB. Politik - Johan Budi bantah ada hubungan antara Istana-Asia Sentinel.
  • 17:47 WIB. Hukum - Setya Novanto akui terima US$3,8 juta AS.
  • 17:46 WIB. Politik - NasDem coret dua bacaleg mantan napi korupsi.
  • 17:46 WIB. Politik - Hasto: Kwik Kian Gie masih kader PDIP.
  • 17:46 WIB. Politik - Banggar DPR setujui asumsi kurs Rp14.500.
  • 17:45 WIB. Daerah - Polrestabes Bandung "diserbu" pemohon SKCK untuk CPNS.
  • 17:45 WIB. Nasional - Presiden Jokowi mengatakan aset terbesar Indonesia adalah persatuan dan kerukunan.
  • 17:44 WIB. Daerah - Alex Noerdin ucapkan perpisahan dengan meminta maaf kepada masyarakat Sumsel.
  • 17:44 WIB. Politik - Ma'ruf Amin: Saya masih muda dibandingkan Mahathir Mohamad.

ACTA Laporkan Jokowi ke ORI, Misbakhun: Salah Alamat!

Foto Berita ACTA Laporkan Jokowi ke ORI, Misbakhun: Salah Alamat!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Politisi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengatakan rencana tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) untuk melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) salah alamat.

"Ombudsman atau ORI adalah lembaga untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara. Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena istana tidak mengadakan pelayanan publik," kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu malam.

Misbakhun mengatakan hal itu menyikapi pernyataan tim ACTA yang berencana ingin melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman lantaran Presiden menerima tamu pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara. Anggota Komisi XI DPR RI itu menegaskan, Istana Negara adalah tempat Presiden menjalankan kegiatan protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal.

"Penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi, bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman," katanya.

Bagaimana dengan dugaan mal-administrasi karena Presiden Joko Widodo membahas soal politik dengan partai politik di Istana Negara? Misbakhun menegaskan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan parpol di Istana Negara bukanlah hal baru.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mencontohkan, Presiden Joko Widodo pernah menerima tamu Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta para elite parpol lainnya, secara terpisah di Istana Negara.


"Bahkan Presiden Jokowi juga pernah menerima pimpinan PKS di Istana Negara, pernah menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Istana Bogor," kata Misbakhun.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini juga mengingatkan pihak-pihak yang pernah diundang Presiden Joko Widodo atau bertamu kepada Presiden di Istana Negara, untuk dapat menjaga ucapannya soal pertemuan di ranah publik.

Menurut dia, agar isi pertemuan tidak disalahartikan hingga menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat

Tag: Mukhamad Misbakhun

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Dokumentasi M2

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,995.15 3,954.83
British Pound GBP 1.00 19,701.15 19,499.46
China Yuan CNY 1.00 2,185.58 2,163.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,983.00 14,833.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,745.81 10,632.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.90 1,890.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,914.99 10,799.42
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,497.15 17,319.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.72 3,575.94
Yen Jepang JPY 100.00 13,387.24 13,250.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16