Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:39 WIB. Prabowo - Ada kebocoran kekayaan negara mencapai Rp1.000 T.
  • 17:24 WIB. Buruh - Organisasi buruh bukan hanya KSPI (Said Iqbal), tapi ada KSPSI (Andi Gani) dan KSBSI (Mudhofir Khamid).
  • 17:23 WIB. KSBSI - Target menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan pemilih buruh mencapai 5 juta orang.
  • 17:23 WIB. KSBSI - Pemilih Jokowi dari buruh lebih banyak ketimbang Prabowo.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya belum terima pengunduran diri Din Syamsuddin.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya akan temui Din Syamsuddin soal pengunduran dirinya.
  • 17:10 WIB. Politik - Din Syamsuddin mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden.
  • 17:00 WIB. Arya Sinulingga - Fadli Zon itu karakternya bercandaan, jadi tidak perlu ditanggapin.
  • 16:59 WIB. Arya Sinulingga - Saya tantang Fadli Zon buat isu baru selain 'potong bebek angsa'.
  • 16:50 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengecek penyediaan BBM jenis premium yang tidak terjual di SPBU.
  • 16:49 WIB. Mendikbud - Guru honorer diharapkan fokus mengajar di sekolah.
  • 16:47 WIB. Jasindo - Jasindo membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 16:47 WIB. Mendikbud - Pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer.
  • 16:46 WIB. Mendikbud - Guru honorer usia 35 tahun keatas dapat mengikuti seleksi PPPK.
  • 16:45 WIB. BTN - BTN bidik kredit baru Rp5 triliun selama IPEX 2018.

CIPS Tolak Moratorium TKI ke Malaysia, Ini Alasannya

Foto Berita CIPS Tolak Moratorium TKI ke Malaysia, Ini Alasannya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Meninggalnya Adelina Jamirah Sau, pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur, memicu banyak hal. Wacana pemberlakuan moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia mengemuka karena hal ini. Padahal, regulasi yang sederhana dan tidak berbelat-belit menjadi cara ampuh untuk mencegah para calon pekerja migran untuk menempuh jalan ilegal.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyayangkan munculnya wacana moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penyebabnya adalah karena remmitance atau remitansi yang selama ini dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga di kampung halaman terbukti telah meningkatkan perekonomian lokal. Banyak keluarga dari para pekerja migran yang akhirnya bisa memulai usaha atau mengembangkan usaha dan juga menyekolahkan anggota keluarga karena remitansi tersebut.

Imelda menambahkan, pemerintah seharusnya mau melihat dan mempelajari kembali mengenai regulasi penerimaan dan pemberangkatan pekerja migran yang sudah ada. Regulasi yang sudah ada dinilai masih memberatkan dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya para calon pekerja migran yang memilih menggunakan jalur ilegal.

"Jalur resmi dinilai tidak mengakomodir atau menghalang-halangi mereka. Logikanya adalah jika jalur resmi dibuat lebih efektif tanpa birokrasi yang berbeli-belit, otomatis para calon pekerja migran akan lebih memilih jalur resmi yang sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah," ungkap Imelda di Jakarta, Senin (5/3/2018)

Selain itu, lanjutnya, yang perlu disoroti adalah mekanisme perekrutan para pekerja migran, terutama di level masyarakat. Para agen pengirim pekerja migran ilegal biasanya akan mendatangi desa-desa di Indonesia untuk mengajak para perempuan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Para perekrut ini terkadang merupakan kenalan, kerabat atau bahkan penduduk di desa itu sendiri.

"Karena merasa percaya dengan 'agen' ini karena dianggap kerabat sekampung maka para penduduk desa pun akhirnya terpengaruh dan bersedia untuk menjadi pekerja migran untuk dikirim ke luar negeri. Padahal, setelah diselidiki bahwa 'agen' tersebut bekerja untuk lembaga perekrutan yang tidak resmi. Dan salah satu konsekuensinya adalah banyaknya kasus-kasus seperti yang terjadi pada Adelina," jelasnya.

Untuk meminimalkan aksi-aksi tersebut, peran aparat daerah sangat diperlukan. Kepala desa dan jajarannya diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada warganya terkait hal ini. Aparat desa bisa berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau tingkat kabupaten atau provinsi terkait hal ini. Dengan begitu, lanjutnya, warga akan punya pengetahuan dan tidak dengan mudah tergiur cara-cara yang tidak resmi.

Selain itu, Imelda juga meminta konsensus terkait pekerja migran di tingkat ASEAN yang sudah ditandatangani Indonesia bisa lebih efektif. Konsensus ini diharapkan bisaa menghasilkan aturan yang lebih jelas dengan sanksi yang mengikat para anggotanya. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22