Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:00 WIB. Google - Messages, aplikasi pesan instan milik Google, bakal bisa diakses pengguna lewat web.
  • 20:59 WIB. Samsung - Samsung kembangkan GPU untuk ponsel murah.
  • 20:59 WIB. Vivo - Usung RAM 6 GB, Vivo V9 terbaru dibanderol Rp 4.299.000.
  • 20:57 WIB. Google - Tingkatkan keamanan data pengguna, Google perbarui privasi.
  • 20:56 WIB. Mark ZuckerbergCEO Facebook, Mark Zuckerberg, diketahui memiliki kekayaan setara Warren Buffet senilai US$81,6 miliar. 
  • 18:29 WIB. Mandiri - Bank Mandiri kian mantap untuk pidanakan SNP Finance karena dugaan penyalahgunaan kredit senilai Rp1,4 triliun.
  • 18:28 WIB. Pertamina - Pertamina sebut ada 4 perusahaan multinasional yang tertarik jadi mitranya di Blok Mahakam.
  • 18:27 WIB. BTN - Ekonom BTN katakan target pertumbuhan kredit perbankan Indonesia 10%-12% tak perlu direvisi.
  • 18:27 WIB. BBCA - BCA menyiapkan dana Rp4,5 triliun untuk mengakuisisi bank kecil pada tahun 2018.
  • 18:27 WIB. BUMN - Hutama Karya kucurkan Rp564,3 miliar untuk proses konstruksi 6 sesi proyek Tol Pekanbaru-Dumai.
  • 18:27 WIB. KAI - PT KAI siagakan KA tambahan dalam rangka arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 hingga 26 Juni 2018.
  • 18:26 WIB. IPO - Mahkota Group akan fokus membangun pabrik refinery dan kernel crushing plant usai melakukan IPO.
  • 18:26 WIB. PLN - PLN apresiasi Pemkab Kuansing Riau yang telah terapkan pembayaran tagihan listrik secara nontunai.
  • 18:25 WIB. LPG - Konsumsi LPG nasional tercatat meningkat hingga 11% pada hari-hari terakhir libur Lebaran 2018.
  • 18:25 WIB. Inalum - Dirut Inalum pastikan valuasi saham PTFI akan menguntungkan Tanah Air.

CIPS Tolak Moratorium TKI ke Malaysia, Ini Alasannya

Foto Berita CIPS Tolak Moratorium TKI ke Malaysia, Ini Alasannya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Meninggalnya Adelina Jamirah Sau, pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur, memicu banyak hal. Wacana pemberlakuan moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia mengemuka karena hal ini. Padahal, regulasi yang sederhana dan tidak berbelat-belit menjadi cara ampuh untuk mencegah para calon pekerja migran untuk menempuh jalan ilegal.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyayangkan munculnya wacana moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penyebabnya adalah karena remmitance atau remitansi yang selama ini dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga di kampung halaman terbukti telah meningkatkan perekonomian lokal. Banyak keluarga dari para pekerja migran yang akhirnya bisa memulai usaha atau mengembangkan usaha dan juga menyekolahkan anggota keluarga karena remitansi tersebut.

Imelda menambahkan, pemerintah seharusnya mau melihat dan mempelajari kembali mengenai regulasi penerimaan dan pemberangkatan pekerja migran yang sudah ada. Regulasi yang sudah ada dinilai masih memberatkan dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya para calon pekerja migran yang memilih menggunakan jalur ilegal.

"Jalur resmi dinilai tidak mengakomodir atau menghalang-halangi mereka. Logikanya adalah jika jalur resmi dibuat lebih efektif tanpa birokrasi yang berbeli-belit, otomatis para calon pekerja migran akan lebih memilih jalur resmi yang sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah," ungkap Imelda di Jakarta, Senin (5/3/2018)

Selain itu, lanjutnya, yang perlu disoroti adalah mekanisme perekrutan para pekerja migran, terutama di level masyarakat. Para agen pengirim pekerja migran ilegal biasanya akan mendatangi desa-desa di Indonesia untuk mengajak para perempuan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Para perekrut ini terkadang merupakan kenalan, kerabat atau bahkan penduduk di desa itu sendiri.

"Karena merasa percaya dengan 'agen' ini karena dianggap kerabat sekampung maka para penduduk desa pun akhirnya terpengaruh dan bersedia untuk menjadi pekerja migran untuk dikirim ke luar negeri. Padahal, setelah diselidiki bahwa 'agen' tersebut bekerja untuk lembaga perekrutan yang tidak resmi. Dan salah satu konsekuensinya adalah banyaknya kasus-kasus seperti yang terjadi pada Adelina," jelasnya.

Untuk meminimalkan aksi-aksi tersebut, peran aparat daerah sangat diperlukan. Kepala desa dan jajarannya diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada warganya terkait hal ini. Aparat desa bisa berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau tingkat kabupaten atau provinsi terkait hal ini. Dengan begitu, lanjutnya, warga akan punya pengetahuan dan tidak dengan mudah tergiur cara-cara yang tidak resmi.

Selain itu, Imelda juga meminta konsensus terkait pekerja migran di tingkat ASEAN yang sudah ditandatangani Indonesia bisa lebih efektif. Konsensus ini diharapkan bisaa menghasilkan aturan yang lebih jelas dengan sanksi yang mengikat para anggotanya. 

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83

Recommended Reading