Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:18 WIB. AP II - AP II resmi mengelola bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
  • 16:16 WIB. KAI - Tiket KA Daop V untuk momen Nataru tersisa 20%.
  • 16:15 WIB. KAI - PT KAI Daop IV Semarang memprediksi kenaikan penumpang pada Nataru mencapai 4,8%.
  • 16:11 WIB. BBM - Libur natal dan tahun baru, konsumsi BBM di Bali diperkirakan meningkat 6%.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir perdagangan sesi II, Rabu (19/12/2018), IHSG ditutup menguat 1,55% ke level 6.176,09. 
  • 14:58 WIB. Dividen - Adaro Energy akan bagikan dividen interim US$75,17 juta.
  • 14:57 WIB. Obligasi Pemerintah - Bank Indonesia: tingkat kupon obligasi pemerintah seri SBR004 periode 21/12/2018 sampai 20/03/2019 adalah sebesar 8,55%.
  • 14:36 WIB. Akuisisi - Japfa Comfeed Indonesia didenda Rp2 miliar karena terlambar laporkan akuisisi MPM. 
  • 13:59 WIB. Dividen - MERK turunkan jumlah dividen interim jadi Rp1,149 triliun setelah dapat masukan dari BEI. 
  • 13:41 WIB. Sawit - DPR meyakini Jokowi memiliki komitmen memperhatikan nasib petani sawit dalam negeri.
  • 13:39 WIB. Kapal - Gubernur Babel segera menindak kapal trawl yang beroperasi di laut Kab.Bangka Selatan karena melanggar aturan.
  • 13:38 WIB. Ternak - Pemkab Pesisir Selatan mendirikan pasar ternak di Bukit Buai sebagai upaya dongkrak harga jual hewan ternak.
  • 13:37 WIB. Harga - TPID DIY: kenaikan harga daging ayam kampung karena ketersediaan komoditas itu berkurang.
  • 13:36 WIB. LKY - Lembaga Konsumen Yogyakarta minta masyarakat tidak mudah tergiur barang diskonan.
  • 13:35 WIB. Kopi - Disperindag Temanggung dorong munculnya eksportir kopi di daerah setempat.

Pasien BPJS Lagi-lagi Diusir, Bikin KPAI Berang

Foto Berita Pasien BPJS Lagi-lagi Diusir, Bikin KPAI Berang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sitti Hikmawatty menyesalkan "pengusiran" pasien BPJS Kesehatan Wa Ode Baka dan bayinya yang baru lahir oleh petugas RSUD Raha, Sulawesi Tenggara.

"KPAI mengecam perlakuan RS yang 'mengusir' pasien pascamelahirkan dalam kondisi pasien belum pulih dan belum layak pulang, ini merupakan kejadian yang sangat disesalkan," kata Hikma, komisioner KPAI bidang Kesehatan dan Napza, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan tindakan oleh petugas RS kepada pasien yang merupakan ibu melahirkan dan balitanya itu harus segera diusut karena tindakan itu sangat berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Insiden tersebut, kata dia, terjadi tanpa adanya pemberitahuan dan surat ijin pulang dari dokter ke pasien. Pihak RS dengan sepihak menyuruh pasien pulang adalah sebuah pelanggaran praktik kedokteran.

Hikma mengatakan fenomena kejadian pasien disuruh pulang karena RS sakit membatasi waktu perawatan merupakan hal yang kerap terjadi di era Jaminan Kesehatan Nasional.

RS, kata dia, kerap melakukan hal itu dengan modus mengakali paket biaya INA CBGs sehingga bisa mendapatkan keuntungan walau pasien JKN beresiko besar atas tindakan tersebut.

"Banyak pasien JKN yang pada akhirnya pulang dalam kondisi belum sembuh dan belum layak pulang karena pasien JKN tidak tahu tentang hak-haknyanya di RS. Dan pasien JKN tidak memiliki akses informasi dan bantuan dari BPJS Kesehatan," kata dia.

Padahal Pasal 15 dan 16 UU SJSN, lanjut dia, menyatakan peserta JKN berhak mendapat informasi tentang manfaat layanan JKN dan BPJS Kesehatan wajib menginformasikan dan membantu pasien JKN untuk hal itu.

"Walaupun dalam perjanjian kerja sama antara (PKS) BPJS Kesehatan dan RS tidak menyebut waktu perawatan maksimal 3-4 hari tapi RS kerap kali melanggar hak-hak pasien peserta JKN untuk mendapatkan perawatan yang mumpuni," kata dia.

Dia mengatakan fakta di lapangan banyak peserta JKN yang tidak mengetahui PKS antara BPJS Kesehatan dengan RS.

"Kalau memang PKS itu menjadi dokumen rahasia bagi BPJS Kesehatan dan RS, tidak boleh diketahui peserta JKN, maka sudah menjadi kewajiban bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan edukasi tentang PKS tersebut ke pasien JKN dan tentunya BPJS kesehatan juga membantu pasien JKN yang terlanggar hak-haknya karena RS melanggar PKS yang ada," kata dia.

Oleh karena itu, Hikma menilai insiden "pengusiran" RS kepada ibu dan bayinya dalam kondisi belum sembuh dan layak pulang di Sulawesi Tenggara itu merupakan kesalahan RS dan kelalaian riil pihak BPJS Kesehatan sekaligus melanggar hak antidiskriminasi, juga kepentingan terbaik anak.

"Hal-hal seperti inilah yang mendorong KPAI untuk ikut peduli dalam membahas revisi Perpres JKN, karena perlakuan yang kurang baik pada ibu pascapersalinan, akan berdampak erat pada pola pengasuhan anak berikutnya. Yang terjadi saat ini harus jadi cerminan agar kejadian yang sama tidak perlu berulang dan adanya aturan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," kata dia.

Tag: BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74