Dukung Vokasi, Pemerintah Siapkan Insentif Pengurangan Pajak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah sedang memfinalisasi aturan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang ikut program vokasi. Kini aturan tersebut sedang dibahas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita akan berikan tax allowance (pengurangan pajak) 200% kepada perusahaan yang ikut vokasi. Sekarang sedang dibahas bersama Kemenkeu," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seusai meresmikan program vokasi untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten yang digelar Kemenperin bekerja sama dengan PT Krakatau Steel Tbk di Cilegon, Banten, Senin (5/3/2018).

Dalam kesempatan ini hadir juga Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaaan Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. 

Menurut dia, pemerintah tengah gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja saat ini. Hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi era Industry 4.0.

"Ketersediaan SDM yang kompeten dapat memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik," katanya.

Untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, kata dia, terdapat 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan dibuat link and match. Pada kesempatan ini juga ditandatangani 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK. "Kami memberikan apresiasi karena jumlahnya terus meningkat dan semuanya antusias," ujarnya.

Pada tahap kelima ini, kata dia, ada 35 industri memberikan hibah kepada 128 SMK. Selain itu, dilakukan hibah lahan untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dari PT Chandra Asri Petrochemical kepada Pusdiklat Kemenperin.

Menurut dia, Banten merupakan daerah yang pertumbuhan industrinya tinggi. Bahkan, 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Banten disumbang oleh industri. "Di daerah industrinya baja dan petrokimia. Karena itu, kita akan dorong SMK di sini menyesuaikan dengan kebutuhan dua industri tersebut," ujarnya.

Ketua Umum Golkar ini menargetkan hingga 2019 ada 1.795 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri. "Hingga lima tahap, totalnya sudah ada 1.537 SMK dengan 568 industri," ungkapnya.

Menko-PMK Puan Maharani mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berperan aktif melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik ke beberapa SMK. "Kami berharap semakin banyak perusahaan yang terlibat," ujarnya. 

Dalam program pendidikan vokasi ini, kata Puan, keikutsertaan industri akan mempermudah mereka mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor di era kompetisi saat ini.

"Kemajuan industri nasional yang berdaya saing, perlu didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional dan kompeten sehingga akan memperkuat perekonomian kita serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Puan. 

Sebelumnya, program vokasi sudah diluncurkan di Jawa Timur dengan melibatkan 50 industri dan 234 SMK. Tahap kedua di Jawa Tengah dengan melibatkan 117 industri dan 392 SMK. Selanjutnya, tahap ketiga di Jawa Barat melibatkan 141 industri dan 393 SMK. Tahap keempat melibatkan 117 industri dan 226 SMK.