Genjot Investasi, BKPM Fokus Konektivitas Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Koordinasi Penanaman Modal terus melakukan langkah-langkah aktif untuk mendorong percepatan penanaman modal yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tiga kegiatan utama pada 12-14 Maret 2018 di Yogyakarta.

Tiga kegiatan yang dimaksud yaitu implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan industri tahun 2018 pada 12 Maret 2018, Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) 2018 pada 13 Maret 2018, dan Regional Investment Forum (RIF) pada 14 Maret 2018.

Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan bahwa pelaksanaan ketiga agenda tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai target realisasi investasi 2018 sebesar Rp765 triliun dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus perluasan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor nasional.

"KP3MN merupakan kegiatan yang bertujuan mengkonsolidasikan seluruh aparatur penanaman modal baik di pusat maupun di daerah," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Selanjutnya, KLIK dimaksudkan untuk memperluas kemudahan dan layanan investasi yang dilakukan oleh BKPM, serta RIF bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai kemajuan dan peluang investasi langsung kepada investor

Thomas mengatakan untuk tema acara KP3MN tahun ini adalah konektivitas ekonomi. Alasannya ialah ingin  mendorong agar investasi dapat meraih peluang dari globalisasi dan dan perkembangan teknologi informasi yang cepat berubah.

"Investasi harus mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif, terintegrasi, melengkapi rantai pasok (supply chain), dan efisiensi bagi peningkatan daya saing nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani menyampaikan bahwa pemilihan tema konektivitas ekonomi dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut dapat menjadi pendorong perubahan paradigma aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah.

"Harus ada kesamaan untuk dapat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan pelaku usaha melalui penyederhanaan peraturan, memangkas perizinan yang tidak perlu, menghapus ekonomi biaya tinggi, dan melakukan percepatan integrasi pelayanan perizinan berusaha dari manual menjadi layanan on-line single submission," pungkasnya.