Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPDP Kelapa Sawit Klaim Insentif Biodiesel Mampu Hemat Rp14 Triliun

BPDP Kelapa Sawit Klaim Insentif Biodiesel Mampu Hemat Rp14 Triliun Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) mengklaim kebijakan pemberian insentif biodiesel  mampu menghemat devisa negara hingga Rp14,83 triliun per tahun. Penghematan berasal dari hilangnya impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang mencapai 3 juta kiloliter (KL).

"Penghematan dana ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai macam program pemerintah di antaranya penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan," kata Direktur Utama BPDP KS Dono Boestami dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dono menambahkan bahwa selain menghemat devisa, insentif biodiesel pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp21 triliun pada 2015-2017 untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel.

"Insentif biodiesel sumber dananya bukan dari APBN sehingga negara tidak mengeluarkan uang untuk insentif. Dana yang digunakan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit," tambahnya.

Selain penghematan, skema insentif juga terbukti mengurangi C02 dan menjadi bagian dari komitmen COP 21 Paris untuk memenuhi target nasional pengurangan emisi sebesar 29% (unconditional) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada 2030. "Tanpa penerapan kebijakan biodiesel Indonesia sulit memenuhi komitmen tersebut," kata Dono.

Saat ini, kata dia, ada 19 produsen biodiesel yang menerima insentif. Besarnya insentif yang diberikan tergantung jumlah biodiesel yang disalurkan. Ia mengatakan, tanpa insentif penyaluran biodiesel sulit dilakukan perusahaan karena harga indeks pasar biodiesel lebih tinggi dibanding harga indeks pasar bahan bakar jenis solar saat ini.

"Pemberian insentif untuk biodiesel bersifat sementara, bahkan jika harga indeks pasar BBM jenis solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel maka tidak diperlukan lagi insentif. Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternatif untuk menyerap hasil produksi CPO, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: