Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:49 WIB. Politik - SBY: Jenderal Iriawan pertaruhkan sumpah jika main-main.
  • 22:49 WIB. Politik - SBY khawatir kecurangan Pemilu munculkan perlawanan rakyat.
  • 22:48 WIB. Pilkada Jabar - SBY yakin Deddy-Dedi menang di Pilgub Jabar tanpa curang.
  • 22:48 WIB. Politik - SBY sebut ada oknum BIN, Polri, dan TNI tak netral di Pilkada.
  • 22:47 WIB. Politik - Prabowo tak yakin Indonesia negara terkuat 2045 bisa terwujud.
  • 22:47 WIB. Pilpres - Demokrat: Ada suara kader yang mengusulkan JK berpasangan dengan AHY.
  • 22:46 WIB. Pilpres - Survei SMRC: Jokowi ungguli Prabowo di Jabar, Jateng, dan Jatim.
  • 22:46 WIB. Pilpres - PAN tunggu sikap Golkar bila serius usung JK jadi Capres 2019.
  • 22:45 WIB. Nasional - Jokowi: Pembangunan infrastruktur sama dengan membangun peradaban.
  • 22:44 WIB. Politik - Megawati sebut pemimpin harus santun.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo mencatat penjualan sebesar Rp920,95 miliar sepanjang Januari-Maret 2018.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina yakin proyek kilang tak terganggu kewajiban pasok Premium.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo berencana membuka pabrik aluminium baru di dalam negeri.
  • 21:25 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat penjualan batubara naik 58,08% menjadi 275.420 ton selama Januari-Mei 2018.
  • 21:27 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat produksi batubara sebesar 437.140 ton selama Januari-Mei 2018.

KPK: Pengadaan Barang Rawan Korupsi

Foto Berita KPK: Pengadaan Barang Rawan Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan titik paling rawan pidana korupsi. Oleh karena itu KPK memperbaiki sistem kemudian mempercepat kelembagaannya dengan membentuk unit layanan pengadaan (ULP).

Menurutnya, selama ini ULP masih rawan diintervensi. Ke depan, dimungkinkan ada lembaga yang lebih independen untuk pengadaan barang dan jasa.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa salah satu hal yang didorong dalam fungsi pengawasan internal pemerintah. Ini adalah kerja sama antara KPK, LKPP, dan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan.

"Saya lihat banyak kepala daerah bermasalah terkait dengan tender barag dan jasa, kami bisa memperbaiki. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sudah baik, minimal kami tekan seminimal mungkin korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Alex, Selasa (6/3/2018).

Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP, Agus Prabowo menyatakan tingkat reformis seorang Kepala Daerah bisa dilihat dari kacamata pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Sedangkan Indikatornya dua yakni Satu lembaga unit pengadaan yang mandiri, sejauh mana kita lihat ada intervensi-intervensi atau tidak. Yang kedua, menjalankan e-Katalog ini. "Jadi yang namanya janji kampanye, kita lihat bagaimana dia mengeksekusi pengadaan," katanya.

Agus menyebutkan pihaknya ingin mengubah paradigma pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya itu bersandar kepada tender menjadi mekanisme pasar untuk mengejar "value for money”. Adapun beberapa "tools" yang sudah dibangun oleh LKPP, yaitu e-Katalog nasional dan e-Katalog lokal untuk masing-masing daerah.

Ia mengungkapkan jika nanti e-Katalog tersebut sudah bisa digunakan di daerah-daerah itu maka pasar pengadaan akan samakin semarak, capat, mudah, dan tetap akuntabel.

"Dari 10 tadi, sudah terlihat Provinsi Jateng sangat semangat, Jabar sangat semangat, Kota Semarang malah sudah duluan dan yang lainnya menyusul. Jadi intinya, LKPP mengajak melakukan inovasi pengadaan melalui pendekatan pasar," tutur Agus. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Hal ini merupakan hasil koordinasi dengan KPK RI dengan Pemprov Jabar pada entry meeting yang diterima Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dan dihadiri Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK RI Wilayah Jabar, Asep Rahmat Suwandha, serta sembilan Perangkat Daerah yang akan menjadi titik koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

Aher menjelaskan ada embilan area mengerucut pada pencegahan di empat area yakni proses penyusunan anggaran, perizinan, belanja barang dan jasa serta SDM. Juga penguatan pencegahan di sektor sumber daya alam yang sudah berjalan.

"Soal anggaran pun mulai 2019 akan terintegrasi dari mulai Musrebang daerah, wilayah sampai provinsi, lalu masuk juga RKPD online," pungkasnya.

Tag: Alexander Marwata, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahmad Heryawan (Aher)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83